Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, mengungkap strategi Presiden Prabowo Subianto menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dalam laporannya, pemerintah bakal memangkas beban biaya tanah dengan mengoptimalkan lahan milik negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara khusus untuk proyek perumahan sosial.
Langkah tersebut diambil di tengah meroketnya harga tanah di kawasan perkotaan. Hashim menegaskan bahwa penyediaan hunian murah mustahil terwujud jika pengadaan lahan proyek perumahan tersebut masih harus mengikuti harga pasar yang tinggi.
"Masalah yang kita hadapi sejak sudah lama adalah harga tanah yang khususnya harga tanah di dalam perkotaan itu sangat-sangat tinggi dan itu tidak memungkinkan apabila dijadikan perumahan sosial, tidak mungkin dengan harga pasar," ujar Hashim saat ditemui di Menara 2 BTN, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Hashim menambahkan, pengalokasian aset negara secara spesifik untuk perumahan sosial menjadi pembeda utama dalam ekosistem kebijakan papan saat ini dengan beberapa pemerintahan sebelumnya.
"Ini adalah kepedulian pemerintah terhadap rakyat kita, harga tanah harus terjangkau maka tanah negara milik negara dan milik semua BUMN itu harus ditentukan dan diputuskan khusus untuk perumahan sosial. Itu bedanya yang paling pokok, bedanya yang paling mencolok ya antara yang lama dan sekarang adalah policy ini," pungkas Hashim.
Baca Juga
- Strategi Optimistis Prabowo Jaga Mesin Ekonomi di Tengah Badai Global
- 2 Ekor Sapi Kurban dari Presiden Prabowo Dikirim ke Kepulauan Mentawai
- Realisasikan Perintah Prabowo Perbaiki Ribuan Puskesmas yang Rusak, Kemenkes Mulai Hitung Anggaran
Sebelumnya, Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) sepakat akan melakukan pemanfaatan lahan milik perusahaan pelat merah sebagai lokasi pembangunan hunian vertikal atau rusun terjangkau. Langkah ini dilakukan guna mempercepat realisasi program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria telah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Di mana, dalam pertemuan tersebut pemerintah memetakan aset-aset strategis BUMN yang dapat dikonversi menjadi hunian vertikal bagi masyarakat.
“Melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga, BP BUMN mendorong optimalisasi aset negara agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mendukung percepatan pembangunan perumahan di kawasan perkotaan,” tulis BP BUMN dalam akun Instagram resminya, dikutip Selasa (31/3/2026).
Adapun sebagai tahap awal, BP BUMN akan mengoptimalisasi lahan seluas 1,61 hektare milik PT Angkasa Pura Indonesia untuk pembangunan rusun relokasi warga di bantaran rel kereta api wilayah Senen, Jakarta Pusat.
Dony juga sempat menyampaikan bahwa pihaknya akan mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki BUMN untuk pembangunan hunian serupa di berbagai kota besar lain seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Tangerang, Bogor, Medan, Makassar, dan Denpasar.
