Jakarta, ERANASIONAL.COM – Anggota Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Golkar Yulisman meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk bertanggung jawab penuh atas terjadinya pemadaman listrik berskala luas yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra. Ia menilai gangguan tersebut tidak hanya berdampak pada aktivitas rumah tangga, tetapi juga mengganggu layanan publik serta aktivitas ekonomi yang bergantung pada pasokan listrik stabil.
Menurut Yulisman, pemadaman listrik massal yang terjadi di beberapa daerah telah menimbulkan dampak berantai, mulai dari terganggunya operasional fasilitas kesehatan, pelayanan administrasi pemerintahan, hingga terhambatnya kegiatan industri dan usaha kecil menengah. Kondisi ini, katanya, menunjukkan pentingnya sistem kelistrikan yang andal dan memiliki kesiapan menghadapi gangguan dalam skala besar.
Ia menegaskan bahwa PLN harus segera melakukan langkah cepat untuk memastikan seluruh wilayah terdampak kembali mendapatkan pasokan listrik secara normal. Selain itu, ia juga meminta adanya penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai penyebab utama gangguan tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi di publik.
“Kami meminta PLN bertanggung jawab penuh atas kejadian ini, baik dalam percepatan pemulihan listrik maupun evaluasi agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Masyarakat tentu membutuhkan kepastian dan pelayanan listrik yang stabil,” ujar Yulisman, Sabtu (23/5/2026).
Lebih lanjut, Yulisman menilai bahwa pemadaman listrik dalam skala besar seperti ini harus dijadikan bahan evaluasi serius oleh PLN, khususnya terkait sistem jaringan transmisi antarwilayah di Sumatra. Menurutnya, infrastruktur kelistrikan memiliki peran vital dalam menjaga kontinuitas pasokan energi, terutama di wilayah yang tengah berkembang pesat secara ekonomi.
Ia menyoroti bahwa meskipun kapasitas pembangkit listrik di Sumatra secara umum masih mencukupi, tantangan utama justru terletak pada keandalan jaringan distribusi dan sistem pengamanan listrik. Gangguan pada sistem ini, menurutnya, dapat menyebabkan dampak yang jauh lebih luas meskipun pasokan energi secara keseluruhan dalam kondisi aman.
Dalam penilaiannya, sistem kelistrikan harus memiliki mekanisme proteksi yang lebih kuat untuk mencegah gangguan meluas ke berbagai daerah sekaligus. Oleh karena itu, ia mendorong adanya peningkatan teknologi pengawasan jaringan serta penguatan sistem cadangan listrik agar pemulihan dapat dilakukan lebih cepat ketika terjadi gangguan.
Yulisman juga menekankan pentingnya kesiapan PLN dalam menangani kondisi darurat kelistrikan. Menurutnya, respons cepat sangat dibutuhkan untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul akibat pemadaman listrik dalam skala besar. Ia menilai bahwa kecepatan pemulihan menjadi salah satu indikator utama kualitas layanan kelistrikan nasional.
Selain itu, ia menyoroti posisi strategis Sumatra sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai sektor seperti industri pengolahan, perkebunan, minyak dan gas, hingga proyek hilirisasi sumber daya alam sangat bergantung pada ketersediaan listrik yang stabil dan berkelanjutan.
Gangguan listrik, menurutnya, tidak hanya berdampak pada aktivitas jangka pendek, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan investor serta kelancaran kegiatan ekonomi di daerah. Oleh karena itu, ia meminta agar PLN memberikan perhatian lebih besar terhadap wilayah-wilayah yang memiliki kontribusi ekonomi penting bagi nasional.
Ia juga menegaskan bahwa evaluasi terhadap insiden ini harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada manajemen risiko dan koordinasi antarunit operasional PLN di lapangan. Menurutnya, koordinasi yang lebih solid dapat membantu mencegah meluasnya dampak gangguan ketika terjadi masalah pada salah satu bagian sistem.
Legislator asal daerah pemilihan Riau II tersebut berharap agar PLN dapat segera menyelesaikan proses pemulihan listrik di seluruh wilayah terdampak tanpa sisa gangguan. Ia juga meminta agar kejadian ini menjadi momentum perbaikan menyeluruh dalam sistem kelistrikan nasional agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.
Dengan meningkatnya kebutuhan energi di berbagai sektor, ia menilai bahwa modernisasi sistem kelistrikan menjadi kebutuhan mendesak. Hal ini mencakup peningkatan infrastruktur, digitalisasi pengawasan jaringan, serta penguatan sistem distribusi yang lebih adaptif terhadap gangguan teknis.
Yulisman menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa keandalan listrik merupakan salah satu fondasi utama pembangunan ekonomi nasional. Karena itu, ia menilai bahwa setiap gangguan besar harus menjadi pelajaran penting untuk memperkuat sistem kelistrikan Indonesia ke depan agar lebih tangguh, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta dunia usaha secara berkelanjutan.
