Jakarta, VIVA – Pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) bakal jadi operasi Presiden Prabowo Subianto, untuk membongkar praktik kecurangan ekspor sumber daya alam (SDA) selama hampir tiga dekade.
Karenanya, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus mengatakan, pembentukan eksportir tunggal komoditas strategis itu merupakan sebuah langkah besar yang bukan hanya sekadar proyek BUMN baru.
Iskandar bahkan mengaku jika pihaknya telah memverifikasi sejumlah data mulai dari laporan BPK, perkembangan regulasi, hingga temuan penyidikan kasus ekspor SDA dalam kurun waktu panjang.
“Saya sudah cek, sudah verifikasi dengan perundang-undangan dan laporan BPK dari 1995 hingga 2024. Hasilnya valid. Ini bukan hoaks, bukan isu politik. Ini fakta ekonomi yang mengerikan,” kata Iskandar dalam keterangannya, Sabtu, 23 Mei 2026.
- tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden
IAW menilai, selama puluhan tahun Indonesia menjadi eksportir besar komoditas seperti sawit dan batu bara. Namun, penerimaan negara disebut tidak pernah benar-benar sebanding dengan besarnya arus ekspor yang keluar dari pelabuhan nasional.
Menurut Iskandar, ada sejumlah pola yang terus berulang, yakni mulai praktik underinvoicing, transfer pricing, manipulasi kualitas komoditas, rekayasa HS Code, hingga Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang tidak kembali masuk ke sistem keuangan nasional.
“Bahkan BUMN sendiri tidak luput. LHP BPK tahun 2024 menemukan di PTPN II kadar asam lemak bebas CPO melonjak hingga 38 persen. Harga jual turun drastis dan potensi kerugian negara lebih dari Rp1 miliar,” ujarnya.
IAW juga menyoroti pengungkapan kasus ekspor CPO yang saat ini sedang ditangani aparat penegak hukum. Kerugian negara dalam perkara tersebut diperkirakan mencapai Rp 10,6 triliun hingga Rp 14,3 triliun.
Dalam kasus itu, tiga grup besar disebut ikut terseret yakni Wilmar, Musim Mas, dan Permata Hijau. Sejumlah dana juga telah dikembalikan kepada negara dalam proses penanganannya.
IAW menilai, DSI yang akan memasuki masa transisi pada 1 Juni 2026 dan ditargetkan efektif sebagai eksportir tunggal mulai 1 Januari 2027, dapat menjadi instrumen negara untuk menutup kebocoran sistemik yang selama ini berlangsung.
“Lewat DSI negara bisa memantau harga ekspor secara langsung, memastikan siapa pembeli sebenarnya, mengawasi volume dan mengamankan devisa hasil ekspor masuk ke Indonesia,” ujar Iskandar.
