Jakarta, VIVA – Pengamat politik, Denny JA menyatakan pidato Presiden Prabowo Subianto pada 20 Mei 2026 bukan sekadar pidato ekonomi tahunan, melainkan deklarasi arah ekonomi baru Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Denny JA dalam esainya yang dipublikasikan di Facebook Denny JA’s World dan kemudian beredar luas di berbagai WhatsApp Group.
Menurut Denny JA, inti pidato Prabowo sangat jelas yaitu Indonesia bukan miskin karena kekurangan sumber daya alam, tetapi karena kekayaannya terlalu lama bocor keluar negeri.
“Ini paradoks terbesar Indonesia: negeri kaya, tetapi banyak rakyatnya belum menikmati kekayaan itu secara adil,” ujar Denny JA dikitip Jumat 22 Mei 2026.
- Biro Pers Sekretariat Presiden
Ia menggambarkan Indonesia seperti 'rumah besar beratap emas, tetapi lantainya bocor di banyak sudut'.
Denny JA menilai Prabowo sedang membawa Indonesia menuju model ekonomi nasionalistik berbasis Pasal 33 UUD 1945.
Negara, menurutnya, ingin kembali menjadi pengarah utama ekonomi strategis. Bukan untuk membunuh pasar, tetapi memastikan pasar bekerja bagi kepentingan nasional.
“Ini bukan sosialisme klasik, tetapi jalan tengah. Pasar tetap hidup, namun negara hadir untuk menjaga agar kekayaan nasional tidak terus bocor,” tulis Denny JA.
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut selama 22 tahun Indonesia mencatat surplus perdagangan sekitar USD 436 miliar, tetapi sekitar USD 343 miliar kembali mengalir keluar negeri.
Jika dirata-ratakan, kebocoran itu mencapai sekitar USD 15,6 miliar per tahun, atau sekitar Rp265 triliun per tahun.
Ada pula estimasi kerugian akibat praktik under-invoicing selama 34 tahun yang disebut mencapai USD 908 miliar atau sekitar Rp15.400 triliun.
Data kebocoran tersebut, menurut Denny JA, merujuk pada pidato resmi Presiden Prabowo 20 Mei 2026, yang mengolah catatan BPS, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan selama dua dekade terakhir.
“Ini bukan sekadar kebocoran kecil. Ini lubang besar dalam struktur ekonomi nasional,” kata Denny JA.
Denny JA menyebut arah ekonomi Prabowo sangat dekat dengan konsep developmental state Asia Timur.
Ia mencontohkan Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan yang berhasil menjadi negara industri maju bukan semata karena pasar bebas, tetapi karena negara hadir secara aktif: memilih sektor strategis, membangun industri nasional, mengarahkan investasi, melindungi industri muda, dan mendorong transfer teknologi.
