Pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 dikenang sebagai salah satu titik balik paling menentukan dalam perjuangan menuntut reformasi politik Indonesia. Dari peristiwa itu lahir era baru demokrasi ketika kebebasan berpendapat, desentralisasi, dan keterbukaan politik mulai memperoleh ruang setelah puluhan tahun dibatasi oleh pemerintahan Orde Baru.
Dalam ingatan mayoritas publik negeri ini, kejatuhan Soeharto kerap dipandang sebagai kemenangan gerakan protes mahasiswa dan aktivis proreformasi yang didukung oleh berbagai gerakan masyarakat. Foto ribuan mahasiswa yang menduduki Gedung DPR/MPR, demonstrasi besar di banyak kota, pascakerusuhan 13-15 Mei 1998, telah menjadi simbol utama keruntuhan rezim yang berkuasa selama 32 tahun itu.
Namun, penjelasan yang hanya menempatkan demonstrasi ”jalanan” sebagai faktor utama sesungguhnya belum cukup untuk memahami mengapa rezim yang selama 32 tahun tampak begitu kuat dapat runtuh hanya dalam hitungan hari, persisnya 70 hari sejak Presiden Soeharto dilantik kembali dalam Sidang Umum MPR RI, 11 Maret 1998.
Rezim Orde Baru sedang ada di puncak capaian kekuasaan politik, melalui kombinasi militerisme, birokrasi terpusat, kontrol media, patronase ekonomi, dan jaringan politik yang mengakar hingga ke daerah. Karena itu, pertanyaan penting dari peristiwa Mei 1998 adalah bagaimana elite kekuasaan tiba-tiba menjadi rapuh yang menyebabkan Soeharto lengser?
Di titik itulah buku Berhentinya Soeharto: Fakta dan Kesaksian Harmoko karya Firdaus Syam menjadi menarik dibaca kembali. Buku yang baru terbit 21 Maret 2008 alias sepuluh tahun pascakejadian reformasi tersebut tidak hanya melihat keruntuhan Orde Baru semata-mata dari perspektif gerakan mahasiswa atau tekanan massa, tetapi dari dalam lingkaran elite itu sendiri.
Fokus utamanya ialah kesaksian Harmoko, yang dalam buku ini menjadi sumber informasi dari cara memandang konteks di balik pengunduran diri Soeharto. Selama separuh masa kekuasaan Soeharto, dia dikenal sebagai loyalis paling setia, tetapi pada saat paling kritis justru teguh meminta presiden mengundurkan diri. Sampai-sampai dia dianggap berkhianat, menjadi Brutus.
Menjelang pelaksanaan Sidang Umum MPR Maret 1998, kondisi politik Indonesia sesungguhnya sudah berada dalam situasi krisis yang sangat tegang karena kondisi ekonomi yang memburuk. Di tingkat elite mulai muncul kegelisahan mengenai kemampuan rezim mempertahankan stabilitas nasional.
Namun, hampir tidak ada kekuatan politik formal yang berani menolak pencalonan kembali Soeharto. Mayoritas fraksi di MPR menyatakan dukungan terhadap pencalonan Soeharto untuk masa jabatan ke-7, periode 1998-2003. Dia pun disumpah dan dilantik menjadi presiden dalam Sidang Umum MPR 11 Maret 1998.
Pada saat menutup sidang, Ketua DPR/MPR Harmoko mengetukkan palu tiga kali sebagai penanda. Namun, terjadi hal yang mengejutkan, ganjil, bahkan menggelikan. Bagian kepala palu sidang patah, kemudian terlempar melesat ke depan para anggota MPR yang duduk di bagian depan. Bagian kepala yang lepas itu pun kemudian diamankan oleh petugas keamanan presiden. Hingga kini palu itu disimpan di museum kepresidenan.
Tutur Harmoko sebagaimana ditulis dalam buku itu, ”Dalam hati saya bertanya-tanya, pertanda apakah ini?”
Berikutnya, ketika berjalan meninggalkan ruang sidang paripurna bersama Presiden Soeharto, di depan lift, Harmoko menyampaikan permintaan maaf karena peristiwa palu yang patah itu. Soeharto konon hanya tersenyum sambil menjawab, ”Barangkali palunya kendor.”
