JAKARTA, KOMPAS – Di tengah pelemahan rupiah dan indeks harga saham gabungan, Presiden Prabowo Subianto kembali mengumpulkan menteri-menteri ekonomi bersama dengan para tokoh dan ekonom yang menjabat di kabinet saat Indonesia menghadapi krisis tahun 1998 dan 2008. Pemerintah menggali situasi dan kebijakan yang diambil saat itu sebagai bekal untuk mengatasi kondisi perekonomian saat ini.
Sejumlah tokoh yang diundang oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (22/5/2026) antara lain Burhanuddin Abdullah yang pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia 2003-2008 dan Paskah Suzetta, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2005-2009, dan Wakil Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo. Selain itu, mantan Kepala Pusat Penerangan TNI Angkatan Darat era Presiden Abdurachman Wahid, Mayjen (Purn) Sudrajat, juga ikut menemui Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/5/2026) siang.
Selain para tokoh yang diundang, hadir pula beberapa menteri ekonomi yang mendampingi Presiden Prabowo. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roeslani, serta Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Pertemuan Presiden dengan mereka berlangsung sekitar 1,5 jam.
Sehari sebelumnya, Presiden juga mengumpulkan menteri-menteri ekonomi, Gubernur Bank Indonesia, dan para pejabat di bidang komunikasi di Istana Kepresidenan. Mereka berdiskusi soal perekonomian, serta mempersiapkan instrumen regulasi untuk mengimplementasikan kebijakan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis melalui Danantara. Agenda itu berlangsung sehari setelah Presiden menyampaikan pidato mengenai arah kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal di Rapat Paripurna DPR, Rabu (20/5/2026).
Seusai pertemuan, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo, para menteri dan Gubernur BI yang menjabat para periode 2004-2014 menyampaikan pengalaman mereka saat menghadapi krisis 2008. Mereka menjelaskan, saat itu tingkat inflasi mencapai 17 persen, terjadi pula perubahan nilai kurs rupiah akibat krisis minyak sejak tahun 2005.
Kenaikan harga minyak kala itu mencapai 140 dolar AS per barel, sehingga pemerintah harus melakukan penyesuaian harga. Kondisi tersebut mengakibatkan kenaikan tingkat inflasi hingga 27 persen.
Berkaca pada pengalaman itu, kata Airlangga, situasi ekonomi makro Indonesia saat ini dinilai lebih baik. Sebab, fundamental ekonomi disebut lebih kuat. Depresiasi rupiah yang saat ini mencapai 5 persen pun jauh lebih rendah dibanding kasus-kasus sebelumnya.
“Dari situ sebetulnya kita belajar bagaimana mengantisipasi dan apa yang diperlukan untuk menghadapi situasi-situasi ke depan. Dan tentu Bapak Presiden meminta kami beserta Menteri Keuangan untuk memonitor bagaimana regulasi-regulasi untuk memperkuat situasi finansial dan juga menjaga prudensial dari perbankan kita,” kata Airlangga.
Dari situ sebetulnya kita belajar bagaimana mengantisipasi dan apa yang diperlukan untuk menghadapi situasi-situasi ke depan.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membenarkan, diminta oleh Presiden untuk mencatat dan mempelajari situasi krisis 1998 dan 2008 dan langkah-langkah yang pernah diambil oleh pemerintah sebelumnya. Namun, jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi beberapa dekade lalu fundamental ekonomi Indonesia dinilai jauh lebih kuat.
Begitu juga dengan pelemahan rupiah yang saat ini mencapai 4-5 persen. Itu masih jauh jika dibandingkan dengan depresiasi yang terjadi pada krisis 1998. Saat itu, kurs melemah dari sekitar Rp 2.000 per dolar AS menjadi Rp 17.000 per dolar AS.
Purbaya melanjutkan, para tokoh senior menilai bahwa tekanan ke nilai tukar rupiah terjadi salah satunya karena persepsi yang terbangun di publik. Dalam beberapa waktu terakhir, Indonesia disebut menghadapi serangan bertubi-tubi, dari hasil peninjauan lembaga penyedia indeks saham MSCI, lembaga pemeringkat, hingga pergerakan nilai tukar.
Kendati demikian, itu semua tidak membuat fundamental ekonomi nasional bermasalah. Oleh karenanya, ke depan langkah yang bisa dilakukan adalah menggencarkan sosialisasi keberhasilan pemerintah kepada masyarakat. “Jadi, kita akan memperbaiki cara, mungkin kita menyosialisasikan keberhasilan kita ke publik,” ujar Purbaya.
Jadi, kita akan memperbaiki cara, mungkin kita menyosialisasikan keberhasilan kita ke publik.
Gubernur Bank Indonesia 2003-2008 Burhanuddin Abdullah mengatakan, telah berdiskusi dengan Presiden dan para menteri mengenai pengalamannya menghadapi situasi ekonomi lebih dari dua dekade lalu. Saat itu, Indonesia juga pernah menghadapi pelemahan rupiah. Pemerintah juga pernah menaikkan harga bahan bakar minyak hingga 126 persen.
Dari sejumlah pengalaman itu, kata Burhanuddin, memberikan masukan kepada pemerintah agar memperkuat kerja tim dalam merumuskan kebijakan fiskal dan moneter untuk menyelesaikan masalah perekonomian yang tengah dihadapi. Namun, ia tidak merinci masukan yang dimaksud.
Mengenai pelemahan rupiah, ia sepakat bahwa yang terjadi saat ini jauh di bawah masa krisis di era sebelumnya. Saat ini depresiasi rupiah mencapai 5 persen sedangkan sebelumnya depresiasi bisa mencapai 21-42 persen. Namun, publik kerap menyamakan situasi saat ini dengan krisis di masa lalu.
“Ini yang barangkali perlu di-exercise kepada masyarakat, disosialisasikan gitu,” kata Burhanuddin.
