JAKARTA — Pemerintah saat ini sedang menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Tahun 2026. Hal ini sebagai upaya untuk peningkatan kualitas rencana tata ruang penguatan pengendalian pemanfaatan ruang, digitalisasi penataan ruang, integrasi penataan ruang dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.
Kemendagri akan mengawal substansi RDTR melalui penegasan batas antar daerah, batas antar negara, investigasi dalam mitigasi bencana dan lain sebagainya.
“Penyusunan RDTR perlu kepastian ruang administrasi khususnya dalam penegasan batas,” ujar Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal ZA, dikutip Sabtu (23/5/2026).
“Tata ruang akan gagal susun apabila wilayah administrasi gagal diselesaikan. Batas wilayah yang ada usulan peninjauan kita terima (peninjauan kembalinya), tapi produk yang sudah ada jadikan dulu tata ruang,”lanjutnya.
Namun demikian, tata ruang bukan menjadi satu-satunya alat justifikasi untuk penyelesaian batas wilayah.
Menurutnya, terdapat 979 segmen batas daerah, dimana 806 segmen batas daerah sudah ditetapkan dalam bentuk Permendagri, 142 segmen batas dalam proses penetapan Permendagri dan 31 Segmen dalam proses fasilitasi.
“Selain itu untuk beberapa wilayah yang memiliki batas antar negara, juga membutuhkan kejelasan administrasi batas antar negara dimana terdapat 81 Lokasi RDTR di kawasan perbatasan negara,” ujarnya.
Dalam konteks wilayah perbatasan, Safrizal menjelaskan bahwa perbatasan tidak hanya dipandang sebagai halaman belakang negara, tetapi juga sebagai beranda depan yang memiliki nilai strategis dari sisi pertahanan, ekonomi, hingga pelayanan publik.
