Jakarta, ERANASIONAL.COM – PT Pertamina Patra Niaga memberikan klarifikasi terkait beredarnya informasi di media sosial yang menyebut adanya kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026 untuk sejumlah merek kendaraan maupun berdasarkan kapasitas mesin tertentu. Perusahaan menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan tidak berasal dari kebijakan resmi pemerintah maupun regulator energi.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan bahwa hingga saat ini tidak ada aturan ataupun arahan yang mengatur pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan jenis kendaraan, merek mobil, maupun kapasitas mesin. Ia menekankan bahwa narasi yang beredar luas di berbagai platform digital tidak memiliki dasar kebijakan yang sah dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
Roberth menegaskan bahwa Pertamina Patra Niaga sebagai badan usaha yang mendapat mandat dari pemerintah hanya menjalankan distribusi energi sesuai ketentuan resmi yang berlaku. Oleh karena itu, setiap kebijakan terkait penyaluran BBM subsidi maupun penugasan khusus selalu mengikuti keputusan pemerintah dan regulator, bukan berdasarkan inisiatif perusahaan atau informasi yang beredar di ruang publik.
Ia juga meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi yang belum terverifikasi, terutama yang tersebar melalui media sosial. Menurutnya, penyebaran informasi yang tidak akurat dapat memicu kepanikan serta menimbulkan persepsi keliru mengenai kebijakan energi nasional.
“Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator. Masyarakat kami imbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi,” ujar Roberth dalam keterangan resmi.
Pertamina Patra Niaga juga kembali menegaskan bahwa hingga saat ini distribusi dan penyaluran BBM jenis Pertalite di seluruh wilayah Indonesia tetap berjalan normal. Tidak ada perubahan mekanisme pelayanan kepada masyarakat, baik di SPBU maupun dalam sistem distribusi yang dikelola perusahaan.
Lebih lanjut, Roberth menjelaskan bahwa program Subsidi Tepat yang selama ini dijalankan oleh pemerintah bersama Pertamina tidak dapat disamakan dengan isu viral mengenai pembatasan kendaraan tertentu. Program tersebut merupakan kebijakan untuk meningkatkan ketepatan sasaran subsidi energi agar hanya diterima oleh kelompok yang memang berhak sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah.
Menurutnya, implementasi Subsidi Tepat lebih berfokus pada pengaturan data dan verifikasi pengguna kendaraan melalui sistem yang telah ditentukan, bukan pelarangan berdasarkan merek mobil atau kapasitas mesin secara sepihak sebagaimana yang ramai beredar di media sosial. Dengan demikian, narasi yang mengaitkan program tersebut dengan larangan pembelian Pertalite bagi jenis kendaraan tertentu adalah keliru.
Dalam beberapa waktu terakhir, isu mengenai pembatasan BBM subsidi memang kerap muncul dan menjadi perhatian publik, terutama di tengah meningkatnya konsumsi energi dan upaya pemerintah dalam menjaga keberlanjutan subsidi. Namun demikian, Pertamina menegaskan bahwa setiap kebijakan energi berskala nasional akan selalu diumumkan secara resmi melalui saluran pemerintah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
Pertamina Patra Niaga juga mengingatkan bahwa penyebaran informasi yang tidak jelas sumbernya dapat berdampak luas terhadap stabilitas informasi publik, terutama di sektor energi yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, verifikasi informasi menjadi langkah penting sebelum membagikan ulang suatu kabar di ruang digital.
Perusahaan mengimbau masyarakat untuk selalu mengakses informasi resmi melalui kanal pemerintah, regulator energi, maupun Pertamina itu sendiri. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi potensi penyebaran hoaks yang dapat memicu keresahan.
Untuk memastikan keakuratan informasi, Pertamina juga menyediakan layanan resmi bagi masyarakat yang ingin melakukan konfirmasi terkait produk maupun kebijakan distribusi BBM. Salah satu saluran yang dapat dihubungi adalah Pertamina Contact Center 135 yang beroperasi sebagai pusat layanan informasi dan pengaduan pelanggan.
Selain itu, Pertamina menegaskan bahwa pihaknya terus berkomitmen menjaga ketersediaan energi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk penyaluran BBM bersubsidi seperti Pertalite agar tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Distribusi dilakukan secara terkontrol dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta kebijakan pemerintah yang berlaku secara nasional.
Di tengah maraknya informasi yang tidak terverifikasi di media sosial, perusahaan berharap masyarakat semakin bijak dalam memilah informasi agar tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang belum jelas kebenarannya. Pertamina menilai kerja sama seluruh pihak, termasuk masyarakat, sangat penting dalam menjaga ekosistem informasi yang sehat dan akurat.
Dengan adanya klarifikasi ini, Pertamina Patra Niaga menegaskan kembali bahwa tidak ada kebijakan pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan jenis kendaraan atau kapasitas mesin, termasuk isu yang menyebutkan aturan mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Semua informasi resmi terkait kebijakan energi akan selalu disampaikan melalui kanal resmi pemerintah dan Pertamina agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan dapat dipercaya.
