Pembangunan gedung perkantoran tetap diperlukan, tapi harus dibarengi dengan produktivitas dan hasil nyata bagi rakyat.
IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan memprioritaskan program-program produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja untuk rakyat dibandingkan membangun gedung atau kantor baru.
Menurut Prabowo, pembangunan gedung perkantoran tetap diperlukan, tapi harus dibarengi dengan produktivitas dan hasil nyata bagi rakyat.
“Maaf kita sekarang agak tundalah bangun banyak kantor, kantor, kantor, kantor itu itu ya perlu. Tapi jangan ada kantor, nggak ada produktifitas,” kata Prabowo saat menghadiri panen raya udang di tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan, Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/5/2026).
Ia menilai kemegahan kantor tidak berarti apabila tidak menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah ingin fokus pada program yang memberikan hasil dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Kantor megah, produknya nggak ada. Lebih baik kantornya tidak begitu bagus, tapi produknya bagus. Hasilnya banyak,” ucapnya.
Prabowo menekankan kebutuhan utama masyarakat saat ini adalah pekerjaan dan peningkatan penghasilan. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong berbagai program yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
“Penghasilan untuk rakyat banyak. Rakyat kita butuh pekerjaan,” tegasnya.
Dia mengapresiasi program yang dinilai produktif karena mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Prabowo menyebut ada ratusan warga setempat yang terserap bekerja di kawasan tambak modern BUBK Kebumen.
“Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap,” kata Prabowo.
“Berapa orang yang kerja sekarang? 650. Lokal, orang lokal semua. Orang setempat 650 orang bekerja,” katanya.
BUBK Kebumen diresmikan pada 9 Maret 2023. Hingga saat ini, BUBK Kebumen telah menjalankan siklus budidaya ke delapan dengan 139 kolam produksi yang beroperasi optimal.
Saat ini, proyek serupa dengan skala lebih besar tengah direncanakan pemerintah di Waingapu, Nusa Tenggara Timur (NTT).
(Nur Ichsan Yuniarto)
