Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto membentuk BUMN ekspor khusus bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).
Perusahaan tersebut akan berfungsi sebagai super-holding atau trader nasional yang mengatur dan mengonsolidasikan transaksi ekspor komoditas strategis Indonesia secara terintegrasi.
Andre menilai pembentukan PT DSI menjadi langkah strategis pemerintah untuk menutup kebocoran penerimaan negara dari sektor ekspor sumber daya alam. Selama ini, menurutnya, praktik manipulasi transaksi ekspor dan transfer pricing diduga menyebabkan kerugian besar bagi negara.
“Kami di Komisi VI DPR RI mendukung penuh langkah Presiden Prabowo membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Ini langkah tepat untuk memastikan tata kelola ekspor sumber daya alam Indonesia menjadi lebih transparan, akuntabel, dan menguntungkan negara,” kata Andre, Jumat (22/6).
Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI itu menyebut Presiden Prabowo sebelumnya telah menyoroti potensi kerugian negara akibat praktik under-invoicing atau manipulasi penurunan nilai faktur ekspor.
Selain itu, pemerintah juga menemukan adanya perbedaan data ekspor dan impor pada sejumlah komoditas utama seperti sawit.
“Presiden Prabowo sudah menyoroti persoalan ini. Potensi kerugian negara disebut mencapai 150 miliar dolar AS. Bahkan kita juga mendengar penjelasan pemerintah mengenai adanya perbedaan data ekspor dan impor komoditas utama seperti sawit. Ini tidak boleh terus terjadi,” kata Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM).
Andre menilai keberadaan PT DSI nantinya dapat menjadi instrumen negara memperkuat pengawasan perdagangan komoditas strategis agar tidak lagi terjadi praktik curang dalam transaksi ekspor.
“Langkah pemerintah ini sangat tepat. Dengan adanya pengawasan dan pengelolaan ekspor secara terintegrasi, kita ingin memastikan tidak ada lagi praktik-praktik curang yang merugikan negara dan daerah," tuturnya.
"Ini juga merupakan wujud nyata pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 bahwa kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” tegas Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar.
Ia juga menyoroti potensi penguatan devisa negara apabila seluruh transaksi ekspor sumber daya alam kembali masuk ke sistem keuangan nasional. Selama ini, menurut Andre, banyak dana hasil ekspor yang justru tersimpan di luar negeri.
“Kalau transaksi ekspor ini masuk kembali ke Indonesia, otomatis devisa negara bertambah. Selama ini banyak dana yang ‘parkir’ di luar negeri. Dengan sistem baru ini, dolar hasil ekspor kembali ke Indonesia dan itu akan membantu memperkuat nilai tukar rupiah,” katanya.
Andre optimistis penguatan cadangan devisa akan berdampak positif terhadap stabilitas ekonomi nasional dan nilai tukar rupiah.
“Kalau cadangan devisa kuat, tentu akan berdampak terhadap kurs rupiah. Kita berharap rupiah semakin menguat dan ekonomi nasional makin stabil,” ujarnya.
Ia menegaskan Komisi VI DPR RI akan terus mengawal kebijakan tersebut agar berjalan sesuai tujuan dan memberi manfaat bagi negara.
“Komisi VI DPR RI akan mengawal penuh kebijakan ini agar pengelolaan ekspor sumber daya alam Indonesia semakin baik, transparan, dan berpihak kepada kepentingan bangsa,” tutup Andre.
