Krisis Ekonomi Memburuk, Presiden Janjikan Reshuffle-AS Warning Kudeta

Jakarta, CNBC Indonesia - Bolivia memasuki fase politik paling bergejolak dalam beberapa tahun terakhir setelah gelombang demonstrasi besar yang memblokade jalan-jalan utama di seluruh negeri berubah menjadi bentrokan terbuka antara massa dan aparat keamanan di ibu kota La Paz.

Krisis yang telah memasuki pekan kedua itu menjadi ujian terbesar bagi Presiden Rodrigo Paz Pereira yang baru enam bulan berkuasa sejak mengakhiri hampir dua dekade dominasi pemerintahan kiri Movimiento al Socialismo (Mas).

Jalan-jalan di pusat La Paz berubah menjadi arena bentrokan antara polisi antihuru-hara dan para demonstran yang menuntut pengunduran diri pemerintah. Krisis tersebut juga berkembang menjadi konflik diplomatik regional setelah Bolivia mengusir duta besar Kolombia akibat komentar Presiden Kolombia Gustavo Petro yang menuding pemerintahan Paz Pereira sebagai boneka Amerika Serikat (AS).

Di tengah tekanan yang terus membesar, Paz Pereira mengumumkan akan melakukan perombakan kabinet. Namun ia menegaskan tidak akan membuka dialog dengan kelompok yang terlibat aksi kekerasan.

"Kita perlu menata ulang kabinet yang harus memiliki kemampuan untuk mendengarkan," ujar Paz Pereira dalam konferensi pers di istana kepresidenan, dikutip dari Al Jazeera, Minggu (24/5/2026).

Meski belum menjelaskan secara rinci perubahan yang akan dilakukan, ia mengatakan kabinet baru nantinya akan menjadi pemerintahan yang "lebih gesit, lebih dekat [dengan rakyat]".

Presiden juga mengumumkan pembentukan "dewan ekonomi dan sosial" untuk membentuk semacam "pemerintahan bersama" yang melibatkan kelompok masyarakat adat, petani, penambang, dan pekerja lain yang turun ke jalan dalam proses pengambilan keputusan.

Namun ia memberi garis tegas terhadap kelompok yang dianggap melakukan kekerasan.

"Apakah vandalisme itu sah? Tidak, dan saya tidak akan berdialog dengan para vandalis," katanya.

Krisis ini menjadi titik paling berbahaya sejak Paz Pereira mengambil alih kekuasaan pada November lalu. Salah satu langkah awal mantan senator itu setelah dilantik adalah memulihkan hubungan dengan AS. Washington kini secara terbuka mendukung pemerintah Bolivia dan menyebut aksi protes tersebut sebagai upaya kudeta.

Wakil Menteri Luar Negeri AS Christopher Landau pada Selasa menyebut demonstrasi yang berlangsung sebagai "kudeta yang sedang berlangsung".

"Jangan sampai kita salah memahami situasi ini; ini adalah kudeta yang didanai oleh aliansi jahat antara politik dan kejahatan terorganisir di kawasan," kata Landau di Washington.

Pernyataan itu kemudian diperkuat Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sehari setelahnya.

"Jangan ada keraguan: Amerika Serikat berdiri sepenuhnya mendukung pemerintahan konstitusional Bolivia yang sah. Kami tidak akan membiarkan penjahat dan pengedar narkoba menggulingkan pemimpin yang dipilih secara demokratis di belahan bumi ini," tulis Rubio.

Di sisi lain, pemerintah Bolivia juga terseret ke dalam krisis diplomatik dengan Kolombia. Presiden Kolombia Gustavo Petro sebelumnya membagikan ulang sebuah video yang menyebut Paz Pereira sebagai "boneka AS" dan mengatakan Bolivia sedang mengalami "pemberontakan rakyat" sebagai "respons terhadap kesombongan geopolitik".

Sebagai balasan, pemerintah Bolivia pada Rabu memerintahkan pengusiran Duta Besar Kolombia di La Paz, Elizabeth García.

Kementerian Luar Negeri Bolivia menyatakan langkah tersebut diambil untuk "menjaga prinsip kedaulatan dan nonintervensi dalam urusan dalam negeri".

