Peluncuran layanan “Internet Pro” oleh Iran memicu kritik luas karena dinilai mengubah akses internet dari hak publik menjadi keistimewaan bagi kelompok tertentu.
Kebijakan yang disetujui Dewan Keamanan Nasional Iran itu memberikan akses internet khusus berbayar kepada kalangan profesional seperti startup, perusahaan teknologi, dan anggota kamar dagang.
Baca Juga: Iran Resmi Akan Kelola Selat Hormuz, Pegang Urat Nadi Timur Tengah
Sementara masyarakat umum, mahasiswa, hingga perempuan pekerja informal justru tidak termasuk dalam kelompok penerima layanan tersebut.
Surat kabar Shargh dan sejumlah media Iran menilai kebijakan itu telah mengubah akses komunikasi dan informasi dari hak sipil menjadi privilese terbatas.
Peneliti Hak Digital Iran, Solmaz Eikder mengatakan layanan Internet Pro juga tidak sepenuhnya membuka akses internet bebas.
“Platform seperti Instagram, X, dan YouTube tetap sulit diakses bahkan oleh banyak pengguna Internet Pro tanpa VPN,” ujarnya.
Setiap pengguna Internet Pro diwajibkan menggunakan identitas resmi negara dan nomor telepon terdaftar untuk memperoleh akses.
Kebijakan ini memunculkan kekhawatiran soal pengawasan digital yang semakin ketat.
Seorang mahasiswa teknik berusia 19 tahun mengaku masih harus membeli VPN di pasar gelap untuk bisa mengakses internet secara bebas.
Namun banyak warga kini bahkan tidak mampu membeli VPN akibat tekanan ekonomi yang semakin berat.
Sejak konflik regional pecah, inflasi di Iran melonjak lebih dari 50 persen dan nilai mata uang rial terus merosot.
Dampaknya, jutaan pelaku usaha kecil berbasis online kehilangan penghasilan akibat pembatasan internet.
“Banyak perempuan di desa menjual makanan atau kerajinan secara online. Sekarang sumber pendapatan itu hilang,” kata Eikder.
Kritik juga muncul karena Internet Pro dianggap memperlebar kesenjangan digital di Iran.
Masyarakat yang mampu membayar mendapat akses lebih luas, sementara warga biasa tetap berada di bawah pembatasan ketat pemerintah.
Di tengah kontroversi itu, pemerintah Iran membentuk tim manajemen krisis baru yang dipimpin Wakil Presiden Mohammad Reza Aref untuk menangani kebijakan digital nasional.
Baca Juga: Turis Amerika hingga Australia Bikin Muak Thailand, Kebijakan Bebas Visa 60 Hari Dipangkas
Namun hingga kini pemerintah Iran masih menutup rapat detail dan arah kebijakan badan baru tersebut.
