JAKARTA, DISWAY.ID -- Kecelakaan tragis antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026 kembali memunculkan sorotan tajam terhadap sistem keselamatan perkeretaapian di Indonesia.
Insiden yang merenggut 16 korban jiwa itu dinilai menjadi alarm serius bagi pemerintah dan operator kereta api untuk melakukan evaluasi total.
Pengamat transportasi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Muslich Zainal Asikin, menilai evaluasi menyeluruh harus segera dilakukan menanggapi penjelasan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dalam paparan di DPR RI, Kamis, 21 Mei 2026.
BACA JUGA:Menkeu Purbaya: Indonesia Tak Akan Alami Krisis 1998 Meski Rupiah Melemah
Salah satu hal yang disorot KNKT dalam investigasi awal tersebut adalah rumitnya komunikasi antar Pusat Kendali (PK).
Paparan itu merupakan hasil investigasi awal yang disampaikan KNKT di depan Komisi V DPR RI.
Sementara hasil lengkap investigasi kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line dijadwalkan diumumkan tiga bulan mendatang.
Menurut Zainal Asikin, persoalan utama keselamatan perkeretaapian di Indonesia sebenarnya sudah memiliki solusi secara akademik maupun regulasi.
Namun, implementasi di lapangan dinilai masih setengah hati.
BACA JUGA:Skandal Ekspor POME Eks Dirjen Bea Cukai Dibongkar Kejagung, Ini yang Diminta Penyidik
“Yang namanya lalu lintas kereta itu memang harus dipisahkan dengan lalu lintas jalan yang lain,” ujarnya.
Ia menegaskan, perlintasan sebidang seharusnya ditutup apabila di lokasi tersebut sudah tersedia underpass atau flyover.
Namun hingga kini masih banyak perlintasan yang tetap dibuka meski berisiko tinggi menimbulkan kecelakaan.
Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dan PT KAI dalam menyelesaikan persoalan perlintasan sebidang.
Menurut dia, masih banyak warga yang harus menyeberang rel untuk aktivitas sehari-hari karena belum adanya penataan wilayah yang memadai.
- 1
- 2
- »