Secara rasional, palu patah adalah peristiwa biasa. Namun, tidak demikian halnya bagi Harmoko, dan Soeharto. Keduanya dikenal merupakan orang yang percaya pada hal-hal simbolik bernuansa supranatural. Patahnya palu, yang seharusnya tak mungkin terjadi karena terbuat dari kayu jati tua yang keras, dianggap sebagai pertanda kuat akan terjadinya peristiwa besar ,yang bermakna mendalam.
Dalam buku lain dengan tema yang mirip berjudul Soeharto, A Political Biography karya RE Elson (2001) disebutkan, pada Maret 1998 Soeharto sebenarnya bahkan sudah memperkirakan dan meyakini akan terjadinya sebuah revolusi karena buruknya situasi sosial ekonomi.
Pasalnya, dalam berbagai korespondensi Soeharto dengan sejumlah kepala negara, termasuk Presiden AS Bill Clinton, PM Singapura Goh Chok Tong, dan sejumlah ahli ekonomi dunia, Soeharto merasa sudah ”dikepung” tak bisa mengelak dari risiko politik terburuk.
Perlu diingat kala itu, nilai rupiah jatuh hingga Rp 17.000 per dolar AS, harga-harga kebutuhan sehari-hari melonjak, banyak perusahaan melakukan PHK, pengangguran meningkat. Mahasiswa yang marah dengan keadaan berdemo di sejumlah kota. Kolusi, korupsi, dan nepotisme kroni Orde Baru dianggap sebagai biang keladi persoalan.
Sementara itu, dalam pandangan Harmoko, dari segi geopolitik, negara-negara besar menganggap Presiden Soeharto sudah terlalu kuat karena menjadi ketua Gerakan Non-Blok yang mengganggu keseimbangan kepentingan negara besar. Ini terindikasi dari sejumlah kontak dengan petinggi negara seperti Presiden Bill Clinton, PM Jepang Hashimoto, dan Menlu AS Madeleine Allbright.
Situasi memuncak setelah penembakan empat mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998 oleh aparat keamanan. Peristiwa itu memicu kemarahan nasional yang menyebabkan kerusuhan massal di Jakarta, Solo, Klaten, Yogyakarta, dan beberapa daerah lain. Pada 13-15 Mei, Jakarta dan beberapa kota lain dilanda kerusuhan besar, penjarahan, pembakaran pusat perbelanjaan, dan kekerasan sosial. Ratusan jiwa menjadi korban kerusuhan ataupun kebakaran mal.
Hari Jumat, 15 Mei 1998, Presiden Soeharto tiba dari Kairo, Mesir, seusai lawatan resmi kenegaraan. Berbagai media pada hari-hari kerusuhan itu memberitakan bahwa Presiden Soeharto siap mundur secara konstitusional jika rakyat menghendaki.
Namun, pernyataan itu kemudian diralat oleh Menteri Penerangan Alwi Dahlan menjelang kedatangan Soeharto ke Indonesia, yang menyatakan soal mundurnya Presiden itu adalah sebuah misunderstanding alias hanya kesalahpahaman belaka. Berita itu mengecewakan masyarakat dan kalangan aktivis/mahasiswa.
Keesokan harinya, Sabtu, 16 Mei 1998, di tengah kemelut kerusuhan dan penembakan mahasiswa, dua delegasi penting diterima Presiden Soeharto di Jalan Cendana, Jakarta. Yang pertama sekitar pukul 09.00 WIB dari kalangan pimpinan Universitas Indonesia dan satu lagi dari pimpinan DPR.
Delegasi UI yang dipimpin Rektor Asman Boedisantoso menyampaikan aspirasi masyarakat yang intinya meminta kepada Soeharto agar mengundurkan diri. Adapun delegasi DPR yang dipimpin Ketua DPR/MPR Harmoko, pukul 11.00 WIB, menyampaikan tiga aspirasi: dilaksanakannya reformasi bidang politik, ekonomi, dan hukum, menyampaikan aspirasi masyarakat, dan reformasi total presiden mengundurkan diri dan Sidang Istimewa MPR.
