Jember (beritajatim.com) – Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Candra Ary Fianto, menghadiri acara nonton bareng film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita, di aula kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember, Sabtu (23/5/2026).
Nobar ini diprakarsai oleh Jurusan Hubungan Internasional sebagai bagian dari kuliah tamu Media dan Komunikasi Politik Global yang diampu dosen Muhammad Iqbal.
Selain Iqbal sendiri, hadir Dandik Katjasungkana, Ketua Ikatan Kemanusiaan untuk Korban Penghilangan Paksa Indonesia (IKOHI), sebagai narasumber diskusi dan sutradara film yang bergabung secara daring, Cypri Paju Dale.
Pesta Babi adalah film dokumenter berdurasi 96 menit yang menceritakan perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan untuk mempertahankan tanah leluhur mereka dari ancaman eksploitasi Proyek Strategi Nasional (PSN) ketahanan pangan dan energi berupa pembukaan hutan seluas 2,5 juta hektare.
“Kami punya keinginan untuk mengerti tentang apa yang ada di dalam film ini, karena beberapa waktu ini banyak pro dan kontra terkait dengan pemutarannya. Saya juga ingin belajar mengetahui bagaimana situasi di Papua sana,” kata Candra, usai nonton.
Candra melihat persoalan benturan antara kepentingan masyarakat dan negara yang diceritakan dalam Pesta Babi bisa terjadi di mana saja dalam bentuk berbeda-beda. Sebagai Ketua Komisi B yang juga membidangi sektor pertanian, dia mengatakan persoalan agraria juga bisa ditemui di Jember.
“Banyak isu lokal tapi sangat berpengaruh ke depan bagi keberlangsungan hidup masyarakat Jember. Baku sawah kita hari ini 86 ribu hektare. Ada susut sekitar sekian ribu hektare, di tengah Produk Domestik Regional Bruto kita terbanyak dari pertanian,” kata Candra.
Di tengah penyusutan lahan sawah, menurut Candra, 43 persen lapangan pekerjaan masih berasal dari sektor pertanian. Pemerintah pun selalu menyatakan telah berswasembada pangan. “Namun coba cek. Beras premium setelah lebaran sampai tadi ini saya cek di semua pasar, tetap naik harganya,” katanya.
Persoalan bukan hanya di sektor komoditas padi. “Jangan berharap lagi kita bisa makan tempe dan tahu dengan leluasa atau mutunya bagus, karena harga kedelai impor hari ini sudah mencapai Rp24 ribu per kilogram di salah satu pasar di Kecamatan Kalisat,” kata Candra.
Candra berjanji akan memperkuat tiga fungsi parlemen, terutama fungsi pengawasan dan legislasi. “Proses program dan kegiatan pemerintah daerah harus sesuai dengan aturan dan perundang-undangan,” katanya.
“Apa yang terjadi di Papua juga mungkin terjadi di Kabupaten Jember dalam bentuk yang lain. Maka pengawasan mengenai proses penganggaran dan pelaksanaan program penting,” kata Candra.
Berikutnya, Candra akan memastikan rancangan peraturan daerah mampu mengakomodasi dan menggambarkan rencana pembangunan Kabupaten Jember ke depan. “Banyak rancangan peraturan daerah yang hari ini sangat penting dan urgen di Kabupaten Jember. Ini salah satu tugas kami mengawalnya dalam pembahasan di DPRD Jember,” katanya. [wir/kun]
