Adhitya WardhonoDosen dan Peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
RUPIAH masih meluncur ke bawah. Meski sebenarnya pelemahan rupiah sudah terpindai sejak awal tahun 2026 ini, jauh sebelum ketegangan di Timur Tengah. Pelemahan rupiah yang dalam kali ini tidak dibaca sebagai tekanan eksternal semata, namun juga refleksi atas pengelolaan makroekonomi domestik di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
Pada kondisi ini seringkali mata publik langsung tertuju pada Bank Indonesia (BI). Tidak bisa dipungkiri, BI adalah otoritas moneter yang bertanggung jawab atas naik turunnya nilai Rupiah.
Saat ini, BI telah menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) 5,25 sebagai antisipasi pelemahan rupiah dan ekspektasi inflasi. Yang sebelumnya BI telah bereaksi, terlihat dengan merilis tujuh langkah strategis, intervensi triple intervention di pasar spot, DNDF dan NDF offshore, memperketat pembelian valas dibatasi USD100 ribu menjadi USD50 ribu per orang per bulan, membeli SBN di pasar sekunder sejak awal tahun.
Baca Juga:Noel Ebenezer Sebut KPK Alat Pengusaha untuk 'Habisi' DirinyaPemain pasar uang sadar benar bahwa negara emerging market adalah playground untuk mendulang keuntungan. Kondisi negara yang valuta asingnya relatif stabil, sangat tidak menarik. Karena volatilitas rendah tidak bisa mencari keuntungan. Tapi negara dengan volatilitas yang tinggi seperti negara emerging market adalah peluang untuk memburu rente. Ini sepadan dengan teori informasi dan signaling. Dimana sebenarnya pelaku keuangan tidak memiliki informasi yang sempurna di pasar, yang dilakukan adalah kemampuan membaca ‘sinyal”. Juga paralel dengan Portfolio Balance Theory Tobin (1958) yang menandaskan investor global memilih aset berdasarkan: return, risiko, kredibilitas negara.
Ciri negara emerging market menampakkan kecenderungan pemerintahnya memilih pasar uang sebagai sumber pembiayaan menutupi defisit APBN-nya. Lewat utang di pasar uang akan mendapat bunga relatif rendah dan bisa digunakan untuk mendongkrak sempitnya ruang fiskal.
Baca Juga:Pelaku Ditangkap, Terungkap Motif Pembunuhan Sadis Ayah dan Anak di Sumba TengahSebenarnya efektivitas kebijakan moneter BI mampu meredam gejolak jangka pendek dan sulit memastikan kontinuitasnya. Pelemahan Rupiah yang terjadi tidak bisa semata dijelaskan sebagai kegagalan kebijakan moneter. Masalahnya jauh lebih struktural, terutama berkaitan dengan kualitas pengelolaan fiskal dan arah kebijakan ekonomi domestik secara keseluruhan.
Dengan demikian, simplikasi pelemahan rupiah itu bukan semata kegagalan bank sentral. Masalahnya tidak sekedar di sektor moneter. Ada masalah yang lebih besar dan tidak menutup kemungkinan adalah problem struktural yang akan menggerus rupiah semakin terpuruk.
BI bukan institusi yang bebas halangan. Gerakannya dibatasi oleh Undang-Undang Bank Indonesia dan tunduk pada regulasi moneter global yang diawasi Bank for International Settlements (BIS). Intervensi BI terhadap pasar valas, pembelian Surat Berharga Negara, pengelolaan cadangan devisa, maupun operasi moneter lainnya tidak bisa dilakukan secara tak terbatas. Dalam konteks ini, langkah-langkah yang dilakukan BI untuk menjaga stabilitas Rupiah pada dasarnya sudah berada dalam koridor yang tepat, profesional dan sesuai mandat institusionalnya. Disadari pergerakan dan stabilitas valas tidak hanya bergantung pada suku bunga atau intervensi pasar valas, tetapi juga pada kredibilitas fiskal, kualitas pertumbuhan ekonomi, dan struktur pembiayaan negara.
