Adopsi penuh prinsip Once Only untuk seluruh siklus haji mulai dari pendaftaran, visa dan keimigrasian, hingga layanan haji.
IDXChannel - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI memberikan tiga rekomendasi untuk pengelolaan data haji 2026.
Anggota Timwas Haji DPR RI, Rieke Diah Pitaloka rekomendasi ini untuk percepatan integrasi data haji nasional sehingga Indonesia mampu memberikan pelayanan haji yang lebih bermartabat, aman, dan berkelas dunia bagi seluruh jamaahnya.
"Pertama, saya mendorong kolaborasi erat antara Kementerian Haji, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian Dalam Negeri untuk membangun Tim Kerja Percepatan Integrasi Data Haji Nasional," kata Rieke melalui keterangannya, Sabtu (23/5/2026).
Kedua, kata dia, adopsi penuh prinsip Once Only untuk seluruh siklus haji mulai dari pendaftaran, visa dan keimigrasian, hingga layanan haji.
Ketiga, saatnya Indonesia mempercepat implementasi Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Digital yang tertuang dalam Satu Dashboard Nasional.
"Targetkan Haji Paperless 2030, paspor fisik tidak lagi disimpan syarikah karena semua identitas sudah digital dan terverifikasi," katanya.
"Kerjasama dengan syarikah lebih pada pengamanan dan penggunaan data digital dari mulai persiapan prmberangkatan hingga pemulangan jamaah," lanjutnya.
Dengan sistem Satu Data Indonesia dan Satu Dashboard Nasional, Indonesia akan mampu memberikan pelayanan haji yang lebih bermartabat, aman, dan berkelas dunia bagi seluruh jamaah.
Rekomendasi itu disampaikannya pasca dia bersama tim Kementerian Haji, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta KJRI Jeddah melakukan pemantauan langsung ke dua syarikah pengelola data jamaah Indonesia tahun 2026, yaitu Raqeen Mashariq dan Al Bait Guests pada Jumat, 22 Mei 2026 kemarin.
Di Raqeen, rombongan melihat fakta sistem digital Saudi harus berjibaku dengan sistem konvesional Indonesia, yang mana Syarikah menyimpan fisik paspor di loker-loker yang harus dijaga bergantian dengan sistem pengarsipan yang tertata.
Sedangkan di Al Baits Guest, rombongan belajar tentang bagaimana Saudi mengintegrasikan tata kelola haji digital melalui prinsip Satu Data Saudi dengan Sistem Pemerintahan Digital Dashboard Nasional, sistem yang wajib dipatuhi juga pihak swasta, termasuk yang bergerak dalam bisnis haji, perusahaan wajib bersertifikat memenuhi kriteria keamanan siber.
Dia mengungkap, integrasi SISKOHAT dengan Platform Nusuk telah berhasil mewujudkan proses pemvisaan otomatis dan real-time serta mencatatkan rekor nol SPLP sepanjang sejarah haji Indonesia.
Saudi telah membangun ekosistem digital nasional yang matang melalui SDAIA dan aplikasi Tawakkalna, yang mana lebih dari 350 entitas pemerintah dan swasta, termasuk hotel, rumah sakit, transportasi, syarikah terhubung dalam satu data terpadu dengan prinsip Once Only, yakni cukup sekali memberikan data, manfaatnya dirasakan berulang.
"Keberhasilan integrasi SISKOHAT-Nusuk adalah pintu emas. Kini saatnya kita tidak hanya menjadi pengguna infrastruktur Saudi, tetapi mitra sejajar dengan sistem data sendiri," katanya.
(Nur Ichsan Yuniarto)
