jpnn.com, JAKARTA - Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto menyampaikan bahwa Indonesia saat ini menghadapi tantangan multidimensional, mulai dari tekanan ekonomi global, geopolitik, disrupsi teknologi digital, ketahanan pangan dan energi, hingga perubahan sosial-budaya masyarakat.
Hal itu disampaikan Mulyanto dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Analisis Lingkungan Strategis Nasional: Dua Tahun Kabinet Merah Putih” sebagai ruang dialog strategis untuk memetakan kondisi fundamental bangsa di tengah dinamika nasional dan tekanan global, Kamis (21/5).
BACA JUGA: Memperingati Hardiknas, Almuzzammil Harap Kader PKS Isi Ruang Digital Biar Ramah Anak
Karena itu, dibutuhkan forum yang sehat, terbuka, dan berbasis pemikiran strategis lintas kepentingan kelompok agar bangsa mampu membaca arah perubahan zaman secara objektif.
“Bangsa perlu menyiapkan langkah yang konstruktif serta berpihak kepada keselamatan dan kesejahteraan rakyat,” ujar Mulyanto, yang juga Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI.
BACA JUGA: PKS Launching Syiar Zulhijah, Ajak Umat Maksimalkan Amal dan Kepedulian Sosial
FGD juga menegaskan pentingnya pembangunan nasional yang tidak hanya berorientasi pada stabilitas dan pertumbuhan jangka pendek, tetapi mampu membangun fondasi negara yang kuat, berkeadilan, demokratis, dan berkelanjutan melalui penguatan riset, pendidikan, inovasi, dan ekonomi produktif.
Sebagai bagian dari koalisi pemerintahan, PKS menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi mitra strategis yang konstruktif dan profesional dalam mengawal jalannya pemerintahan, dengan tetap menyampaikan masukan dan koreksi demi menjaga kualitas demokrasi serta keberpihakan kepada rakyat.
Melalui forum tersebut PKS menegaskan politik tidak boleh berhenti pada perebutan kekuasaan semata.
“Namun, harus menjadi sarana menghadirkan solusi, menjaga moralitas publik, dan memastikan arah pembangunan nasional tetap sesuai amanat konstitusi dan cita-cita reformasi,” kata Mulyanto.
Eks Menteri ESDM Sudirman Said mengapresiasi PKS sebagai partai yang konsisten menjaga tradisi berpikir kritis dan objektif dalam membaca arah perjalanan bangsa.
Menurut Sudirman, forum intelektual seperti ini penting agar kebijakan publik tidak terjebak pada pragmatisme jangka pendek, tetapi tetap berpijak pada kepentingan nasional dan masa depan rakyat Indonesia.
“Parpol sebagai salah satu pilar utama demokrasi harus berkolaborasi dengan masyarakat sipil dan kalangan intelektual/mahasiswa serta kelas menengah yang peduli nasib bangsa,” harap Sudirman yang kini menjadi Ketua Institut Harkat Negeri.
Eks Ketua Prodi Kajian Amerika di Universitas Indonesia, Suzie Sudarman, menekankan pentingnya Indonesia memperkuat kemandirian diplomasi, kapasitas ilmu pengetahuan, dan kemampuan membaca perubahan geopolitik global secara strategis.
“Rivalitas kekuatan dunia, konflik kawasan, dan perubahan tatanan ekonomi internasional menuntut Indonesia memiliki posisi yang lebih mandiri, adaptif, dan berbasis kepentingan nasional,” ungkap Suzie. “
Dia berpendapat agar Indonesia tidak terjebak pada pertarungan kepentingan negara-negara besar. Kedaulatan Indonesia di tangan para pemimpin yang berjiwa merdeka sekaligus berempati dengan rakyat.
Dalam forum tersebut, tampil aktivis Marwan Batubara yang menilai pemerintah menghadapi persoalan serius akibat lemahnya perencanaan strategis, keterbatasan fiskal, dan kuatnya pengaruh oligarki warisan pemerintahan sebelumnya.
Dia menyoroti berbagai program prioritas seperti MBG, Danantara, dan Koperasi Desa Merah Putih yang perlu dievaluasi secara tenang dan realistis agar tidak membebani APBN serta merusak kepercayaan pasar.
Menurutnya, pemerintah harus berani melakukan koreksi mendasar, membersihkan lingkar kekuasaan dari pengaruh oligarki dan “warisan masa lalu”, serta lebih terbuka terhadap kritik publik agar pemerintahan dapat berjalan sehat hingga 2029.(mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
