Papua, tvOnenews.com - Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Paulus Waterpauw mengingatkan akan pendekatan dialog dalam pembangunan yang berjalan khusunya polemik masalah pembukaan lahan sebagai basis pelaksanaan Proyek Strategi Nasional (PSN) ketahanan pangan dan energi.
Paulus meyakini jika masyarakat Papua pada dasarnya dapat diajak berdialog secara baik dengan pendekatan manusiawi yang akan membuka ruang pemahaman dan kepercayaan.
Ia juga mengingatkan agar pembangunan tak hanya berorientasi pada fisik semata, melainkan mesti menempatkan manusia khususnya orang asli Papua sebagai pusat pembangunan.
“Jika satu kali berbicara belum berhasil, berbicara lagi. Jika dua kali belum berhasil, maka dilakukan ketiga kalinya. Dialog yang dilakukan terus menerus dengan hati yang tulus pada akhirnya akan menemukan titik temu,” kata Paulus, Sabtu (23/5/2026).
Paulus menjelaskan komunikasi dengan masyarakat Papua tidak cukup hanya melalui bahasa formal pembangunan atau angka-angka investasi.
Ia menekankan masyarakat perlu dijelaskan secara baik mengenai manfaat yang akan diperoleh, peluang ekonomi, serta bagaimana masa depan orang asli Papua dapat menjadi lebih baik melalui pembangunan.
Menurutnya dengan demikian masyarakat tidak merasa menjadi objek pembangunan melainkan menjadi bagian penting dari proses pembangunan itu sendiri.
Paulus mengungkap akar persoalan yang selama ini membayangi Papua adalah kemiskinan yang ekstrem hingga menjadi pemicu lahirnya berbagai persoalan sosial.
“Salah satu yang paling utama adalah kemiskinan ekstrem, di mana pendapatan masyarakat bahkan berada di bawah garis kemiskinan. Konflik, pertentangan sosial, bahkan kekerasan bersenjata itu berawal dari kemiskinan. Kalau perut kenyang, penghasilan ada, maka pikiran tenang dan orang bisa bekerja dengan baik,” katanya.
Paulus meyakini jika kesejahteraan masyarakat Papua meningkat akan berdampak terhadap stabilitas sosial maupu tingkat keamanan.
Ia menekankan aspirasi masyarakat dari kampung-kampung, desa, distrik, hingga kota harus didengar dan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
Menurutnya pendekatan ini sekaligus menjadi bentuk penghormatan terhadap hak-hak sosial, budaya, dan identitas masyarakat adat Papua.
"Melalui komunikasi yang baik, dialog yang tulus, dan pembangunan yang berpihak kepada rakyat, Papua diyakini dapat berkembang menjadi daerah yang maju sekaligus tetap menjaga martabat masyarakat adatnya," jelasnya.(raa)
