EtIndonesia. Pada 20 Mei 2026, pemerintah Amerika Serikat secara resmi kembali membuka salah satu kasus paling kontroversial dalam sejarah hubungan antara Amerika Serikat dan Kuba. Melalui Departemen Kehakiman AS, Washington mengumumkan tuntutan pidana terhadap sejumlah tokoh penting Kuba terkait insiden penembakan dua pesawat sipil Amerika pada 24 Februari 1996, tragedi yang menewaskan empat warga Amerika Serikat dan sempat mengguncang dunia internasional.
Langkah tersebut langsung menarik perhatian global karena salah satu nama yang tercantum dalam dakwaan adalah Raúl Castro, mantan pemimpin Kuba yang kini berusia 94 tahun dan pada saat tragedi terjadi menjabat sebagai Menteri Pertahanan Kuba.
Banyak analis internasional menilai bahwa langkah hukum ini bukan sekadar upaya mencari keadilan atas kasus lama. Di baliknya, pemerintahan Presiden Donald Trump dinilai sedang mengirim pesan strategis yang jauh lebih besar: Washington siap meningkatkan tekanan politik, psikologis, intelijen, ekonomi, bahkan militer terhadap rezim komunis Kuba.
Tragedi 24 Februari 1996 yang Mengubah Hubungan AS-Kuba
Untuk memahami mengapa kasus ini kembali memanas setelah tiga dekade, dunia harus kembali ke tanggal 24 Februari 1996.
Pada hari itu, tiga pesawat sipil ringan milik organisasi “Brothers to the Rescue” lepas landas dari Florida menuju wilayah perairan dekat Kuba. Organisasi tersebut awalnya dikenal sebagai kelompok kemanusiaan yang membantu menyelamatkan warga Kuba yang melarikan diri menuju Amerika Serikat menggunakan rakit kayu, kapal kecil, hingga perahu seadanya.
Pada awal 1990-an, kondisi Kuba mengalami krisis ekonomi parah setelah runtuhnya Uni Soviet. Hilangnya bantuan ekonomi dari Moskow membuat perekonomian Kuba terpukul hebat. Kelangkaan makanan, bahan bakar, dan kebutuhan pokok memicu gelombang besar pelarian warga Kuba menuju Amerika Serikat.
Di tengah situasi itu, “Brothers to the Rescue” menjadi simbol harapan bagi banyak pengungsi Kuba.
Namun seiring waktu, aktivitas organisasi tersebut berubah semakin politis. Selain melakukan misi penyelamatan, kelompok itu mulai mendekati wilayah udara Kuba dan menjatuhkan selebaran anti-komunis yang menyerukan perlawanan terhadap pemerintahan Havana.
Pemerintah Kuba menganggap tindakan tersebut sebagai provokasi dan operasi subversif yang didukung Amerika Serikat untuk menggulingkan rezim komunis.
Ketegangan pun mencapai puncaknya pada 24 Februari 1996.
Pemimpin Kuba Raúl Castro Image by U.S. DOJ/news releaseJet tempur Kuba diterbangkan secara darurat. Tak lama kemudian, dua rudal udara-ke-udara ditembakkan ke arah dua pesawat sipil Amerika.
Kedua pesawat langsung hancur di udara.
Empat warga Amerika tewas seketika, sementara satu pesawat lainnya berhasil melarikan diri dan kembali ke Florida.
Investigasi internasional dan pemerintah Amerika Serikat kemudian menyimpulkan bahwa penembakan terjadi di wilayah udara internasional. Namun pemerintah Kuba bersikeras bahwa pesawat-pesawat tersebut telah memasuki wilayah udara Kuba secara ilegal dan dianggap mengancam keamanan nasional.
Insiden itu langsung memicu kemarahan dunia internasional.
Tragedi tersebut juga menjadi salah satu faktor utama yang mendorong disahkannya Helms-Burton Act pada Maret 1996, sebuah undang-undang yang memperketat embargo dan sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap Kuba.
Pemerintahan Trump Hidupkan Kembali Kasus Lama
Tiga puluh tahun setelah tragedi itu, pemerintahan Trump kini kembali membawa kasus tersebut ke panggung utama politik internasional.
Pelaksana tugas Jaksa Agung Amerika Serikat, Blanche, mengeluarkan pernyataan keras yang langsung menjadi sorotan dunia:
“Jika Anda membunuh warga Amerika, kami akan memburu Anda. Tidak peduli siapa Anda dan jabatan apa yang Anda miliki.”
