Menarik menyimak pidato Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026) lalu. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara meminta bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk lebih berpihak kepada rakyat kecil dan pelaku usaha baru.
Pesan ini disampaikan Presiden Prabowo bukan tanpa alasan. Sebab, perilaku bank-bank Himbara selama ini memang tampak lebih berpihak kepada usaha-usaha besar, sehingga tiada bedanya dengan bank-bank swasta lain.
Baca Juga
Trump Tolak 'Bayar' Tol di Selat Hormuz dan Ancam Sita Uranium Iran
BI Rate Naik, Begini Strategi Bank BUMN Jaga Kredit
Kios PKL Cicadas Ditertibkan, Pedagang Pilih Bongkar Sendiri
Padahal, sebagai bank milik negara, mereka harus tahu bahwa ada misi khusus yang diembankan kepada mereka dan sejalan dengan amanat konstitusi, yaitu melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan rakyat.
Adalah sangat tepat Presiden Prabowo memerintahkan kepada bank-bank Himbara agar ke depan mereka menjadi bank yang patriotik. Mereka mesti menjadi bank-bank yang tidak hanya memikirkan sekelompok orang saja, tetapi juga bagaimana kehadirannya benar-benar bisa dirasakan oleh semua. Hal itu terutama untuk membela dan mengangkat ekonomi masyarakat kecil dan lapis bawah.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Namun, sikap dan mentalitas seperti yang diinginkan Presiden Prabowo tampaknya belum tumbuh dan berkembang dengan baik di kalangan pimpinan bank-bank Himbara.
Hal itu bisa dilihat dari masih rendahnya jumlah kredit dan pembiayaan yang mereka berikan dan kucurkan kepada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), yaitu sekitar 20 persen. Padahal, jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 99,99 persen dari total usaha.
Selebihnya dari total kredit dan pembiayaan itu, yakni 80 persen, jatuh ke kelompok usaha besar. Padahal, mereka hanya berjumlah sekitar 0,01 persen.
Maka, terjadilah yang seperti dikatakan Presiden Prabowo: "dia lagi, dia lagi." Hanya orang-orang yang memang sudah sangat kaya saja yang mendapatkan fasilitas itu.
Supaya tidak dicap verbalistik semata oleh rakyat, sudah saatnya Presiden Prabowo melakukan "revolusi" di kalangan internal bank-bank Himbara.
Kepala Negara dapat memberhentikan para pimpinan bank-bank milik negara yang tidak sanggup mengalihkan kredit dan pembiayaannya kepada UMKM.
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
