Pasar dunia sudah mengenal traditional Chinese medicine dari China dan ayurveda dari India sebagai kekuatan obat herbal global. Indonesia dengan keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia, setelah Brasil, pun terus berupaya menorehkan nama di pasar global dengan mengusung obat modern asli Indonesia fitofarmaka.
Dibandingkan dengan China atau India, skala industri dan ekspor fitofarmaka Indonesia saat ini masih relatif kecil. Namun, yang menarik, penerimaan terhadap produk natural medicine berbasis scientific evidence mulai meningkat di sejumlah negara.
”Kami melihat beberapa negara di kawasan regional mulai terbuka terhadap produk fitofarmaka Indonesia karena kualitas manufacturing, standardisasi, dan data ilmiahnya,” ungkap Guru Besar Kehormatan Bioteknologi Farmasi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Raymond R Tjandrawinata, Selasa (19/5/2026).
Menurut Raymond, fase yang sedang dijalani Indonesia adalah membangun kredibilitas global terlebih dahulu. Dalam industri layanan kesehatan, kepercayaan terhadap kualitas, bukti sains, dan kepatuhan regulasi sangat menentukan. Oleh karena itu, penguatan pasar domestik juga menjadi sangat penting.
Jika penggunaan fitofarmaka di dalam negeri semakin terintegrasi dan skalanya meningkat, industri Indonesia juga akan memiliki kapasitas lebih besar untuk melakukan ekspansi global secara lebih kompetitif di masa depan.
”Indonesia memiliki biodiversitas terbesar kedua di dunia. Langkah selanjutnya adalah membangun sistem kesehatan yang mengintegrasikan obat berbasis biodiversitas alam ke dalam layanan kesehatan formal, sebagaimana China dan India telah membuktikannya,” ujar Raymond, yang juga menjabat Business Development and Scientific Affairs Director PT Dexa Medica.
Raymond mengatakan, arah menuju integrasi obat alam ke layanan kesehatan formal sudah mulai terbentuk. Saat ini, Indonesia telah memiliki kategori fitofarmaka, yaitu obat berbahan alami yang telah melalui uji klinis dan memiliki pembuktian ilmiah terkait efikasi dan keamanannya. Beberapa fitofarmaka juga sudah mulai digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu dan masuk dalam pendekatan terapi integratif.
Namun, jika dibandingkan dengan China melalui traditional Chinese medicine (TCM) atau India dengan ayurveda, tingkat integrasi Indonesia memang masih dalam tahap awal. Kunci keberhasilan China dan India bukan hanya kekayaan alam, melainkan keberanian membangun ekosistem kesehatan yang mengintegrasikan pengobatan herbal ke dalam layanan medis modern secara menyeluruh.
China telah membangun TCM sebagai bagian integral dari sistem rumah sakit nasionalnya hingga diterima sebagai global herbal drug. India mendirikan rumah sakit ayurveda berskala nasional dengan ekosistem riset dan uji klinis yang kuat. Kedua negara ini membuktikan bahwa kekayaan alam yang didukung sains dan sistem yang terintegrasi mampu melahirkan industri kesehatan berskala dunia.
Indonesia pun memiliki seluruh fondasi itu. Modalitas Indonesia tak kalah kuat dengan lebih dari 31.750 spesies tumbuhan dan sekitar 9.600 di antaranya berpotensi sebagai tanaman obat. Namun, hingga saat ini, baru sekitar 20 produk fitofarmaka yang memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Raymond menambahkan, biodiversitas memang merupakan modal yang sangat besar, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana biodiversitas tersebut diolah melalui pendekatan ilmiah dan standardisasi modern.
Indonesia memiliki peluang besar karena punya kemampuan untuk mengembangkan produk berbasis bahan alami. Pengembangan produk ini melalui riset biomolekuler, uji klinis, sistem kualitas, dan standar manufaktur sesuai acuan internasional.
