jpnn.com, JAKARTA - Perhimpunan Organisasi Petani Sawit Indonesia (Popsi) menilai peran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebaiknya difokuskan pada fungsi pencatatan, dokumentasi, monitoring, transparansi data ekspor, serta pengawasan administratif.
Hal ini dinilai penting dilakukan guna menghindari terjadinya distorsi pasar yang merugikan pelaku sektor ini.
BACA JUGA: Palma Serasih Perkuat Kemitraan dengan Petani Plasma di Kaltim
Popsi menilai pemerintah sebaiknya berfokus pada penguatan transparansi dan tata kelola kelapa sawit tanpa merusak mekanisme pasar yang ada.
"Dibatalkan akan lebih baik demi menyelamatkan jutaan petani sawit di Daerah," sebagaimana bunyi keterangan tertulis Popsi, dikutip pada Minggu (24/5).
BACA JUGA: TNI AD dan HIPAKAD Berkolaborasi Hilirisasi Jahe Bersama Petani Jaga Ketahanan Ekonomi
Sementara itu, untuk mekanisme perdagangan dan pembentukan harga, Popsi mendesak agar prosesnya tetap diserahkan kepada pasar yang kompetitif dan terbuka.
Popsi memperingatkan apabila negara melakukan intervensi terlalu mendalam pada aspek perdagangan dan penentuan harga, maka risiko distorsi pasar, kepanikan pelaku usaha, dan tekanan harga sawit domestik akan semakin besar.
BACA JUGA: Prabowo Merasa Dekat dengan Petani karena Ini
"Dan petani kembali menjadi pihak yang paling dirugikan," imbuhnya.
Lebih lanjut, Popsi melihat kebijakan ini berpotensi memunculkan kehadiran pihak-pihak pencari rente baru yang akan diuntungkan dari situasi tidak kondusif tersebut.
Dalam pandangan Popsi, pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan nantinya akan memperoleh akses pasar khusus, seperti kuota penjualan hingga pilihan negara tujuan dengan harga premium.
Sebaliknya, pelaku usaha yangtidak patuh pada jaringan rente politik ini diproyeksikan akan tersingkir dari jalur akses pasar.
Ujung dari ketimpangan akses pasar tersebut dinilai akan kembali membebani para petani dan buruh kebun kelapa sawit.
Oleh karena itu, Popsi juga meminta pemerintah untuk segera mengevaluasi tingginya Bea Keluar (BK) dan Pungutan Ekspor (PE) yang selama ini dirasa sudah sangat membebani industri sawit serta para petani.
Untuk mengatasi persoalan ini, Popsi mendesak pemerintah agar segera membatalkan implementasi kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini.
Pemerintah juga diminta untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan industri sawit secara aktif dalam penyusunan kebijakan di masa mendatang.
Tuntutan berikutnya dari organisasi petani tersebut yakni menjaga agar mekanisme pasar tetap berjalan secara kompetitif dan terbuka.
Hal ini diharapkan mampu mencegah terjadinya praktik pemusatan kekuatan ekonomi yang merugikan kelangsungan industri kelapa sawit nasional.
"Memastikan DSI fokus pada fungsi administratif dan transparansi, bukan menjadi pengendali perdagangan yang memonopoli," begitu keterangan ditambahkan.
Selain itu, Popsi meminta agar perlindungan harga Tandan Buah Segar (TBS) petani diposisikan sebagai skala prioritas utama dalam setiap kebijakan pemerintah.
Langkah perlindungan tersebut menjadi sangat krusial mengingat kelapa sawit bagian dari tulang punggung perekonomian bagi jutaan keluarga di Indonesia.
"Kebijakan tata kelola ekspor harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menciptakan kepanikan pasar dan menghancurkan stabilitas industri sawit nasional." (mcr31/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ratusan Petani di Jabar Belajar Strategi Menghadapi Musim Panas
Redaktur : Elfany Kurniawan
Reporter : Romaida Uswatun Hasanah
