tvOnenews.com - Tiga berita terpopuler yang jadi hot news hari ini, mulai dari polemik penertiban PKL Cicadas, reaksi wargi Bandung usai trotoar Cicadas dibersihkan, hingga strategi negosiasi unik ala “Sun Tzu” yang digunakan Dedi Mulyadi saat menghadapi pedagang kaki lima.
Sorotan terbesar datang dari penataan kawasan Cicadas, Bandung Timur. Kawasan yang selama puluhan tahun dikenal semrawut karena dipenuhi lapak PKL kini mulai berubah wajah setelah dilakukan penertiban trotoar.
Namun proses tersebut memicu gelombang protes dari sebagian pedagang yang merasa kehilangan mata pencaharian.
Di sisi lain, publik juga dibuat penasaran dengan cara Dedi Mulyadi menghadapi konflik sosial itu. Alih-alih memakai pendekatan keras, KDM justru menawarkan solusi yang dianggap nyeleneh namun efektif, yakni mengajak PKL menjadi petugas kebersihan dengan penghasilan tetap. Strategi itu langsung memancing perdebatan sekaligus dukungan luas dari masyarakat.
1. PKL Cicadas Tolak Rp10 Juta, Minta Ganti Rugi Miliaran
Penertiban PKL di kawasan Cicadas menjadi berita paling panas hari ini. Sejumlah pedagang yang lapaknya dibongkar mengaku kecewa dan menolak kompensasi Rp10 juta yang ditawarkan pemerintah. Bahkan, beberapa pedagang meminta ganti rugi hingga miliaran rupiah.
Video protes para PKL viral di media sosial setelah diunggah akun TikTok @spirit.id. Dalam video itu, para pedagang menganggap pembongkaran dilakukan tanpa memberikan solusi ekonomi yang cukup bagi mereka.
Menanggapi polemik tersebut, Dedi Mulyadi memilih merespons dengan tenang. Ia bahkan mengaku memahami kemarahan para pedagang.
- instagram Dedimulyadi71
“Dan saya sampaikan buat bapak dan ibu, saya mengucapkan terima kasih atas kemarahannya,” ujar Dedi Mulyadi melalui Instagram pribadinya.
Menurutnya, menjadi pemimpin memang tidak mungkin selalu menyenangkan semua pihak. Ia menegaskan penertiban dilakukan demi mengembalikan fungsi trotoar sebagai hak pejalan kaki.
“Memang pedagang kaki lima itu perlu hidup karena perlu membiayai keluarga, tetapi trotoar bukan untuk pedagang, trotoar untuk berjalan kaki,” tegasnya.
KDM juga menjelaskan bahwa secara aturan pemerintah sebenarnya tidak memiliki kewajiban hukum memberikan kompensasi kepada pedagang yang menggunakan fasilitas umum. Meski demikian, bantuan tetap diberikan atas dasar pertimbangan kemanusiaan dan ekonomi.