Strategi Indonesia ke depan, tambah Raymond, tidak meniru TCM atau Ayurveda sepenuhnya, tetapi membangun identitas sendiri melalui pendekatan evidence-based integrative natural medicine atau obat modern alami integratif (OMAI).
”Jadi, kekuatan Indonesia bukan hanya pada tradisinya, tetapi pada kombinasi antara keanekaragaman hayati, keilmuan, dan pendekatan kesehatan berintegrasi. Hal itu dapat menjadi diferensiasi Indonesia di tingkat global,” ucap Raymond.
Jadi, kekuatan Indonesia bukan hanya pada tradisinya, tetapi pada kombinasi antara keanekaragaman hayati, keilmuan, dan pendekatan kesehatan berintegrasi.
Tantangan utama yang dihadapi di Indonesia bukan semata pada riset atau persetujuan regulasi, tetapi bagaimana aksesibilitas fitofarmaka dapat semakin luas di sistem kesehatan formal. Ketika akses dan penggunaan meningkat, industri juga akan terdorong untuk memperbesar investasi di bidang riset, standardisasi, dan pengembangan produk berbasis biodiversitas Indonesia.
Penguatan ekosistem integratif antara riset, layanan kesehatan, industri, akademisi, dan sistem pembiayaan kesehatan menjadi faktor yang sangat penting untuk tahap berikutnya. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) berkomitmen mempercepat pengembangan dan pemanfaatan fitofarmaka.
Saat ini, Satuan Tugas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka telah berkoordinasi intensif untuk mendorong pemanfaatan fitofarmaka ke dalam skema pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. “Melalui penyusunan perubahan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang JKN, obat bahan alam dapat dijamin dalam program JKN melalui Penilaian Teknologi kesehatan (PTK). PTK merupakan salah satu instrumen kendali mutu dan kendali biaya dalam penyelengaraan program JKN,” ujar Asisten Deputi Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Kemenko PMK Redemtus Alfredo Sani Fenat.
Redemtus menambahkan, secara paralel Kementerian Kesehatan juga sedang menyusun rancangan keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Teknologi Kesehatan Secara Mandiri (Stakeholder Led Submission). “Penyusunan perubahan ini sudah tahap harmonisasi dan diperkirakan selesai tahun 2026,” tambah Redemtus.
Sebelumnya, Kemenko PMK telah mengeluarkan Kepmenko PMK No 22 Tahun 2019 dan diperbaharui dengan Kepmenko PMK No 10 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka yang beranggotakan Kementerian/Lembaga dan Pihak lainnya (Akademisi, Organisasi Profesi dan F Pelaku Industri), yang terdiri dari 5 Bidang yang mengawal pengembangan Fitofarmaka dari hulu ke hilir.
Lima bidang tersebut meliputi Bidang I (Bahan Baku Obat Bahan Alam), Bidang II (Teknologi Manufaktur), Bidang III (Uji praklinik dan uji klinik), Bidang IV (Produksi), dan Bidang V (Promosi dan Pemanfaatan Fitofarmaka di Pelayanan Kesehatan). Saat ini anggota Satgas Bidang V telah melakukan rangkaian koordinasi untuk mendorong pemanfaatan memasukkan Fitofarmaka kedalam skema pembiayaan JKN.
Redemtus menambahkan, fitofarmaka saat ini telah terintegrasi dalam layanan kesehatan formal. Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/1163/2022 pada tanggal 19 Mei 2022 tentang Formularium Fitofarmaka. Formularium Fitofarmaka merupakan pedoman bagi sarana pelayanan kesehatan dalam pemilihan fitofarmaka untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan melalui mekanisme penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Produk fitofarmaka yang tercantum dalam Formularium Fitofarmaka telah diseleksi oleh Komite Nasional Penyusunan Formularium Fitofarmaka di Kementerian Kesehatan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Komite Nasional Penyusunan Formularium Fitofarmaka terdiri dari unsur akademisi, klinisi, Kementerian Kesehatan, BPOM, dan kementerian/lembaga lain.
