Dewan K3 Provinsi Jawa Timur (DK3P Jatim) kembali menegaskan pentingnya transformasi budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang lebih adaptif, manusiawi, dan berkeadilan.
Penegasan itu disampaikan melalui Seminar K3 Nasional di Hall Plaza Airlangga Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Sabtu (23/5/2026).
Seminar bertema human factors dalam budaya keselamatan kerja itu diikuti sekitar 1.000 peserta, terdiri dari 300 peserta luring dan 700 peserta daring. Kegiatan menghadirkan narasumber praktisi dan ahli K3 nasional, yakni Syamsul Arifin dan Sugiarto, dengan moderator Dr. Neffrety Nilamsari.
Dalam sambutan Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim yang dibacakan Sigit Priyanto Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jatim, disebutkan bahwa budaya K3 kini tidak cukup dipahami hanya sebagai kewajiban administratif atau pemenuhan regulasi semata.
Menurut Khofifah, budaya keselamatan kerja harus menjadi kesadaran kolektif yang hidup dalam setiap aktivitas kerja di berbagai sektor industri.
Gubernur juga menyoroti tren peningkatan kasus kecelakaan kerja di Jatim yang terus naik dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2022 tercatat sebanyak 25.396 kasus, meningkat menjadi 31.448 kasus pada 2023, lalu 37.780 kasus pada 2024, hingga mencapai sekitar 48.402 kasus pada 2025.
Kondisi tersebut dinilai menjadi alarm penting bahwa penguatan budaya keselamatan kerja harus dilakukan lebih partisipatif dan berorientasi pada manusia.
“Pendekatan human factors dinilai penting karena manusia merupakan pusat dari seluruh sistem kerja, yang dipengaruhi kondisi fisik, psikologis, lingkungan, komunikasi, kepemimpinan, hingga budaya organisasi,” isi sambutan Khofifah.
Turut hadir dalam seminar tersebut Prof. Erwin Astha Triyono Kepala Dinas Kesehatan Jatim serta Prof. Iman Prihandono Direktur Pengelolaan Infrastruktur, Lingkungan, dan Operasional (PILAR) Unair.
Sementara itu, Edi Priyanto Wakil Ketua Dewan K3 Provinsi Jatim mengatakan budaya K3 tidak bisa dibangun hanya oleh pemerintah atau perusahaan saja, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Budaya K3 tidak bisa dibangun hanya oleh pemerintah atau perusahaan semata, tetapi membutuhkan keterlibatan bersama dari pemerintah daerah, praktisi K3, pekerja, serikat pekerja, akademisi dan mahasiswa, organisasi serta lembaga masyarakat, asosiasi, hingga komunitas K3. Keselamatan harus menjadi gerakan bersama dan budaya hidup masyarakat,” ujarnya.
Dalam pemaparannya bertajuk “To Err is Human: Menyelami Makna Kesalahan Manusia”, Syamsul Arifin menjelaskan bahwa kecelakaan kerja tidak semata-mata disebabkan kesalahan individu atau human error.
Menurutnya, pendekatan K3 konvensional selama ini terlalu fokus menyalahkan pekerja lapangan sehingga memunculkan budaya menyalahkan atau blaming culture.
Padahal, berdasarkan teori James Reason, manusia pada dasarnya rentan melakukan kesalahan sehingga akar persoalan sering kali justru berasal dari lemahnya sistem organisasi, desain kerja, komunikasi, pengawasan, hingga tekanan kerja.
Syamsul juga menyoroti konsep sharp-end dan blunt-end, yakni kecelakaan kerja tidak hanya dipicu pekerja di lapangan, tetapi juga dipengaruhi kebijakan manajemen dan budaya organisasi perusahaan.
Sementara itu, narasumber kedua Sugiarto membahas perubahan besar paradigma K3 setelah lahirnya KUHP baru Nomor 1 Tahun 2023.
Ia menjelaskan bahwa kecelakaan kerja kini tidak lagi dipandang sekadar persoalan teknis atau musibah industri, melainkan dapat menjadi perkara pidana korporasi apabila terjadi kelalaian sistem keselamatan kerja yang menyebabkan korban serius atau fatal.
Menurut Sugiarto, dalam perspektif hukum pidana modern, fokus persoalan bukan lagi hanya mencari siapa yang salah, tetapi mengapa sistem gagal mencegah kecelakaan.
Karena itu, pimpinan perusahaan dituntut memiliki safety leadership dan memastikan budaya keselamatan benar-benar diterapkan secara nyata di lingkungan kerja. (bil/iss)
