jpnn.com - Aliansi Melawan Rezim Deformasi menyerukan perlawanan rakyat terhadap krisis demokrasi dan perampasan ruang hidup rakyat akibat bangkitnya militerisme.
Koordinator Lapangan Aliansi Melawan Rezim Deformasi Darnel Sipangkar menyatakan 28 tahun pasca Reformasi 1998 (21 Mei 2026), demokrasi Indonesia justru bergerak mundur.
BACA JUGA: Prabowo Bercerita Pernah Dibantu Bu Mega, Lalu Menoleh ke Puan
"Rezim hari ini mempertontonkan wajah kekuasaan yang semakin militeristik, represif, dan oligarkis. Reformasi yang diperjuangkan rakyat kini dibajak oleh elite politik dan ekonomi yang menjadikan negara sebagai alat mempertahankan kekuasaan," kata Darnel dikutip dari siaran pers, Kamis (21/5/2026).
Dia menuturkan bahwa sejak dilantik pada Oktober 2024, pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan kecenderungan kuat memperluas peran TNI di luar fungsi pertahanan negara melalui berbagai instrumen hukum dan kebijakan yang membuka jalan bagi remiliterisasi ruang sipil.
BACA JUGA: Prof Tedi Sudrajat: PPPK Paruh Waktu Sebaiknya Dihilangkan Saja
Gejala tersebut menurutnya dapat dilihat sejak pembentukan Revisi UU TNI Tahun 2025 yang menghapus frasa "kebijakan dan keputusan politik negara" dalam pelaksanaan OMSP, sehingga melemahkan kontrol legislatif terhadap pengerahan militer.
"Di saat yang sama, pola pembentukan regulasi yang tertutup dan minim partisipasi publik memperlihatkan semakin kuatnya konsolidasi kekuasaan eksekutif dalam penggunaan militer untuk mengurus persoalan sipil," ujarnya.
BACA JUGA: Buya Anwar Abbas Cermati Pidato Prabowo & Wajah Himbara yang Tak Merakyat
Menurutnya, militerisasi tersebut tidak hanya berlangsung pada level regulasi, tetapi juga telah merambah secara nyata ke kehidupan sipil sehari-hari. Keterlibatan TNI dalam pengamanan demonstrasi, patroli ruang publik, operasi siber terhadap warga, hingga ekspansi komando teritorial melalui rencana pembentukan 22 Kodam baru dan 500 Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP).
Sementara itu, peneliti Imparsial Wira Dika Piliang menyebut ekspansi tersebut bahkan berkorelasi dengan meningkatnya konflik agraria dan kekerasan terhadap masyarakat di berbagai daerah. "Dalam konteks kekinian, Presiden Prabowo telah berhasil menghancurleburkan amanat reformasi yang menghendaki pemisahan yang tegas antara urusan sipil-militer," tuturnya.
Di tengah situasi tersebut, katanya, negara berulang kali gagal menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu maupun berbagai kekerasan negara yang masih berlangsung hingga hari ini. Impunitas terus dipelihara, sementara korban dan keluarga korban dibiarkan tanpa keadilan.
"Pemerintah tidak menunjukkan komitmen serius untuk menuntaskan pelanggaran HAM. Alih-alih menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, negara justru memperlihatkan kecenderungan melanggengkan represifitas dalam merespons kritik," ujar Wira.
Dia menyebut publik tentu masih ingat tentang dugaan percobaan pembunuhan terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus oleh Anggota BAIS TNI yang pelakunya justru diadili melalui peradilan militer. Padahal, peradilan militer telah terbukti menjadi saran impunitas bagi anggota TNI pelaku kejahatan.
"Kami menolak bangkitnya kembali praktik dwifungsi militer dalam kehidupan sipil. Keterlibatan TNI dalam urusan non-pertahanan, tindakan represif TNI terhadap rakyat, serta serangan terhadap kelompok kritis menunjukkan bahwa rezim pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto telah gagal menjalankan amanat Reformasi," tuturnya.
Dalam aksi yang berlangsung di Jakarta, Aliansi Melawan Rezim Deformasi menyampaikan tuntutan:1. Kembalikan TNI ke barak dan tuntaskan Reformasi TNI;
2. Hentikan represi dan kriminalisasi terhadap rakyat sipil;
3. Hentikan Pembentukan Komando Teritorial dan Batalyon Teritorial Pembangunan
4. .Tarik militer dari tanah Papua;
5. Tuntaskan seluruh pelanggaran HAM berat masa lalu maupun masa kini;
6. Cabut seluruh kebijakan anti-demokrasi yang membatasi kebebasan sipil.
Aliansi Melawan Rezim Deformasi terdiri dari DPC GMNI Jakarta Selatan,, AMP (Aliansi Mahasiswa Papua), LMID (Liga Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi), PP FMN (Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional), BEM UI, BEM TRILOGI, BEM FH UPN Veteran Jakarta, BEM Trisakti, MUDA, KOMPAK, PEMBEBASAN, BEM UNINDRA, LBH Jakarta, Resistance, Imparsial, PBHI, Kolektif Merpati, WALHI, dan KPR UNINDRA.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
