Pantau - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyebut upaya pemulihan kawasan hutan di daerah terdampak bencana oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terkendala tambahan anggaran sebesar Rp8,4 triliun yang hingga kini belum direalisasikan pemerintah.
“Pemerintah tak kunjung merespons permintaan tambahan anggaran. Padahal, Kemenhut telah menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp10,68 triliun pada 2025 lalu untuk satu item saja, yaitu denda administrasi,” kata Alex di Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Alex menyampaikan tambahan anggaran tersebut telah diajukan sejak Februari 2026, namun hingga Mei belum juga terealisasi.
Menurut dia, kondisi itu membuat program pemulihan kawasan hutan di daerah rawan bencana belum dapat berjalan optimal.
“Saya tegaskan, untuk mengurus pemulihan daerah terdampak bencana itu, tak cukup dengan doa sembari berharap hutan yang telah rusak itu ditumbuhi pohon dan kayu secara alami,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang membahas hasil pemeriksaan BPK Tahun 2025 serta evaluasi anggaran 2025 dan 2026.
Deforestasi di Sumatera Masih TinggiAlex mengungkapkan berdasarkan data Kementerian Kehutanan pada 2025, angka deforestasi neto di Sumatera mencapai 78.030,6 hektare.
Ia menjelaskan angka tersebut merupakan selisih antara luas lahan yang mengalami deforestasi dengan area yang telah direforestasi atau direboisasi.
Menurut Alex, data itu menunjukkan eksploitasi hutan di Sumatera masih lebih besar dibanding upaya pemulihan kawasan hutan.
“Dengan kata lain, eksploitasi hutan di Sumatera sudah jauh melebihi upaya untuk mengembalikan fungsinya seperti semula,” ungkap Alex.
Banjir dan Longsor Disebut MeningkatAlex juga menyoroti data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menunjukkan peningkatan signifikan kejadian banjir dan tanah longsor dalam lima tahun terakhir.
Pada periode 2008-2013 tercatat sebanyak 780 kejadian bencana, kemudian meningkat menjadi 882 kejadian pada 2014-2019.
Sementara pada periode 2020-2025, jumlah kejadian melonjak hingga 4.779 kasus.
Alex mengingatkan pemerintah agar segera melakukan intervensi pemulihan hutan di wilayah terdampak bencana seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Jika tak ada upaya intervensi negara untuk pemulihan hutan di daerah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, sama saja kita menunggu takdir malapetaka berikutnya,” pungkasnya.
