Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi meluncurkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Ramah Tahun Ajaran 2026/2027 sebagai langkah memperkuat layanan pendidikan yang lebih adil, transparan, inklusif, dan berintegritas.
Peluncuran program tersebut turut dihadiri berbagai unsur lintas sektor, mulai dari DPR RI, DPD RI, Kejaksaan Agung, hingga sejumlah lembaga negara dan pemangku kepentingan pendidikan.
Kehadiran berbagai pihak itu menjadi bentuk komitmen bersama untuk mengawal pelaksanaan penerimaan murid baru agar berjalan objektif dan bebas diskriminasi.
Abdul Mu’ti Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengatakan kolaborasi lintas lembaga menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pendidikan yang dipercaya masyarakat.
“Kehadiran Bapak-Ibu sekalian merupakan bukti dukungan, baik secara personal maupun kelembagaan, untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan SPMB Ramah,” ujar Abdul Mu’ti saat kegiatan di Plaza Insan Berprestasi, Kompleks Kemendikdasmen, Jakarta, Jumat (22/5/2026)
Menurutnya, penerimaan murid baru tidak sekadar agenda administratif tahunan, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak setiap anak memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu.
Sementara, Himmatul Aliyah Wakil Ketua Komisi X DPR RI menegaskan bahwa sistem penerimaan murid harus memberi kesempatan yang adil bagi seluruh anak Indonesia.
“Tidak boleh ada satu pun anak di negara ini yang putus harapan untuk sekolah hanya karena sistem seleksi yang tidak adil,” tegas Himmatul.
Dia juga mengapresiasi kebijakan relaksasi usia masuk sekolah yang dinilai memberi ruang lebih fleksibel bagi masyarakat.
“Terkait usia murid, Pak Menteri sudah memberikan keringanan sehingga tidak lagi harus berusia tujuh tahun. Kami mengapresiasi kebijakan tersebut,” tambahnya.
Senada dengan itu, Filep Wamafma Ketua Komite III DPD RI menilai persoalan penerimaan murid baru bukan hanya berkaitan dengan pendidikan, tetapi juga menyentuh aspek keadilan sosial dan kepercayaan publik terhadap negara.
“Komite III DPD RI siap memperkuat fungsi pengawasan dan menjadi mitra strategis pemerintah agar SPMB Ramah berjalan objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan,” kata Filep.
Sementara itu, Reda Mantovani Jaksa Agung Muda Intelijen menekankan pentingnya menjaga integritas selama proses penerimaan murid baru berlangsung.
“SPMB bukan sekadar proses administratif tahunan, melainkan gerbang awal pembentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan,” ujarnya.
Ia menambahkan pelaksanaan SPMB harus menjunjung prinsip transparansi, objektivitas, akuntabilitas, inklusivitas, serta bebas dari segala bentuk diskriminasi.(faz/ipg)
