HARIAN FAJAR, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menerima kunjungan Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo bersama jajaran di The Tower, Jakarta, Kamis (21/5/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan kolaborasi dalam mendukung program pembiayaan perumahan pemerintah.
Dalam pertemuan itu, Menteri PKP menyampaikan apresiasi atas dukungan dan peran aktif BSI terhadap berbagai program pemerintah, khususnya di sektor perumahan rakyat.
“Kami mengapresiasi dukungan dan kontribusi BSI dalam mendukung program pemerintah di bidang perumahan. Kolaborasi seperti ini penting agar semakin banyak masyarakat dapat memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau,” ujar Maruarar Sirait.
Ia menjelaskan, Program Kredit Program Perumahan (KPP) menunjukkan perkembangan positif di sejumlah daerah. Salah satu capaian tertinggi tercatat pada kegiatan sosialisasi KPP yang digelar BSI di Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan realisasi mencapai Rp317 miliar.
Menurutnya, program KPP juga menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam mendorong tumbuhnya kelas menengah baru melalui kemudahan akses pembiayaan hunian.
Secara nasional, realisasi KPP hingga saat ini mencapai sekitar Rp16,2 triliun. Sementara penyaluran KPP oleh BSI telah mencapai sekitar 67 persen dari target Rp1,2 triliun atau sekitar Rp800 miliar, dengan mayoritas debitur berasal dari sisi demand masyarakat.
Sementara itu, Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menegaskan komitmen perseroan untuk terus mendukung program pemerintah di sektor perumahan.
“Kami berterima kasih atas kesempatan berdiskusi langsung terkait program-program pemerintah. BSI berkomitmen mendukung sektor perumahan, termasuk memperkuat pembiayaan bagi masyarakat. Dalam pertemuan ini kami juga meminta arahan dan masukan dari Menteri PKP agar sinergi yang terjalin dapat berjalan semakin optimal,” ujar Anggoro.
Ia menambahkan, pada tahun 2026 BSI menargetkan penyaluran KPP sebesar Rp1,2 triliun. Selain itu, BSI juga mendukung penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan target 5.540 unit rumah subsidi. Hingga saat ini, realisasi akad FLPP telah mencapai 1.250 unit rumah.
Melalui sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan syariah, Kementerian PKP berharap akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat semakin luas sehingga target pemenuhan kebutuhan hunian layak di Indonesia dapat tercapai secara optimal. (ade)
