JAKARTA, KOMPAS – Setelah beroperasi selama tiga tahun, budidaya udang berbasis kawasan di Kebumen, Jawa Tengah, menghasilkan 40 ton udang per hektar. Pemerintah kini bersiap untuk mereplikasi model budidaya itu di beberapa daerah, misalnya, Waingapu, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, dan Pantai Utara Jawa, karena hasilnya dinilai kompetitif di tingkat dunia.
Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya di budidaya udang berbasis kawasan (BUBK) Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/5/2026). Sebelumnya, Presiden yang didampingi antara lain oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta pimpinan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat juga meninjau kawasan BUBK modern yang memiliki sistem tata kelola terpadu.
Saat menyampaikan sambutan, Presiden mengapresiasi hasil produksi BUBK Kebumen setelah beroperasi selama tiga tahun. Menurut Prabowo, kinerja BUBK ini sangat menjanjikan karena sudah kompetitif di tingkat dunia.
Adapun BUBK Kebumen dibangun dan diresmikan pada 2023, ketika era Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kawasan yang dibangun dengan anggaran Rp 175 miliar ditujukan untuk menjadi percontohan budidaya sekaligus meningkatkan produksi udang. Kala itu, produksi udang baru sekitar 850.000-900.000 ton per tahun (Kompas, 9/3/2026).
Berdasarkan laporan yang ia terima, kata Prabowo, setiap hektar tambak bisa menghasilkan 40 ton udang vaname. Adapun BUBK memiliki luas total 100 hektar, tetapi yang sudah dibangun 65 hektar. Harga jual udang tersebut mencapai Rp 70.000 per kilogram atau Rp 70 juta per ton.
Selain menghasilkan nilai tambah ekonomi, keberadaan BUBK juga telah menyerap tenaga kerja lokal. Hingga saat ini, sudah ada 650 warga setempat yang bekerja di BUBK. “Jadi ini sangat bagus, sangat produktif,” kata Presiden.
Oleh karena itu, ia melanjutkan, pemerintah juga tengah melanjutkan proyek budidaya serupa di beberapa tempat dengan skala yang jauh lebih besar. Salah satunya di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, seluas 2.000 hektar. Kemudian 200 hektar di Gorontalo, serta 14.000 hektar di Pantai Utara Jawa.
Budidaya yang dilakukan di beberapa daerah itu juga akan dibuat berbasis kawasan. Hanya saja, bukan udang vaname yang dibudidayakan melainkan ikan. “Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita, dan juga untuk dijual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa,” tutur Prabowo.
Pembangunan kawasan budidaya ikan dan udang merupakan bagian dari hilirisasi yang digencarkan pemerintah. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani akhir April 2026 lalu pun menegaskan, hilirisasi yang dilakukan oleh negara tidak terbatas pada sektor energi dan mineral, tetapi juga pertanian dan perikanan. Dengan begitu, diharapkan sektor tersebut juga bisa memiliki nilai tambah, menyerap tenaga kerja, serta berdaya saing dari hulu hingga hilir.
Presiden melanjutkan, dalam beberapa bulan ke depan, pihaknya akan mempercepat proses pembangunan yang produktif. Pembangunan produktif yang dimaksud adalah program pembangunan yang harus berorientasi untuk menghasilkan nilai tambah serta menciptakan lapangan kerja.
Menurut Prabowo, kedua indikator itu penting. Sebab, jika terpenuhi maka pembangunan yang dilaksanakan bisa menambah kekayaan bangsa sekaligus meningkatkan penghasilan rakyat.
“Jadi, maaf kita sekarang agak tunda lah bangun banyak kantor, kantor, kantor. Kantor itu, ya, perlu. Tapi, jangan ada kantor enggak ada produktivitas. Lebih baik kantornya tidak begitu bagus, tapi produknya bagus,” ungkap Prabowo.
Terkait dengan produktivitas, lanjutnya, pemerintah juga tengah berupaya untuk mengelola seluruh kekayaan bangsa secara mandiri. Sebab, selama puluhan tahun kekayaan Indonesia lebih banyak dikelola oleh pihak luar sehingga keuntungan yang dihasilkan pun disebut lebih banyak mengalir ke luar negeri ketimbang dinikmati oleh rakyat.
Senada dengan pidatonya di berbagai kesempatan, Prabowo kembali menyebut bahwa kekayaan Indonesia mengalami banyak kebocoran. Kebocoran harus dihentikan dengan mulai mengelola seluruh sumber daya alam secara mandiri. Selain itu, penegakan hukum juga perlu digencarkan.
