Pemerintah resmi meluncurkan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai strategi baru untuk membenahi tata kelola ekspor kekayaan alam nasional. Berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, entitas ini dibentuk sebagai garda terdepan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) Indonesia.
CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa pembentukan DSI bertujuan untuk meningkatkan devisa negara yang selama ini potensinya hilang akibat praktik manipulasi harga oleh oknum eksportir. Rosan menyoroti adanya kecenderungan eksportir yang kerap menjual komoditas di bawah harga pasar global.
“Ini in line dengan prinsip OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), di mana kita ingin menjunjung tinggi governance, transparency, dan accountability sehingga tidak terjadi lagi potensi-potensi adanya (istilah saya) ‘uang gelap’,” ungkap Rosan, dikutip Sabtu (23/5/2026).
Baca Juga: Airlangga Bantah Danantara Jadi Biang Kerok IHSG Anjlok
Untuk memahami lebih jauh mengenai kebijakan strategis ini, berikut lima hal penting terkait kehadiran PT DSI yang perlu diketahui publik:
1. Memutus Praktik Under-Invoicing dan Transfer Pricing
Pemerintah melihat celah kebocoran dalam tata kelola ekspor melalui dua praktik utama, yaitu under-invoicing (melaporkan nilai ekspor lebih rendah dari harga aslinya) dan transfer pricing (pengaturan harga transaksi antaperusahaan dalam satu grup afiliasi). Praktik ini mengakibatkan selisih nilai tersimpan di luar negeri, sehingga negara kehilangan penerimaan pajak, royalti, hingga devisa hasil ekspor (DHE).
2. Peran DSI sebagai Platform Pengawasan Ekspor
PT DSI berfungsi sebagai platform pengawasan dan pencatatan transaksi yang mewajibkan perusahaan eksportir melaporkan volume, harga, hingga mekanisme pengiriman komoditas. Tujuannya adalah memastikan harga yang dilaporkan sesuai dengan harga pasar global yang wajar.
“Ini yang kita coba untuk reduce semaksimal mungkin. Zero under-invoicing, zero transfer pricing,” tegas Rosan.
3. Dampak Ekonomi Langsung bagi Masyarakat
Meski pembahasannya bersifat teknis, keberhasilan DSI berdampak signifikan pada kehidupan masyarakat. Dengan menekan kebocoran devisa, cadangan devisa negara akan menguat dan nilai tukar rupiah menjadi stabil. Hal ini menciptakan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah untuk mendanai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga program sosial.
4. Menjaga Iklim Investasi melalui Transparansi
Kehadiran DSI bukanlah bentuk nasionalisasi atau pengambilalihan bisnis swasta, melainkan berfungsi sebagai marketing facility dan sistem transparansi perdagangan. Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menilai transparansi DSI akan meningkatkan kepercayaan investor global.
“Nantinya negara-negara dan pelaku pasar internasional akan merasa lebih nyaman berinvestasi di negara yang memiliki sistem perdagangan yang jelas, akuntabel, dan minim manipulasi data,” tuturnya.
5. Tantangan Akuntabilitas dan Profesionalisme
Keberhasilan PT DSI tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh konsistensi pengawasan, transparansi sistem, serta akuntabilitas pengelolaannya. Implementasi entitas ini diharapkan berjalan profesional sesuai dengan prinsip good governance yang kuat demi memberikan manfaat maksimal bagi kemakmuran rakyat.
Langkah pembentukan PT DSI diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam kancah perdagangan global, sekaligus memastikan kekayaan alam nasional benar-benar memberi manfaat nyata bagi negara dan masyarakat.
