Jakarta, ERANASIONAL.COM – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat aktif dan mantan pejabat pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membahas berbagai isu strategis terkait kondisi ekonomi nasional di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/5/2026). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlangsung.
Agenda pembahasan dalam rapat itu mencakup penguatan fundamental ekonomi, stabilitas sektor keuangan, kebijakan devisa hasil ekspor, hingga pembenahan tata kelola sumber daya alam nasional. Pemerintah menilai langkah-langkah tersebut penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil di tengah ketidakpastian pasar internasional.
Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperkuat koordinasi lintas sektor ekonomi dan keuangan agar Indonesia memiliki daya tahan yang lebih kuat menghadapi dinamika global. Pemerintah juga disebut terus mendorong berbagai pembenahan struktural sebagai bagian dari strategi jangka panjang memperkuat ekonomi nasional.
“Bapak Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat langkah-langkah strategis jangka panjang untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional, mempercepat berbagai pembenahan struktural, serta memastikan stabilitas sektor keuangan tetap terjaga di tengah ketidakpastian global,” demikian pernyataan akun resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia yang dikutip Sabtu (23/5/2026).
Salah satu isu utama yang dibahas dalam rapat tersebut adalah penguatan sektor keuangan nasional. Pemerintah menilai stabilitas perbankan menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan pasar dan menopang pertumbuhan ekonomi domestik. Karena itu, penguatan regulasi, pengawasan sistem keuangan, hingga penerapan prinsip kehati-hatian atau prudential banking menjadi perhatian utama dalam pembahasan.
Pemerintah juga menyoroti pentingnya koordinasi antarlembaga ekonomi dan otoritas keuangan agar kebijakan yang diambil dapat berjalan efektif dan terintegrasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional di tengah tekanan eksternal seperti gejolak geopolitik, perlambatan ekonomi global, serta fluktuasi nilai tukar mata uang.
Selain sektor keuangan, rapat juga membahas percepatan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor atau DHE. Kebijakan tersebut dipandang strategis untuk memperkuat cadangan devisa nasional sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
Pemerintah menilai optimalisasi devisa hasil ekspor dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Dengan semakin besarnya devisa yang tersimpan di dalam negeri, ruang pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi makro dinilai akan semakin kuat.
Kebijakan DHE juga menjadi perhatian karena pemerintah ingin memastikan hasil ekspor dari berbagai sektor strategis dapat memberikan dampak lebih besar terhadap perekonomian nasional. Langkah itu sekaligus diharapkan mampu mengurangi tekanan eksternal terhadap rupiah ketika terjadi gejolak di pasar global.
Dalam rapat tersebut, pembahasan juga menyentuh soal pembenahan tata kelola ekspor sumber daya alam melalui Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI. Pemerintah menilai pengelolaan sumber daya alam perlu diperkuat agar penerimaan negara dapat meningkat dan manfaat ekonominya lebih optimal bagi masyarakat.
Langkah pembenahan tata kelola sumber daya alam disebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam memperkuat struktur ekonomi nasional. Pemerintah ingin memastikan komoditas strategis Indonesia tidak hanya menjadi sumber ekspor semata, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian domestik.
Pertemuan ekonomi di Istana tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat kabinet yang memiliki peran penting dalam pengambilan kebijakan ekonomi nasional. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Kehadiran sejumlah mantan pejabat era SBY dalam rapat tersebut turut menjadi perhatian. Mereka dinilai memiliki pengalaman panjang dalam mengelola kebijakan ekonomi nasional, khususnya saat Indonesia menghadapi berbagai tantangan ekonomi global pada masa sebelumnya.
Beberapa tokoh yang hadir antara lain mantan Gubernur Bank Indonesia periode 2003–2008 Burhanuddin Abdullah, mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas periode 2005–2009 Paskah Suzetta, serta mantan Wakil Menteri PPN/Bappenas periode 2010–2014 Lukita Dinarsyah Tuwo.
Selain itu, rapat juga dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Keterlibatan sejumlah tokoh lintas pemerintahan dalam pembahasan ekonomi tersebut menunjukkan upaya pemerintah membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih luas dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Pemerintah menilai kondisi ekonomi internasional yang dinamis memerlukan langkah antisipatif dan strategi yang matang agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga.
Dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah memang terus menaruh perhatian terhadap ketahanan ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Gejolak geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, tekanan terhadap nilai tukar, hingga dinamika harga komoditas menjadi faktor yang terus dipantau pemerintah.
Karena itu, penguatan sektor keuangan, optimalisasi devisa hasil ekspor, serta pembenahan tata kelola sumber daya alam menjadi bagian penting dari strategi pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berlanjut.
Pemerintah berharap koordinasi lintas kementerian dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk tokoh-tokoh yang memiliki pengalaman di bidang ekonomi dan perencanaan pembangunan, dapat membantu memperkuat fondasi ekonomi nasional dalam jangka panjang.