Baca Juga:Kemasan Plastik Picu Kenaikan Harga Minyak GorengPada titik ini, tekanan rupiah perlu dibaca lebih luas. Ini bukan hanya cerita tentang dolar AS yang sedang kuat. Ini juga cerita tentang trust, yaitu seberapa besar pasar percaya bahwa kebijakan ekonomi Indonesia masih dikelola dengan disiplin, konsisten, dan tidak saling membebani.
Lebih jauh, satu isu yang perlu mendapat perhatian adalah risiko fiscal dominance. Istilah ini memang terdengar teknis, tetapi maknanya tidak sederhana. Fiscal dominance terjadi ketika kebijakan fiskal menjadi terlalu dominan sehingga ruang gerak kebijakan moneter ikut menyempit.
Dalam kondisi normal, BI menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan berdasarkan kebutuhan menjaga inflasi dan nilai tukar. Namun dalam situasi fiscal dominance, bank sentral tidak lagi sepenuhnya bebas. Setiap keputusan moneter harus ikut mempertimbangkan dampaknya terhadap biaya utang pemerintah, stabilitas pasar SBN, dan kemampuan APBN menanggung beban bunga.
Baca Juga:Hasil Pertandingan PSM Makassar vs Persik Kediri, Juku Eja Hajar Macan Putih 3-1Indonesia tentu belum bisa langsung disebut sudah masuk ke dalam situasi fiscal dominance. Namun, arah ke sana perlu diwaspadai sejak dini. Sebab, pasar tidak selalu menunggu krisis benar-benar terjadi. Pasar bekerja dengan membaca sinyal. Ketika kebutuhan pembiayaan negara meningkat, yield SBN naik, rupiah melemah, dan bank sentral terlihat harus ikut menjaga stabilitas pasar surat utang, maka pelaku pasar mulai bertanya, apakah kebijakan moneter masih sepenuhnya diarahkan untuk menjaga stabilitas rupiah, atau mulai ikut terbebani oleh kebutuhan menjaga fiskal?
Data terakhir menunjukkan tekanan itu memang nyata. Rupiah sempat menyentuh rekor terendah Rp17.719 per dolar AS pada 19 Mei 2026. Tekanan ini terjadi meskipun BI sudah meningkatkan intensitas intervensi valas. Reuters juga mencatat bahwa sebelum perang Iran, rupiah dan saham Indonesia sudah lebih dulu ditekan oleh kekhawatiran investor terhadap transparansi pasar, independensi bank sentral, dan rencana belanja pemerintah.
Di sinilah masalah kepercayaan muncul. Rupiah tidak hanya melemah karena dolar AS sedang kuat. Rupiah juga melemah karena pasar sedang menguji kredibilitas kebijakan ekonomi domestik. Dolar memang sedang perkasa, ekspektasi suku bunga tinggi di AS masih kuat, dan investor global cenderung kembali ke aset yang dianggap lebih aman.
Baca Juga:KPK Usulkan Masa Jabatan Ketum Parpol Hanya 2 PeriodeNamun tekanan eksternal seperti itu akan terasa lebih berat jika pasar juga melihat ada keraguan di dalam negeri. Tekanan itu juga terlihat di pasar surat utang. Imbal hasil SBN 10 tahun Indonesia berada di kisaran 6,79 persen pada 20 Mei 2026.
Kenaikan yield ini penting dibaca karena yield bukan sekadar angka bunga. Yield adalah bahasa pasar. Ketika yield naik, artinya investor meminta kompensasi risiko yang lebih besar untuk memegang surat utang pemerintah.
Karena itu, tekanan rupiah tidak bisa hanya dibebankan kepada BI. Meski BI memang penjaga stabilitas moneter, tetapi BI bukan satu-satunya penjaga kepercayaan ekonomi. Kepercayaan pasar juga ditentukan oleh disiplin fiskal pemerintah, kualitas belanja negara, arah pembiayaan utang, kekuatan sektor riil, dan konsistensi komunikasi kebijakan.
Pelemahan rupiah hari ini adalah cermin. Pelemahan memantulkan tekanan global, tetapi juga memantulkan keraguan domestik. Dolar AS memang sedang kuat. Yield global memang naik. Risiko geopolitik juga meningkat. Namun rupiah akan lebih kuat menghadapi tekanan eksternal jika fondasi domestik dibaca solid oleh pasar.
