Jakarta, VIVA – Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said menyoroti terkait fungsi negara hukum yang diduga dikerdilkan untuk mempertahankan kekuasaan. Hal tersebut diungkapkan Sudirman dalam sebuah diskusi publik di Universitas Paramadina pada Jumat, 22 Mei 2026.
"Negara hukum dan daulat rakyat yang semula dirancang oleh para pendiri bangsa sebagai instrumen vital pendistribusian kemakmuran, kini mengalami pengerdilan dan semata dijadikan instrumen elektoral. Sekadar untuk merebut, mengakumulasi, dan mempertahankan kekuasaan," kata Sudirman dikutip Sabtu, 23 Mei 2026.
Menurutnya, akumulasi kerusakan tata-kelola selama satu dekade terakhir telah menggeser kepemimpinan institusional menjadi personalisasi kekuasaan. Ia menambahkan aturan main diubah.
Sudirman menegaskan bahwa jalan keluar tunggal dari krisis tata kelola ini adalah pemulihan trust publik secara kolektif. Ia juga mengingatkan agar semua pihak bekerja sama dan bahu-membahu untuk menguatkan rupiah di Indonesia.
"Semua pihak harus bekerja keras, bahu-membahu, restoring confidence. Membangun kembali trust. Yang paling bertanggung jawab tentu adalah yang diamanahi otoritas. Syaratnya satu, buka lebar-lebar telinga, mata, dan nurani," kata Sudirman.
“Langkah ini harus berlandaskan pada intelektualitas, spiritualitas, dan moralitas, agar kita tahu batas dan paham ke mana harus melangkah, berbasis pada bukti dan nilai," pungkas Sudirman.
Dalam kesempatan yang sama, Peneliti Utama BRIN, Prof Siti Zuhro menilai proses politik di Indonesia telah kehilangan substansi demokrasi akibat fungsi checks and balances yang hilang.
Siti menambahkan, gemuknya struktur kabinet saat ini tidak sebanding dengan kinerjanya.
"Dalam teori failing state, ini adalah fase awal dari disfungsi kelembagaan. Ini bukan jatuh ke jurang tiba-tiba, tapi kemunduran perlahan yang dianggap normal. Padahal kita sedang sangat tidak baik-baik saja. Jika dibiarkan permanen, jurang negara gagal itu bisa menjadi kenyataan," jelasnya.
Runtuhnya fungsi sharing kelembagaan politik ini berdampak langsung pada rapuhnya ruang fiskal. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengkritik fakirnya proses teknokrasi dalam perumusan kebijakan yang kini didominasi pola reverse planning.
"Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memampangkan karakter perumusan program hari ini: reverse planning. Ia dibikin dulu, baru direncanakan kemudian," ungkap Wijayanto.