Formularium fitofarmaka yang telah disusun memuat 5 item fitofarmaka dengan komposisi generik yang sama. Sementara jumlah yang telah mendapatkan izin edar adalah 20 Fitofarmaka dari 6 terapeutik area, yaitu immunomodulator, tukak lambung, antidiabetes, antihipertensi, pelancar sirkulasi darah, dan meningkatkan kadar albumin.
Beberapa produk fitofarmaka Indonesia juga sudah menembus pasar ekspor. Fitofarmaka ini telah merambah ke berbagai negara di kawasan Asia, seperti Filipina dan Kamboja, serta Afrika.
Selain itu salah satu tanaman yang sedang dikembangkan untuk menjadi ikon bangsa adalah temulawak yang merupakan salah satu tanaman obat yang telah resmi diluncurkan sebagai Tanaman Obat Indonesia Unggulan (TOIU) pada Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-59 tanggal 9 November 2023 oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong pemanfaatan tanaman obat asli Indonesia.
Tanaman ini diharapkan menjadi ikon bangsa, seperti “Ginseng Korea”. Pada tahun 2024, herbarium temulawak yang disimpan di RS Sardjito Yogyakarta ditetapkan sebagai Memori Kolektif Bangsa. Pada tahun 2025, arsip temulawak diajukan bersama Korea Selatan dan Timor Leste ke dalam registrasi Memory of the World Asia-Pacific, UNESCO. Upaya ini dilakukan untuk menegaskan posisi temulawak sebagai ikon herbal nasional sekaligus diplomasi budaya Indonesia di tingkat global.
Melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, tiga kementerian, yaitu Kemenko PMK, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kesehatan juga telah menyepakati struktur database yang komprehensif dengan mengintegrasikan data dari lima bidang utama sesuai dengan struktur Satuan Tugas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka.
Data tersebut menghubungkan seluruh rantai pengembangan fitofarmaka, mulai dari penyediaan bahan baku, penguatan riset dan teknologi, pelaksanaan uji praklinik dan uji klinik, hingga peningkatan kapasitas produksi, dan promosi pemanfaatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
Redemtus menegaskan, integrasi data menjadi kunci dalam mengakselerasi pengembangan dan pemanfaatan potensi besar sumber daya alam Indonesia dari hulu hingga hilir. Dengan demikian, diharapkan pengembangan fitofarmaka dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan berbasis data.
Menurut Redemtus, penyusunan dasbor atau Portal Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka yang dikawal oleh Kemenko PMK saat ini masih dalam proses pembahasan internal Anggota Satgas dengan Biro Digitalisasi dan Informasi Kemenko PMK. Pengembangan akan dimulai dari fitur yang lebih mudah dan terukur (scalable), seperti konten edukasi dan data dasar pusat tanaman obat, sebelum berlanjut ke sistem yang lebih komprehensif.
Klasifikasi data akan dibagi menjadi tiga kategori sesuai regulasi (Data Terbuka, Data Terbatas dan Data Tertutup). Mekanisme Sinkronisasi Sistem tidak akan memproduksi ulang data, melainkan melakukan sinkronisasi atau penarikan data (via API/FPI) dari sistem yang sudah ada di masing-masing kementerian/lembaga. Portal ini ditujukan untuk peneliti, pelaku industri, mahasiswa (farmasi/ kedokteran), dan masyarakat umum.
Dalam rangka percepatan, ketiga kementerian juga menyepakati penetapan prioritas komoditas tanaman obat, yaitu 10 tanaman prioritas (temulawak, jahe, kencur, kunyit, lengkuas, lempuyang, sambiloto, mengkudu, mahkota dewa, dan kapulaga) yang akan menjadi fokus pendampingan intensif. Selain itu, tanaman bawang putih sebagai komoditas strategis dengan ketergantungan impor mencapai 95 persen.
Upaya ini diperkuat melalui pengembangan Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, sebagai pusat riset dan inovasi pengembangan obat bahan alam. Pusat riset ini ditargetkan mulai beroperasi pada 2026.