Dari Dokumen Setjend DPR RI, ”Menyikapi Proses Reformasi dan Berhentinya Presiden Soeharto”, diketahui bahwa terhadap permintaan kedua delegasi itu, Soeharto masih menunjukkan tanggapan keengganan dengan menyatakan bahwa ”dia menjadi presiden karena dikehendaki MPR”. Ia pun berniat akan tetap mereformasi pemerintahan, merombak (reshuffle) kabinet, dan membentuk Kopkamtib.
Rencana Soeharto itu mendapat pencegahan dari Wakil Ketua DPR Buya Ismail Hasan Metareum, dengan mengatakan pandangan luar negeri akan jelek terhadap citra Indonesia. Namun, Presiden Soeharto tetap bergeming dan mengatakan, ”Itu, kan, pandangan luar negeri, biarin saja.”
Usulan lain dari Harmoko agar mekanisme pengunduran diri Presiden itu dipandang secara politik kuat dengan melibatkan fraksi-fraksi di MPR dalam proses pengunduran diri Presiden juga ditolak Soeharto, karena ”500 anggota DPR sudah mencerminkan MPR”.
Intinya, Presiden Soeharto bersikukuh bahwa cara penyelesaian krisis yang akan ditempuhnya tetap akan berdasarkan Tap MPR V/MPR/1998 dengan melakukan reformasi dan merombak kabinet. Namun, Soeharto menambahkan, ”Dan bila langkah-langkah yang diambil tersebut tetap tidak ada kepercayaan dari rakyat, maka saya akan mundur.”
Setelah pertemuan itu, Harmoko yang didampingi para wakil ketua DPR segera membuat pernyataan pers yang isinya Presiden berjanji akan melaksanakan reformasi, akan me-reshuffle kabinet, serta melindungi negara dan mengamankan Pancasila dan UUD 1945. Soal pengunduran diri tidak disinggung Harmoko saat itu. Publik masih marah dan cenderung gamang membaca kondisi itu.
Keesokan harinya, Minggu, 17 Mei 1998, Presiden kembali menerima sejumlah menteri kabinet di kediaman Jalan Cendana, Jakarta. Dilaporkan kepada Presiden tentang kerugian akibat kerusuhan sosial yang telah mencapai Rp 2,5 triliun. Pada saat itu pula tiba-tiba Menteri Pariwisata dan Seni Budaya Abdul Latief mengajukan surat pengunduran diri.
Di tengah gelombang demonstrasi mahasiswa, Abdul Latief mengirimkan surat resmi permohonan pengunduran diri kepada Presiden Soeharto dengan alasan keluarga, terutama desakan dari anak-anaknya. Tindakannya tentu memberikan efek kejut psikologis bagi elite lainnya karena belum pernah terjadi sebelumnya dan menjadi preseden politik.
Pada tanggal ini Panglima ABRI Jenderal Wiranto dan para petinggi militer mengadakan serangkaian rapat darurat. Mereka fokus memetakan keamanan ibu kota Jakarta yang baru saja hancur akibat kerusuhan hebat pada 13-15 Mei. Pada tahap ini, elite militer mulai berhitung secara politis apakah akan terus mendukung Soeharto secara penuh atau mengakomodasi tuntutan reformasi demi mencegah perang saudara.
Tokoh-tokoh reformis sekuler ataupun keagamaan, seperti Amien Rais (Muhammadiyah) dan Nurcholish Madjid (Cak Nur), mulai gencar menggalang kekuatan di luar pemerintahan. Mereka secara terbuka menyatakan bahwa suksesi kepemimpinan nasional (mundurnya Soeharto) adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi demi meredam amarah rakyat.
Namun, dari berbagai pernyataan politik, momentum terbesar tercipta pada hari berikutnya, 18 Mei 1998, tatkala pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan fraksi-fraksi politik dan menghasilkan kesepakatan yang mengentak politik nasional dari ”dalam”.
Semua fraksi di DPR, termasuk Fraksi ABRI, mendukung permintaan pimpinan DPR kepada Soeharto agar secara arif dan bijaksana mengundurkan diri. Harmoko selaku Ketua DPR/MPR mengumumkan hal ini secara luas melalui media massa. Konferensi pers ini dihadiri oleh puluhan wartawan dalam dan luar negeri serta disiarkan secara masif oleh stasiun televisi dan radio nasional.
