jpnn.com - Sekretaris Jenderal Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI), Sarifah Ainun Jariyah, menegaskan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen tidak boleh berhenti pada angka dan formalitas politik semata, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan yang nyata dan berdampak.
“Perempuan di parlemen harus diwujudkan dalam kebijakan yang nyata, berdampak, dan berpihak pada kepentingan rakyat, khususnya perempuan, anak, keluarga, dan kelompok rentan,” ujar Sarifah dalam Forum KPPRI 2026 di Jakarta, Kamis (21/5).
BACA JUGA: Formappi: Baleg DPR Tidak Dapat Intervensi Proses Penegakan Hukum Chromebook
Sarifah juga menyatakan bahwa saat ini dunia menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks, mulai dari konflik dan krisis kemanusiaan, ketimpangan ekonomi, ancaman kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga tantangan transformasi digital dan disrupsi sosial.
Dalam situasi tersebut, menurutnya, perempuan memiliki kontribusi strategis dalam membangun perdamaian, memperkuat kohesi sosial, serta menghadirkan perspektif kemanusiaan dalam pengambilan kebijakan publik.
BACA JUGA: Dua Anggota DPR Tersangka Kasus CSR BI Belum Ditahan, Aliansi Rakyat Laporkan Pimpinan KPK ke Dewas
“Kami percaya bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi perempuan yang bermakna dalam proses pengambilan keputusan. Perempuan bukan hanya objek kebijakan, melainkan subjek penting yang menentukan arah masa depan bangsa,” tegas anggota Komisi I DPR RI ini.
Forum KPPRI 2026 yang mengangkat tema “Perempuan di Parlemen: Dari Representasi menuju Transformasi Kebijakan” diselenggarakan sebagai ruang dialog nasional untuk memperkuat peran perempuan di parlemen dalam mendorong transformasi kebijakan yang inklusif, responsif gender, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.
BACA JUGA: Dipuji Presiden Prabowo di DPR, Puan Maharani Beri Reaksi Begini
Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi lintas partai, lembaga, dan negara untuk memperkuat agenda perempuan dalam pembangunan nasional maupun perdamaian dunia. Forum tersebut menghadirkan anggota perempuan parlemen, kementerian dan lembaga negara, organisasi perempuan, NGO, akademisi, organisasi internasional, hingga perwakilan kedutaan besar negara sahabat.
Melalui forum ini, KPPRI menegaskan sejumlah komitmen penting, antara lain mendorong keterwakilan perempuan yang substantif dan berdampak terhadap arah kebijakan negara, memperkuat kebijakan responsif gender di berbagai sektor, serta memperkuat diplomasi parlementer perempuan dalam agenda perdamaian dunia dan perlindungan kemanusiaan.
Sarifah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung, termasuk pimpinan lembaga negara, kementerian, organisasi perempuan, organisasi internasional, kedutaan besar negara sahabat, akademisi, media, dan seluruh mitra strategis lainnya.
Forum ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi ruang nyata untuk membangun komitmen bersama serta menghasilkan langkah konkret menuju kebijakan yang lebih adil dan inklusif. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Komisi X DPR RI Komitmen Kawal dan Evaluasi SPMB 2026/2027
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
