Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas pengentasan kemiskinan telah hadir di seluruh penjuru Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Sekolah gratis dengan konsep asrama ini juga menyasar daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, saat ini Sekolah Rakyat rintisan telah beroperasi di 166 titik tersebar di seluruh wilayah Indonesia sejak Juli-Oktober 2025. Dia menyebut, di antara ratusan lokasi tersebut, beberapa berada di wilayah kepulauan dan daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
"Jadi kalau kita lihat yang 166 sudah mulai melakukan proses belajar-mengajar sejak bulan Juli, Agustus atau September, Oktober tahun lalu, tahun 2025, itu tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi di Aceh ada, di Papua juga ada, di NTT ada, di Sulawesi Utara juga ada," kata Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026).
"Jadi ada semua yang mewakili daerah-daerah 3T, seperti misalnya di Anambas atau di Natuna," tambahnya.
Sebagai informasi, saat ini, juga ada tiga Sekolah Rakyat rintisan yang telah beroperasi di daerah 3T di Maluku, yakni SRMA 40 Ambon, SRT 73 Maluku Tengah, dan SRT 74 Tual. Kemudian, empat lokasi baru juga telah diusulkan masuk pembangunan tahap berikutnya, yaitu di Ambon, Seram Bagian Timur, Aru, dan Maluku Tenggara.
Gus Ipul mengungkapkan, saat ini Kemensos dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus berkoordinasi mengenai pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat. Pemerintah memiliki target Sekolah Rakyat yang akan menggunakan gedung permanen tahun ini sebanyak 100 lokasi dengan kapasitas masing-masing sekolah menampung 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
"Kita terus konsolidasi bersama Kementerian PU, diharapkan nanti tahun depan sudah bisa 200 gedung Sekolah Rakyat bisa dibangun. Kita sedang bekerja keras ini untuk supaya daerah bisa menyediakan tanah dengan seluruh persyaratan-persyaratan lainnya," katanya.
Sekolah Rakyat merupakan program Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia. Sekolah ini khusus menjangkau anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Gus Ipul menjelaskan, dalam penjangkauan murid Sekolah Rakyat tersebut, Kemensos bekerjasama dengan pemerintah daerah. Sehingga anak-anak yang tidak sekolah, belum maupun putus sekolah, dan berpotensi putus sekolah karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak mampu, dapat melanjutkan pendidikan gratis di Sekolah Rakyat.
"Kita bekerjasama dengan pemerintah daerah karena setiap (murid) yang sekolah di sini, (data) mereka sebelumnya ditandatangani oleh pemerintah daerah atau ditetapkan oleh pemerintah daerah," jelas Gus Ipul.
Hingga kini sekitar 15 ribu anak-anak dari keluarga pra sejahtera telah menikmati pendidikan gratis berkualitas di Sekolah Rakyat. Jumlah siswa yang akan mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat akan terus bertambah seiring dengan datangnya tahun ajaran baru pada Juli 2026 mendatang. Pemerintah menargetkan siswa baru yang akan diterima pada tahun ini sebanyak 32.640 siswa.