Tak lama kemudian, Petro menanggapi keras keputusan itu dan memperingatkan Bolivia sedang bergerak menuju situasi ekstrem.

"Bolivia sedang meluncur menuju ekstremisme," kata Petro kepada sebuah stasiun radio Kolombia.

Beberapa jam setelah ketegangan meningkat, Kementerian Luar Negeri Kolombia mengumumkan bahwa duta besar Bolivia juga akan meninggalkan Bogota.

Gelombang demonstrasi sendiri telah menelan sedikitnya empat korban jiwa. Satu demonstran dilaporkan tewas dalam bentrokan dengan aparat, sementara tiga lainnya meninggal karena blokade jalan menghambat akses mendapatkan perawatan medis.

Selain itu, puluhan orang terluka dan lebih dari 40 titik blokade jalan tercatat tersebar di seluruh Bolivia pada Rabu.

Di La Paz, polisi antihuru-hara terlibat bentrokan selama berjam-jam dengan para demonstran yang menuntut Paz Pereira mundur dari jabatannya.

Seorang pekerja transportasi yang ikut mogok, Romer Cahuaza, memperingatkan situasi bisa berubah lebih berdarah bila pemerintah tetap bertahan.

"Akan ada pertumpahan darah," katanya, seraya menuntut pemerintah mundur dan memperbaiki pasokan bahan bakar.

Menteri Luar Negeri Bolivia Fernando Aramayo menuduh para demonstran berupaya "mengganggu tatanan demokrasi".

Krisis politik tersebut terjadi ketika Bolivia sedang mengalami salah satu kondisi ekonomi terburuk dalam empat dekade terakhir. Negara itu menghadapi kelangkaan dolar AS, krisis bahan bakar, serta inflasi yang terus meningkat sejak masa akhir pemerintahan Presiden sebelumnya, Luis Arce, dari kubu Mas.

Paz Pereira, putra mantan Presiden Jaime Paz Zamora yang memimpin Bolivia pada 1989-1993, memenangkan pemilu dengan janji melakukan "terapi kejut ekonomi". Namun setelah enam bulan menjabat, kondisi ekonomi belum membaik dan sejumlah kebijakannya justru memicu kemarahan publik.

Salah satu keputusan pertamanya adalah mengakhiri subsidi bahan bakar yang telah berlangsung selama dua dekade. Ia berjanji pasar bebas akan menghadirkan bahan bakar dengan kualitas lebih baik ke Bolivia.

Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kelangkaan bahan bakar terus berlangsung dan tak lama kemudian muncul skandal "bahan bakar kotor" setelah sebagian pasokan ditemukan telah dicampur atau dipalsukan.

Paz Pereira mengeklaim dirinya menjadi korban "sabotase" yang diduga dilakukan mantan pejabat yang terkait dengan Mas.

Di tengah kekacauan itu, bayang-bayang mantan Presiden Evo Morales juga masih menghantui pemerintahan baru Bolivia.

Tokoh historis Mas sekaligus presiden pribumi pertama Bolivia itu sejak akhir 2024 bertahan di wilayah penghasil coca Chapare. Ratusan petani di kawasan tersebut mencegah polisi dan militer menjalankan surat penangkapan terhadap Morales.

Ia dituduh memiliki anak dengan seorang gadis berusia 15 tahun pada 2006. Morales juga tengah diadili di provinsi lain atas dugaan perdagangan manusia terkait tuduhan pemberian keuntungan politik kepada orang tua gadis tersebut.

Setelah gagal hadir di pengadilan, hakim kembali mengeluarkan surat penangkapan baru terhadapnya.

Juru bicara presiden, José Luis Gálvez, menuduh Morales memanfaatkan kekacauan untuk menghindari proses hukum.

Morales membantah tuduhan tersebut dan mengatakan demonstrasi yang berlangsung merupakan bentuk penolakan terhadap kebijakan ekonomi pemerintah.

"Aksi ini melawan penerapan model neoliberal," kata Morales.

Ia juga menambahkan bahwa "sudah adil dan perlu bagi ribuan korban 'bahan bakar kotor' untuk memulai gugatan perdata."