PT Bank Tabungan Negara atau BTN (Persero) Tbk dan PT Kereta Api Indonesia atau KAI (Persero) akan mengembangkan hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD) di Manggarai, termasuk hunian vertikal atau rusun subsidi. Rencana itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Dirut BTN Nixon L.P. Napitupulu dan Dirut KAI Bobby Rasyidin di Jakarta, Jumat (22/5).
Khusus untuk tahap awal pengembangan di kawasan Manggarai, proyek itu akan dibangun di atas lahan sekitar 2,2 hektare dengan pembangunan tiga tower pertama. Selanjutnya proyek akan dilanjutkan pada area sekitar 1,6 hektare untuk pengembangan delapan tower hunian vertikal.
Kawasan TOD Manggarai dinilai berada di salah satu simpul transportasi terbesar di Indonesia yang terhubung langsung dengan KRL Commuter Line lintas Jabodetabek, kereta bandara, LRT, Transjakarta, hingga akses menuju MRT Jakarta dan pusat bisnis seperti Sudirman, Thamrin, dan Kuningan. Saat ini jumlah pengguna transportasi yang keluar masuk kawasan Manggarai mencapai sekitar 300 ribu orang per hari.
“Pembangunan kota masa depan tidak lagi bisa memisahkan antara hunian, transportasi, dan pusat aktivitas ekonomi. Karena itu, konsep Transit Oriented Development atau TOD menjadi sangat relevan untuk dikembangkan di Indonesia,” kata Nixon dalam keterangan tertulis dikutip pada Minggu (24/5).
Hunian yang dikembangkan terdiri atas tipe 2-bedroom dengan ukuran sekitar 45 meter persegi hingga 54 meter persegi. Harga unit diproyeksikan mulai dari sekitar Rp 500 jutaan untuk segmen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sementara unit nonsubsidi dipasarkan mulai kisaran Rp 700 jutaan hingga di atas Rp 1 miliar bergantung tipe dan lokasi tower.
Untuk mendukung keterjangkauan masyarakat, BTN menyiapkan fasilitas KPR Rumah Susun FLPP dengan suku bunga tetap 6 persen per tahun dan tenor hingga 30 tahun. Dengan skema tersebut, masyarakat dapat memiliki hunian vertikal di pusat kota dengan uang muka mulai 1 persen dan estimasi angsuran sekitar Rp 2,9 jutaan per bulan untuk unit seharga Rp 500 juta. Program tersebut ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan maksimal Rp 12 juta per bulan untuk lajang dan Rp 14 juta per bulan bagi yang sudah menikah.
Nixon mengatakan saat masih banyak pekerja di Jakarta yang tinggal jauh dari pusat kota. Sehingga biaya transportasi dapat mencapai 20 persen hingga 25 persen dari penghasilan bulanan.
“Karena itu, pengembangan hunian vertikal di pusat kota dinilai dapat menjadi solusi yang lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat urban,” ujar Nixon.
Selain di Manggarai, nantinya pengembangan hunian vertikal terintegrasi juga akan dilakukan di Kiaracondong, Gubeng, dan Semarang. Secara rinci, lokasi yang direncanakan meliputi kawasan Stasiun Manggarai Blok G dan F Jakarta dengan potensi sekitar 2.200 unit, Stasiun Kiaracondong Bandung sekitar 753 unit, kawasan Dr. Kariadi/Gergaji Semarang sekitar 1.042 unit, serta kawasan Stasiun Gubeng Surabaya sekitar 1.489 unit.
Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengungkapkan KAI melalui anak usahanya yaitu KAI Properti sudah menyiapkan sejumlah aset strategis untuk pengembangan hunian tersebut.
Bobby menjelaskan saat ini Manggarai memang menjadi kawasan penting karena telah menjadi salah satu simpul transportasi terbesar di Indonesia.
“Hari ini banyak masyarakat tinggal di luar Jakarta karena harga rumah di pusat kota sulit dijangkau. Padahal biaya transportasi dan mobilitas setiap harinya juga sangat besar. Karena itu kami ingin menghadirkan alternatif hunian yang lebih dekat, lebih efisien, dan tetap terjangkau,” tutur Bobby.