Kalimat monumental yang diucapkan Harmoko saat itu, ”Pimpinan Dewan, baik ketua maupun wakil-wakil ketua, mengharapkan demi persatuan dan kesatuan bangsa, agar Presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri.”
Begitu pernyataan Harmoko meminta Soeharto mundur disiarkan secara luas oleh televisi nasional pada sore hari itu, 18 Mei 1998, pukul 15.20 WIB. Kondisi psikologis massa pun berubah. Pengumuman itu dianggap sebagai lampu hijau bahwa benteng politik Orde Baru sudah retak.
Terpancing oleh tayangan berita tersebut, gelombang mahasiswa dari sejumlah universitas di Jakarta (seperti UI, Trisakti, UKI) langsung bergerak menuju Senayan. Mereka mulai menjebol gerbang dan merangsek masuk ke dalam kompleks parlemen pada 18 Mei 1998 malam.
Akan tetapi, rekomendasi dari DPR ini kembali mentah pada malam harinya setelah Menhankam/Pangab Wiranto melakukan jumpa pers dan mengemukakan bahwa pernyataan pimpinan DPR agar Presiden Soeharto mengundurkan diri adalah ”sikap dan pendapat individual”, belum merupakan pendapat kelembagaan DPR.
Dengan demikian, hal itu tak memiliki kekuatan hukum karena pendapat DPR harus diambil oleh semua anggota melalui Sidang Paripurna DPR.
Dua rekomendasi yang bertabrakan substansinya, termasuk antara Fraksi ABRI di DPR dan Mabes ABRI, tentu mengecewakan mahasiswa dan elemen masyarakat yang sedang memadati gedung dan halaman DPR di Senayan. Apalagi pernyataan Wiranto itu hanya berselang 4,5 jam setelah pernyataan Ketua DPR.
Sikap ABRI tersebut menyebabkan kalangan mahasiswa marah dan akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal di gedung dan halaman DPR bertekad sampai Presiden mundur. Saat itu sudah ribuan mahasiswa di dalam kompleks DPR/MPR dan ratusan mahasiswa lainnya menaiki atap gedung kura-kura pada keesokan harinya.
Karena keadaan semakin genting, pada Selasa, 19 Mei 1998, malam, Soeharto kembali memanggil sejumlah menteri ekonomi dan tokoh penting kabinet ke Istana Merdeka untuk membahas rencana pembentukan kabinet baru (kabinet reformasi).
Akan tetapi, dalam pertemuan itu sejumlah menteri menyatakan keberatan dan menolak ikut serta dalam kabinet reformasi. Tokoh menonjol yang menolak ini adalah Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita. Bersama beberapa menteri lain, dia menyampaikan bahwa pembentukan kabinet baru tidak lagi efektif dan situasi nasional sudah sulit dikendalikan.
Sekitar 14 menteri dan pejabat penting menolak bergabung dalam kabinet baru, antara lain Akbar Tandjung, AM Hendropriyono, Tanri Abeng, Theo L Sambuaga, Subiakto Tjakrawerdaya, Justika R Baharsyah, Sumahadi, Rachmadi Bambang S, Giri Suseno H, Haryanto Dhanutirto, Sanyoto Sastrowardoyo, Kuntoro Mangkusubroto, dan Rahardi Ramelan.
Ketidaksediaan (mundurnya) 14 menteri bidang ekonomi dan industri ini menjadi pukulan telak yang meruntuhkan sisa-sisa pertahanan politik Soeharto. Kondisi demikian menegaskan bahwa legitimasi Soeharto telah runtuh dari dalam.
Kepada penulis buku Firdaus Syam, sepuluh tahun setelah peristiwa itu, Harmoko menyatakan alasan di balik sikapnya yang berani ”melawan atasan”, dan mengumumkan sikap wakil rakyat pada 18 Mei 1998, sehingga dianggap seperti tokoh Brutus oleh kalangasn internal Golkar dan keluarga Soeharto, yaitu rakyat tak bisa lagi menunggu-nunggu dengan keadaan krisis berkepanjangan yang berakibat krisis kewibawaan.