Pernyataan itu dipandang banyak pengamat sebagai ancaman terbuka terhadap para pemimpin rezim otoriter di berbagai negara.
Sementara itu, Donald Trump juga menyampaikan pesan politik yang sangat jelas: “Keadilan mungkin datang terlambat, tetapi tidak akan pernah absen.”
Di mata para analis geopolitik, pembukaan kembali kasus lama ini merupakan bagian dari strategi Trump untuk menunjukkan bahwa pemerintahannya tidak akan melupakan serangan terhadap warga Amerika, meskipun peristiwa itu telah terjadi puluhan tahun lalu.
Raúl Castro Didakwa, Legitimasi Rezim Kuba Dipertanyakan
Dalam dokumen tuntutan Departemen Kehakiman AS, Raúl Castro dan sejumlah pejabat Kuba lainnya dituduh terlibat dalam konspirasi pembunuhan terhadap empat warga Amerika melalui penembakan pesawat sipil tersebut.
Langkah ini memiliki dampak politik yang sangat besar.
Dengan mendakwa mantan pemimpin tertinggi Kuba, Washington secara tidak langsung sedang mempertanyakan legitimasi pemerintahan militer Kuba saat ini.
Banyak pengamat menilai bahwa Amerika Serikat sedang mencoba membangun narasi internasional bahwa rezim Kuba bukan lagi pemerintahan sah, melainkan kelompok penguasa yang bertanggung jawab atas pembunuhan warga sipil.
Jika narasi tersebut berhasil dibangun di mata publik internasional, maka langkah-langkah yang lebih keras terhadap Kuba — baik diplomatik, ekonomi, intelijen, maupun militer — akan lebih mudah dibenarkan.
María Elvira Salazar Kirim Peringatan Keras kepada Keluarga Castro
Ketegangan semakin meningkat ketika anggota Kongres AS keturunan Kuba, María Elvira Salazar, secara terbuka melontarkan peringatan keras kepada keluarga Castro.
Ia bahkan membandingkan situasi Kuba dengan tekanan Washington terhadap pemerintahan Nicolás Maduro di Venezuela.
Dalam pernyataannya, Salazar menyebut keluarga Castro sebaiknya segera meninggalkan Kuba sebelum menghadapi tindakan yang lebih keras dari pemerintahan Trump.
Ia mengatakan:
“Sekarang ada sheriff baru, dan sheriff itu bernama Trump.”
Pernyataan tersebut dianggap sebagai sinyal bahwa Washington tidak lagi sekadar ingin memberi tekanan diplomatik, melainkan mungkin sedang mempersiapkan perubahan besar terhadap rezim Kuba.
Trump Secara Terbuka Mengaku CIA Beroperasi di Kuba
Salah satu momen paling mengejutkan datang langsung dari Donald Trump.
Dalam sebuah pernyataan publik, Trump secara terbuka mengatakan:
“Kami punya banyak orang di Kuba. CIA juga ada di sana.”
Pernyataan seperti itu sangat jarang diucapkan secara terbuka oleh seorang Presiden Amerika Serikat.
Selama puluhan tahun, Washington hampir tidak pernah secara langsung mengakui keberadaan operasi intelijen aktif di negara lain.
Namun Trump justru secara terang-terangan menyebut bahwa Amerika memiliki jaringan dan pengaruh di dalam Kuba.
Ia juga menambahkan bahwa komunitas Kuba di Miami berharap suatu hari nanti dapat kembali ke tanah kelahiran mereka dan berinvestasi di Kuba pasca-rezim komunis.
Tiga Tujuan Strategis di Balik Pernyataan Trump
Para analis menilai ucapan Trump memiliki sedikitnya tiga tujuan strategis besar.
1. Menghancurkan Kepercayaan Internal Elite Kuba
Ketika Presiden AS secara terbuka mengatakan bahwa Amerika memiliki banyak orang di dalam Kuba, maka rasa curiga di tubuh pemerintahan Kuba hampir pasti meningkat.
Pejabat militer dan intelijen Kuba bisa mulai saling mencurigai sebagai mata-mata Amerika.
Dalam banyak kasus sejarah, konflik internal seperti ini sering mempercepat keruntuhan rezim otoriter.
2. Memberi Semangat kepada Kelompok Oposisi Kuba
Pernyataan Trump juga dipandang sebagai pesan kepada kelompok oposisi Kuba bahwa mereka tidak sendirian.
