SAMARINDA, KOMPAS.TV - Warga yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) berunjuk rasa di depan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan kantor Gubernur Kaltim pada Kamis (21/5/2026).
Pengamat kebijakan publik Universitas Mulawarman, Saiful Bahtiar, menyampaikan pandangannya mengenai aksi tersebut. Ia menuturkan aksi unjuk rasa itu merupakan kelanjutan dari aksi yang sudah digelar sebelumnya.
"Sebenarnya demonstrasi hari ini yang dilaksanakan oleh beberapa kelompok masyarakat yang ada di Kalimantan Timur, ini bagian dari kelanjutan demo-demo sebelumnya," katanya dalam program Kompas Siang KompasTV, Kamis.
Saiful mengatakan ada beberapa aspirasi warga yang sudah disampaikan sebelumnya, namun sampai saat ini tidak direspons secara serius oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim.
Ia menilai tidak adanya respons serius dari DPRD Kaltim itu membuat massa kembali melakukan demonstrasi hari ini.
Saiful menyebut massa menggelar aksi unjuk rasa untuk menagih janji DPRD Kaltim menggunakan hak angketnya terhadap beberapa indikasi potensi penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim.
"Seiring dengan berkembangnya kondisi ini, jadi masyarakat itu atau kelompok masyarakat ini merasa kecewa kepada DPRD Kaltim karena sampai hari ini tidak ada ketegasan, kejelasan, dan kepastian kapan DPRD Kaltim menggunakan hak angketnya," ucapnya.
Baca Juga: Massa Demo Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud, Tuntut Mundur Sukarela
Dipantau dari Breaking News KompasTV, jurnalis KompasTV di lapangan, Rijal Mustafa, melaporkan massa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur terlebih dahulu melakukan aksi di depan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim sebelum bergerak ke Kantor Gubernur Kaltim.
Salah satu pengunjuk rasa, Erly Sopiansyah, mengungkapkan tuntutan yang disuarakan massa aksi dalam aksi unjuk rasa tersebut.
Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Tito-Dirhantoro
Sumber : Kompas TV
- kaltim
- demo
- aksi
- gubernur kaltim
- demo di kaltim
