JAKARTA, DISWAY.ID — Laporan majalah internasional The Economist bertajuk "Indonesia's President is Jeopardizing the Economy and Democracy" menjadi alarm bagi Indonesia.
Dalam diskusi publik di Universitas Paramadina, sejumlah pakar menilai kritik itu merupakan alarm struktural bagi dekonstruksi kelembagaan negara yg kian terang.
BACA JUGA:Bantu Buru Begal, TNI Terjunkan Batalyon Tempur Amankan Ibu Kota!
Tidak ada jalan lain kalau mau selamat kecuali melakukan evaluasi total.
Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, menyorot tajam soal fungsi negara hukum yang kian dikerdilkan demi syahwat politik praktis dan banal.
"Negara hukum dan daulat rakyat yang semula dirancang oleh para pendiri bangsa sebagai instrumen vital pendistribusian kemakmuran, kini mengalami pengerdilan dan semata dijadikan instrumen elektoral. Sekadar untuk merebut, mengakumulasi, dan mempertahankan kekuasaan," papar Sudirman, Jumat, 22 Mei 2026 kemarin.
Menurutnya, akumulasi tata-kelola selama satu dekade terakhir telah menggeser kepemimpinan institusional menjadi personalisasi kekuasaan.
Sudirman menyorot praktik aturan yang digeser-geser hingga lembaga pengawas dilumpuhkan menjadi alarm atau sinyal berbahaya bagi demokrasi.
BACA JUGA:SELAMAT! Persib Juara Super League: Satu-satunya Klub yang Raih Hattrick Winner
Senada dengan hal itu, Peneliti Utama BRIN, Prof. Siti Zuhro, memperkuat analisis The Economist. Menurutnya, Indonesia telah kehilangan substansi demokrasi akibat fungsi checks and balances-nya absen.
"Pemilu cuma 'ethok-ethok' (pura-pura) demokrasi. Masyarakat di-fait accompli dengan pilihan elite. Sementara partai politik sibuk menjaga barikade kekuasaan masing-masing," kata Prof Siti.
Prof Siti menambahkan, gemuknya struktur kabinet saat ini tidak sebanding dengan kinerjanya.
"Dalam teori failing state, ini adalah fase awal dari disfungsi kelembagaan. Ini bukan jatuh ke jurang tiba-tiba, tapi kemunduran perlahan yang dianggap normal (normalized decay). Padahal kita sedang sangat tidak baik-baik saja. Jika dibiarkan permanen, jurang negara gagal itu bisa menjadi kenyataan," pesannya.
Runtuhnya fungsi sharing kelembagaan politik ini berdampak langsung pada rapuhnya ruang fiskal.
Rektor Paramadina Soroti Pola Reverse PlanningEkonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengkritik fakirnya proses teknokrasi dalam perumusan kebijakan yang kini didominasi pola reverse planning.
- 1
- 2
- »
