Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyayangkan adanya pejabat di lingkungan kementeriannya yang diduga melakukan tindakan tidak terpuji dalam pembangunan Sekolah Rakyat. Kondisi itu disebut membuat proyek prioritas pemerintah tersebut menjadi setengah mangkrak.
Dody mengatakan progres pembangunan Sekolah Rakyat per 20 Mei 2026 baru berada di kisaran 58-59%. Padahal, proyek tersebut ditargetkan sudah bisa digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026.
"Sayangnya, teman-teman saya di Kementerian PU pikirannya lain. Masih mencoba melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terpuji di awal-awal pembangunan Sekolah Rakyat sehingga proyek ini, boleh saya bilang, setengah mangkrak. Saya sudah ingatkan dari awal tahun, tapi tidak pernah dihiraukan," ujar Dody saat media briefing di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Dody mengungkapkan berbagai kendala teknis seharusnya sudah bisa diselesaikan sejak Januari-Februari 2026. Namun, karena penanganannya terlambat, progres pembangunan Sekolah Rakyat ikut tertinggal. Ia mengaku harus mencopot sejumlah pejabat karena keterlambatan pembangunan tersebut.
"Sedih, tapi bagaimana lagi. Ini adalah kementerian yang dipercayakan Presiden kepada saya. Tapi saya yakin sekali, dari 38.600 ASN yang ada di Kementerian PU, masih sangat banyak yang mau bekerja dengan baik dan benar," katanya.
Dody juga mengungkapkan masih ada kontrak pembangunan yang target penyelesaiannya melewati jadwal masuk tahun ajaran baru. Padahal, Presiden Prabowo Subianto meminta Sekolah Rakyat sudah siap digunakan pada Juni 2026.
Bahkan, masih terdapat sejumlah titik pembangunan dengan progres terendah seperti di Singkawang, Cilacap, Dharmasraya, Lombok Utara, dan Brebes. Meski begitu, Dody optimistis 88 Sekolah Rakyat dapat selesai pada Juni 2026.
"Saya menyajikan fakta dan data berdasarkan apa yang terjadi. Dan saya, sekali lagi, saya Menteri Pekerjaan Umum tidak akan berusaha menutup-nutupi apa pun itu. Itulah sebabnya juga kenapa pada saat kemarin ada penggeledahan, saya mengizinkan ruangan saya digeledah," ungkapnya.
Dody memastikan berbagai program prioritas pemerintah tetap harus berjalan maksimal meski ada persoalan di internal kementerian. Salah satunya program di bidang sumber daya air untuk mendukung target swasembada pangan pada 2026.
"Jadi jangan khawatir. Walaupun semuanya kena, tapi program prioritas pemerintah di bidang sumber daya air, khususnya untuk mampu men-support swasembada pangan di tahun 2026, tetap wajib dan harus bisa terlaksana dengan maksimal," jelasnya.
Menurut Dody, seluruh program prioritas pemerintah harus berhasil dengan tetap mengedepankan efektivitas dan efisiensi pembangunan infrastruktur.
"Program prioritas pemerintah wajib dan harus sukses at any cost, tetap dengan memperhatikan keefektivitasan dan keefisiensiannya. Harapannya semua infrastruktur yang kita kerjakan bisa dikerjakan semakin efektif, semakin efisien, sehingga dengan biaya produksi seminim-minimnya, tapi domino effect kepada masyarakat itu menjadi super maksimal. Dan bangunan infrastruktur yang kita bangun itu bisa bertahan lebih lama," tutupnya.
(akd/ega)
