JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah hiruk-pikuk kendaraan yang melintas di Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur, sebuah papan bertuliskan “Panti Pijat Tuna Netra ‘Wahyu’” tampak menggantung di tepi jalan.
Warna catnya mulai kusam, rangka besinya berkarat dimakan usia.
Namun bagi Suparwi (58), papan itu bukan sekadar penanda usaha, melainkan simbol perjuangan hidup yang sudah ia jalani selama puluhan tahun.
Di balik ruang pijat sederhana berisi dua ranjang kayu dengan tirai putih pembatas, Suparwi bertahan menjalani profesi sebagai pemijat tunanetra di tengah pelanggan yang terus menyusut, persaingan layanan pijat online, hingga bantuan sosial yang menurutnya kerap salah sasaran.
“Yang benar-benar susah justru banyak yang tidak tersentuh bantuan,” kata Suparwi saat berbincang langsung dengan Kompas.com di kliniknya, Rabu (20/5/2026).
Baca juga: Senyap di Ruang Terapi: Kisah Pemijat Tunanetra Bertahan di Tengah Gempuran Pijat Online
Keluhan itu muncul bukan tanpa alasan. Selama bertahun-tahun, Suparwi mengaku melihat banyak penyandang disabilitas netra dengan kondisi ekonomi berat justru tidak masuk daftar penerima bantuan sosial pemerintah.
Sebaliknya, ada penerima yang dinilai lebih mapan tetapi tetap memperoleh bantuan.
“Di lingkungan saya saja kadang saya sampai iri. Tetangga dapat bantuan ini dan itu, sementara saya tidak tahu apa-apa. Mungkin karena tidak terdaftar,” ujar dia.
Menurut Suparwi, persoalan utama terletak pada pendataan yang tidak akurat.
Ia menyinggung sistem desil yang kini digunakan pemerintah untuk menentukan kelompok penerima bantuan sosial.
“Nah, saya juga tidak tahu mereka menentukan desil itu seperti apa. Rasanya kebanyakan asal tembak saja,” kata Suparwi.
Ia menilai verifikasi di lapangan seharusnya dilakukan lebih serius.
Sebab, kondisi ekonomi penyandang disabilitas tidak bisa disamakan dengan masyarakat umum.
“Kalau benar-benar disurvei, mestinya yang rumahnya lebih bagus itu bukan prioritas bantuan. Justru yang kondisi seperti kami ini malah banyak yang tidak dapat,” ujar dia.
Baca juga: 30 Tahun Jadi Pijat Tunanetra: Sumadi dan Jari-Jari yang Menolak Pasrah pada Keadaan
Suparwi mengaku dirinya masih masuk kelompok penerima bantuan.
Namun, ia menyebut banyak rekannya sesama tunanetra yang hidup sendiri, menjadi orangtua tunggal, bahkan tinggal di rumah kontrakan justru tidak masuk kategori penerima prioritas.
Padahal, menurut dia, biaya hidup penyandang disabilitas netra cenderung lebih besar dibanding masyarakat umum.
“Kalau kami mau ke mana-mana sering harus pakai pendamping. Itu kan butuh biaya tambahan,” ucap dia.
Kartu disabilitas yang tak menjangkau semuaKekecewaan Suparwi juga muncul terhadap program Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).
Menurut dia, tidak semua penyandang disabilitas bisa memperoleh kartu tersebut meski sama-sama memiliki keterbatasan fisik.
“Ada juga Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta. Tapi banyak teman-teman yang seharusnya dapat malah tidak dapat,” kata dia.
Ia mengingat kembali saat program itu pertama kali diluncurkan pada masa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Saat itu, pemerintah menyebut penyandang disabilitas memiliki kebutuhan hidup lebih tinggi sehingga memerlukan dukungan khusus.
Baca juga: Polemik Ahmad Bahar Vs Hercules Berlanjut, Anaknya Mengaku Diintimidasi hingga Bantahan GRIB Jaya
Namun dalam praktiknya, Suparwi menilai bantuan tersebut tetap diseleksi layaknya bantuan kemiskinan umum.
“Kalau memang program disabilitas, harusnya semua penyandang disabilitas dapat, bukan diseleksi seperti program orang miskin,” ujar dia.
Menurut Suparwi, banyak penyandang tunanetra akhirnya lelah mengurus administrasi bantuan karena prosesnya panjang dan berbelit.
Belum lagi akses menuju kantor pemerintahan yang bagi tunanetra bukan perkara mudah.
“Datang ke kantor pemerintah saja sudah perjuangan berat bagi kami,” katanya.
Karena itu, ia berharap pemerintah lebih aktif turun langsung ke lapangan daripada hanya menerima laporan administratif.
“Harapan saya pemerintah benar-benar turun ke bawah, jangan cuma menerima laporan. Harus dicek langsung,” kata Suparwi.
Minim Diperhatikan PemerintahTukang pijat tunanetra lain, Sumadi (57), juga mengeluhkan minimnya perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas, khususnya mereka yang bekerja di sektor informal seperti jasa pijat.
Saat ditemui Kompas.com di klinik pijat miliknya di Gang Keamanan III, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (20/5/2026), Sumadi mengatakan hingga kini para pemijat tunanetra masih banyak berjuang sendiri untuk bertahan hidup di tengah persaingan usaha yang semakin ketat.
“Menurut saya masih kurang. Pemerintah sepertinya belum terlalu memperhatikan penyandang disabilitas, termasuk tunanetra yang bekerja sebagai tukang pijat,” kata Sumadi.
Pria asal Jepara, Jawa Tengah, itu mengaku kondisi ekonomi para pemijat tunanetra semakin berat setelah pandemi Covid-19.
Jumlah pelanggan terus menurun, sementara biaya hidup di Jakarta semakin tinggi.
“Dulu sebulan bisa pegang 80 sampai 100 pelanggan. Sekarang jauh menurun,” ujarnya.
Baca juga: GRIB Bantah Ketumnya Lepaskan Tembakan di Depan Putri Ahmad Bahar: Pak Hercules Orang Baik