”Demi menghindari kerusakan negara yang lebih besar, saya sebagai Ketua Dewan di DPR berusaha menampung aspirasi rakyat. Itulah sebabnya, waktu itu pimpinan DPR mengadakan inventarisasi masyarakat. Itu hal yang wajar saja, menuntut perubahan yang begitu cepat,” kata Harmoko.
Konsekuensi dari pilihan sikap Harmoko ini besar, karena sejak detik itu, dia tak bisa menghubungi, apalagi mendatangi, mantan junjungan politiknya itu. Dia dicap pengkhianat. Harmoko baru bisa melihat kembali Soeharto sepuluh tahun kemudian, 16 Januari 2008, di RS Pusat Pertamina Jakarta, saat kondisi kesehatan Soeharto makin menurun.
Harmoko adalah bagian penting dari struktur kekuasaan Orde Baru. Karier politiknya tumbuh bersama Soeharto, dari wartawan media propemerintah, menteri penerangan selama lebih dari satu dekade, Ketua Golkar, hingga Ketua DPR/MPR. Dalam banyak hal, Harmoko ialah simbol keberhasilan Orde Baru membangun loyalitas politik.
Selama puluhan tahun Orde Baru bertahan bukan hanya karena dukungan militer atau keberhasilan pembangunan ekonomi, melainkan karena soliditas koalisi elite yang menopangnya. Krisis ekonomi Asia 1997 menghancurkan stabilitas ekonomi dan patronase sebagai fondasi moral politik koalisi.
Dalam situasi demikian, dukungan elite di dalam pemerintahan mulai retak satu demi satu. Ketua DPR/MPR sekaligus Ketua Umum Golkar, Harmoko, yang selama itu sangat loyal kepada Soeharto, justru secara terbuka meminta Soeharto mengundurkan diri.
Di sinilah teori transisi demokrasi Guillermo O’Donnell dan Philippe C Schmitter relevan, menjelaskan keruntuhan sebuah rezim otoriter tidak dimulai oleh adanya oposisi (mahasiswa, aktivis), tetapi oleh fragmentasi internal dalam kabinet atau rezim itu sendiri.
Sejarah reformasi tidak mungkin dipahami hanya dari sudut pandang elite. Pendudukan Gedung DPR/MPR oleh mahasiswa, gelombang demonstrasi nasional, penculikan aktivis, hingga kerusuhan Mei 1998 merupakan tekanan nyata yang menciptakan situasi krisis bagi negara. Tanpa mobilisasi sosial tersebut, kecil kemungkinan elite seperti Harmoko berani mengambil posisi berbeda dari Soeharto.
Pada titik itulah loyalitas berubah menjadi survival politics. Elite tidak lagi berpikir bagaimana mempertahankan Soeharto, tetapi bagaimana menyelamatkan posisi politik masing-masing setelah rezim runtuh. Fenomena ini lazim terjadi dalam banyak rezim otoriter di dunia. Ketika patronase melemah dan legitimasi publik hilang, elite mulai melakukan reposisi demi menjaga keberlanjutan pengaruh politik mereka.
Makin dilengkapi dengan buku The Fall of Soeharto, misalnya, ketika Harold Crouch melihat keruntuhan Orde Baru sebagai hasil interaksi kompleks antara krisis ekonomi, tekanan mahasiswa, perubahan sikap militer, dan melemahnya legitimasi negara. Crouch cenderung berhati-hati memberikan peran terlalu besar kepada individu tertentu karena melihat keruntuhan Orde Baru sebagai krisis struktural rezim.
Di tengah demokrasi Indonesia yang hari ini masih menghadapi berbagai problem oligarki, personalisasi kekuasaan, dan lemahnya institusi politik, pelajaran reformasi Mei 1998 tetap relevan. Kekuasaan yang terlalu bergantung pada patronase elite dan legitimasi semu pembangunan pada akhirnya rentan mengalami krisis ketika tekanan sosial dan keretakan internal bertemu dalam satu momentum sejarah.
Reformasi menjadi pengingat bahwa stabilitas politik yang tidak ditopang akuntabilitas dan kepercayaan publik sesungguhnya hanya menyimpan keretakan yang suatu hari bisa runtuh secara tiba-tiba dan dengan cara tidak membahagiakan. (LITBANG KOMPAS)
