Belakangan ini, pelatihan militer pada urusan sipil tampak kian marak. Terbaru ada 400 pegawai Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengikuti pelatihan militer selama tiga bulan di Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan (Kodiklat) TNI Tangerang Selatan, Provinsi Banten mulai Rabu (23/5/2026). Selama tiga bulan, mereka disebut akan mendapatkan pembekalan dasar-dasar kemiliteran untuk membentuk karakter, disiplin, dan kepemimpinan.
Seperti dikutip dari Kompas.com, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan, mengatakan, pendidikan ala militer selama tiga bulan merupakan bagian dari total pendidikan sembilan bulan yang akan dijalani para pegawai baru BUMN. Program ini disebut sudah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan tata kelola pemerintahan dan BUMN berjalan baik, dengan didukung sumber daya manusia yang memiliki karakter kuat dan kecerdasan.
Mereka juga akan menjalani pola kehidupan layaknya prajurit militer selama pendidikan tersebut. “Pendidikan dasar militer itu akan diberikan kepada mereka karena itu sangat baik untuk membina karakter,” kata Donny kepada para awak media usai membuka acara tersebut.
Program tersebut merupakan bagian dari Presidential Future Leaders Program (PFLP) Pegawai BUMN untuk menyiapkan calon pemimpin BUMN masa depan yang memiliki integritas, disiplin, wawasan kebangsaan, serta kemampuan kepemimpinan dan manajerial yang kuat.
Sebelum pelatihan militer bagi pegawai BUMN itu, atau tepatnya 13 April 2026, pemerintah juga sudah melatih ribuan aparatur sipil negara atau ASN untuk menjadi bagian dari komponen cadangan. Sebanyak 2.019 ASN dari 49 kementerian/lembaga mengikuti latihan dasar kemiliteran selama 1,5 bulan. Mereka, antara lain, diberikan pengetahuan militer, seperti latihan menembak, selama masa pelatihan.
Belakangan juga muncul rencana pelibatan TNI dalam program Persiapan Keberangkatan (PK) bagi calon penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto pada Minggu (3/5/2026).
Brian mengungkapkan bahwa penerima beasiswa LPDP akan mendapat pembekalan dari TNI agar tidak mengalami culture shock atau gegar budaya. Pembekalan ini sekaligus untuk menguatkan nilai kebangsaan dan pelatihan disiplin.
Tren pelibatan TNI dalam berbagai ranah sipil itu dinilai kian mengkhawatirkan. Fenomena ini mengindikasikan menguatnya gejala militerisme yang mengancam fondasi demokrasi dan negara hukum di Indonesia.
Menurut Ketua Centra Initiative Al Araf saat dihubungi Sabtu (23/5/2026), pelibatan militer yang berlebihan dalam urusan nonpertahanan merupakan kekeliruan serius. Hal ini memicu pergeseran paradigma kekuasaan, yakni seolah-olah seluruh persoalan bangsa hanya dapat diselesaikan dengan cara-cara militeristik.
“Hal itu menunjukkan gejala militerisme yang menguat di Indonesia, di mana pola kekuasaan memiliki cara pandang bahwa semua persoalan bangsa dapat diselesaikan dengan cara-cara militer dan dilakukan oleh militer. Hal ini sebuah kekeliruan dan kesalahan yang serius karena berbahaya bagi kehidupan demokrasi dan negara hukum,” kata Al Araf.
Sebelum terlibat memberikan pelatihan, prajurit TNI juga dilibatkan dalam mendukung program-program strategis pemerintahan Prabowo Subianto, seperti program ketahanan pangan atau food estate, pendampingan pertanian, dan program Makan Bergizi Gratis.
Al Araf mengingatkan bahwa tugas utama militer itu dilatih dan dididik untuk perang, bukan masuk terlalu jauh ke wilayah sipil dan tugas nonpertahanan yang berlebihan serta tidak proporsional. Jika terus dibiarkan maka hal ini berdampak jangka panjang, yakni dikhawatirkan dapat melemahkan profesionalisme militer Indonesia dalam menghadapi ancaman pertahanan yang sesungguhnya.
“Pelatihan militer ke pegawai BUMN jelas militerisasi yang nyata sehingga harusnya tidak diperlukan. Terlalu banyaknya militer urusi tugas nonpertahanan akan berdampak pada melemahnya profesionalisme militer itu sendiri karena mereka tidak akan fokus dengan tugasnya,” kata Al Araf.
Alih-alih mengirim pegawai BUMN ke barak militer, pemerintah seharusnya menggandeng institusi yang relevan dengan pemberantasan korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesia Corruption Watch (ICW), maupun kalangan akademisi dari perguruan tinggi. Langkah ini jauh lebih mendesak untuk membangun ekosistem BUMN yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Permasalah pokok BUMN adalah korupsi sehingga ini perlu dilakukan pencegahan korupsi di BUMN oleh KPK, ICW, dan kampus dan bukan oleh TNI,” kata Al Araf.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid melihat terlibatnya TNI untuk melatih karyawan BUMN sebenarnya untuk menyeragamkan pola pikir dan cara bertindak. “Itu jelas salah kaprah dalam melihat sumber masalah di dalam pemerintah dan birokrasi. Lihat saja, tidak ada yang membaik dengan laporan-laporan kajian ekonomi belakangan ini dengan meluasnya peran militer dalam segala bidang di luar pertahanan,” kata Usman.
Usman menyinggung bahwa sebelumnya sudah ada pelibatan ASN untuk menjadi bagian dari komponen cadangan. Ia lantas mempertanyakan apa hubungan pelatihan militer untuk para karyawan BUMN yang mengurusi korporasi. Praktik ini dinilai sudah sangat jelas sebagai bentuk militerisasi dalam ranah sipil.
Sementara itu, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait meminta publik memahami pelibatan TNI dalam program pelatihan bagi pegawai BUMN itu secara proporsional dan bukan militerisasi. Pelibatan TNI adalah untuk menguatkan kapasitas kepemimpinan dan karakter kebangsaan dalam menghadapi tantangan global dan dinamika organisasi modern.
“Program seperti ini juga lazim dilakukan di banyak negara sebagai bagian dari pembentukan leadership nasional,” kata Rico.
Rico menjelaskan, lokasi pelatihan di Kodiklat TNI bertujuan untuk membentuk karakter, disiplin, kerja tim, kepemimpinan, dan semangat kebangsaan, bukan pendidikan militer untuk menjadikan peserta sebagai prajurit atau bagian dari militer. Peserta tetap pegawai sipil profesional di lingkungan BUMN.
“Program tersebut merupakan bagian dari Presidential Future Leaders Program (PFLP) Pegawai BUMN untuk menyiapkan calon pemimpin BUMN masa depan yang memiliki integritas, disiplin, wawasan kebangsaan, serta kemampuan kepemimpinan dan manajerial yang kuat,” kata Rico.