Ucapan mengenai keberadaan CIA dianggap sebagai sinyal bahwa Washington mendukung gerakan perubahan politik di Kuba.
3. Mengirim Peringatan kepada Rusia dan Tiongkok
Trump tampaknya juga ingin mengirim pesan kepada Tiongkok dan Rusia agar tidak terlalu jauh ikut campur dalam urusan Kuba.
Dalam beberapa tahun terakhir, Havana memang semakin dekat dengan Beijing dan Moskow, terutama dalam kerja sama intelijen, teknologi, dan militer.
Marco Rubio: “Masalah Kuba Bukan Amerika, Tapi Rezimnya”
Tak lama setelah Trump berbicara, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga menyampaikan pidato keras yang ditujukan langsung kepada rakyat Kuba.
Sebagai menteri luar negeri pertama keturunan Kuba dalam sejarah Amerika Serikat, Rubio berbicara menggunakan bahasa Spanyol dan menolak narasi lama pemerintah Kuba yang menyalahkan embargo Amerika atas krisis ekonomi negara tersebut.
Menurut Rubio, penyebab utama penderitaan rakyat Kuba adalah sistem diktator komunis dan elite militer yang menguasai sektor-sektor ekonomi paling menguntungkan.
Rubio menyebut militer Kuba mengendalikan bisnis pariwisata, perdagangan valuta asing, hingga impor-ekspor, sementara rakyat biasa harus mengantre panjang hanya untuk mendapatkan kebutuhan pokok.
Ia juga menuding Kuba telah menjadi pusat aktivitas intelijen Rusia dan Tiongkok di kawasan Amerika Latin.
Rubio Dorong Agenda “De-Komunisasi Kuba”
Marco Rubio kemudian mengajukan dua agenda besar:
- Program “de-komunisasi Kuba”
- Bantuan kemanusiaan senilai 100 juta dolar AS
Bantuan tersebut disebut akan disalurkan melalui Gereja Katolik dan organisasi amal internasional, bukan melalui pemerintah Kuba.
Namun banyak pengamat skeptis bantuan itu benar-benar dapat terhindar dari kontrol elite partai dan militer Kuba selama sistem politik saat ini masih bertahan.
USS Nimitz Bergerak ke Laut Karibia
Situasi semakin memanas ketika Komando Selatan Amerika Serikat mengumumkan bahwa gugus tempur kapal induk USS Nimitz telah bergerak ke Laut Karibia dekat Kuba.
Kapal induk bertenaga nuklir itu membawa berbagai kapal perang pendamping, termasuk kapal perusak rudal berpemandu USS Gridley.
Gugus tempur tersebut memiliki kemampuan operasi udara, pertahanan rudal, perang anti-kapal selam, hingga peluncuran rudal jelajah Tomahawk untuk menyerang target darat secara presisi.
Yang paling menarik perhatian para analis adalah pernyataan resmi Komando Selatan AS yang menyebut bahwa USS Nimitz menjaga stabilitas global “dari Selat Taiwan hingga Teluk Arab”.
Banyak pengamat melihat pernyataan tersebut sebagai sinyal bahwa Washington kini mulai menempatkan Kuba dalam level strategis yang sejajar dengan ketegangan di Timur Tengah dan Asia-Pasifik.
Dugaan Persiapan Operasi Militer terhadap Kuba
Di saat yang sama, berbagai laporan intelijen menyebut Pentagon sedang menyusun sejumlah simulasi operasi militer terhadap Kuba.
Berbagai skenario disebut tengah diuji, mulai dari operasi tekanan terbatas hingga kemungkinan penghancuran pusat komando militer Kuba.
Jika laporan-laporan tersebut benar, maka langkah hukum, tekanan diplomatik, operasi intelijen, hingga pengerahan militer yang dilakukan Washington saat ini tampak bukan sebagai kebijakan yang berdiri sendiri.
Sebaliknya, semuanya terlihat seperti bagian dari satu strategi besar yang saling terhubung.
Kini dunia mulai bertanya-tanya: apakah Amerika Serikat hanya sedang meningkatkan tekanan psikologis terhadap Havana, atau sebenarnya sedang membuka babak baru konfrontasi besar di kawasan Karibia?
Tiga dekade setelah tragedi penembakan pesawat sipil tahun 1996, hubungan Amerika Serikat dan Kuba tampaknya kembali memasuki salah satu periode paling berbahaya dalam sejarah modern kedua negara. (***)
