Washington: Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Angkatan Laut, Hung Cao mengonfirmasi bahwa rencana penjualan senjata ke Taiwan saat ini tengah "dihentikan sementara".
Langkah penundaan tersebut secara gamblang diambil demi memastikan militer Amerika memiliki pasokan amunisi yang memadai untuk mendukung operasi militer mereka di Iran.
Pernyataan tersebut diungkapkan Cao pada hari Kamis, 21 Mei 2026 waktu setempat. Saat itu, ia tengah dicecar pertanyaan dalam sebuah sidang kongres mengenai mandeknya kesepakatan pembelian senjata senilai USD14 miliar oleh pihak Taiwan.
"Saat ini kami sedang menunda pembelian untuk memastikan kami memiliki amunisi yang dibutuhkan untuk Epic Fury (operasi militer) dan kami memiliki persediaan yang cukup," ujar Cao di hadapan kongres, sebagaimana dikutip dari laporan Channel News Asia, Jumat, 22 Mei 2026.
"Namun, kami hanya memastikan kami memiliki semuanya, kemudian penjualan militer ke luar negeri akan berlanjut ketika pemerintah menganggap perlu," tambahnya menegaskan status ketersediaan senjata AS.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kementerian Luar Negeri AS maupun Pentagon belum merespons permintaan komentar mengenai pernyataan yang dilontarkan oleh petinggi Angkatan Laut tersebut.
Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump diketahui belum memberikan komitmen pasti untuk melanjutkan penjualan senjata tersebut. Ketidakpastian ini tak pelak memicu kekhawatiran atas komitmen Washington dalam mendukung sistem pertahanan Taiwan, negara kepulauan yang selama ini diklaim oleh Tiongkok sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya.
Menjelang kunjungan kenegaraannya ke Tiongkok baru-baru ini, Trump sempat mengisyaratkan bahwa dirinya akan membicarakan isu penjualan senjata ini secara langsung dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping.
Rencana ini menandai perubahan yang cukup drastis dari sikap Washington sebelumnya, yang selama ini bersikeras menolak untuk berkonsultasi dengan Beijing mengenai urusan persenjataan Taiwan.
Usai lawatan tersebut, Trump mengklarifikasi bahwa ia sama sekali belum membuat komitmen apa pun kepada Xi Jinping terkait nasib Taiwan. Ia berjanji akan segera membuat keputusan definitif mengenai kelanjutan penjualan senjata "dalam jangka waktu yang cukup singkat ke depan".
Secara diplomasi resmi, Amerika Serikat memang hanya mengakui pemerintahan di Beijing. Namun, berdasarkan hukum domestik AS, Washington memiliki kewajiban untuk menyediakan persenjataan pertahanan kepada negara demokrasi yang memerintah sendiri itu.
Sementara itu, Tiongkok berulang kali bersumpah akan merebut kembali pulau tersebut dan tidak pernah mengesampingkan opsi penggunaan kekuatan militer. Ancaman tersebut diwujudkan Beijing dengan terus meningkatkan eskalasi dan tekanan militer di sekitar Selat Taiwan dalam beberapa tahun terakhir.




