REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Perusahaan menghadapi tantangan kepatuhan yang semakin kompleks di tengah percepatan transformasi digital, perkembangan Artificial Intelligence (AI), hingga meningkatnya tuntutan transparansi tata kelola dan keberlanjutan bisnis.
Kondisi tersebut mendorong fungsi legal dan compliance mengambil peran yang semakin strategis dalam menjaga daya saing perusahaan sekaligus memastikan bisnis tetap adaptif terhadap perubahan regulasi global.
- Perkuat Tata Kelola, PLN Dorong Budaya Kepatuhan
- Komisi III Tekankan Validasi Data dan Kepatuhan Pajak di Jabar
- Coretax Bermasalah, DPR Soroti Risiko Turunnya Kepatuhan Wajib Pajak
Hal itu mengemuka dalam Indonesia Regulatory Compliance Awards (IRCA) 2026, Jumat (22/5/2026), yang kembali digelar sebagai forum penguatan budaya kepatuhan dan tata kelola perusahaan di Indonesia.
Chief Executive Officer Hukumonline Arkka Dhiratara mengatakan, kepatuhan kini tidak lagi dipandang sekadar kewajiban administratif, melainkan telah menjadi fondasi penting keberlanjutan bisnis.
.rec-desc {padding: 7px !important;}“Saat ini, legal dan compliance tidak lagi berada di belakang layar. Perannya bukan hanya memastikan perusahaan patuh terhadap regulasi, tetapi juga membantu perusahaan bergerak lebih cepat, lebih adaptif, dan lebih percaya diri di tengah perubahan,” ujar Arkka.
Menurut Arkka, ketidakpastian geopolitik global, fragmentasi rantai pasok, perlambatan ekonomi dunia, percepatan transformasi digital dan AI, hingga tuntutan Environmental, Social, and Governance (ESG) membuat tantangan regulasi bagi dunia usaha semakin kompleks.
Di tengah dinamika tersebut, kesadaran perusahaan terhadap pentingnya budaya kepatuhan dinilai terus meningkat. Hal itu tercermin dari partisipasi lebih dari 130 perusahaan dari berbagai sektor industri dalam IRCA 2026.
“Tingginya partisipasi ini menunjukkan bahwa budaya kepatuhan di Indonesia semakin berkembang menjadi bagian penting dari strategi perusahaan,” kata Arkka.
Selain ajang penghargaan, IRCA 2026 juga menghadirkan Regulatory Compliance Summit dan Regulatory Compliance Breakout Sessions yang membahas perkembangan regulasi, tata kelola perusahaan, manajemen risiko, ESG, perlindungan data, hingga tantangan kepatuhan lintas yurisdiksi.
Perwakilan Dewan Juri IRCA 2026, Natalia Soebagjo mengatakan, semakin banyak perusahaan mulai memandang kepatuhan sebagai bagian integral dari keberlanjutan bisnis.
“Sebagai Dewan Juri, kami tidak hanya melihat dokumen atau prosedur, tetapi bagaimana budaya kepatuhan benar-benar dijalankan dalam praktik sehari-hari,” ujar Natalia.
Chief Media and Engagement Officer Hukumonline, Amrie Hakim mengatakan, jumlah peserta IRCA 2026 meningkat 23 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun ini, sebanyak 131 perusahaan dari 23 sektor industri tercatat mengikuti ajang tersebut.
Menurut Amrie, peningkatan tersebut tidak hanya terlihat dari sisi jumlah peserta, tetapi juga kualitas implementasi kepatuhan perusahaan.
“Semakin banyak perusahaan di Indonesia yang memiliki komitmen kuat dalam memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan standar kepatuhan, serta membangun budaya integritas yang berkelanjutan,” kata Amrie.
Dalam penyelenggaraan tahun ini, metodologi penilaian melalui kerangka klasifikasi PROSPER yang mempertimbangkan tingkat regulasi industri, risiko usaha, kompleksitas bisnis, serta skala operasional perusahaan. Amrie menegaskan, IRCA diharapkan menjadi ruang pembelajaran bersama untuk mendorong praktik kepatuhan yang lebih adaptif dan berkelanjutan di Indonesia.
“Pada akhirnya, membangun budaya kepatuhan bukanlah pekerjaan satu pihak saja, melainkan tanggung jawab bersama seluruh ekosistem bisnis dan tata kelola di Indonesia,” ujar Amrie.
