Jakarta (ANTARA) - Pertamina dan Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) menjalin kolaborasi strategis untuk mendukung program pemerintah dalam membangun kemandirian energi nasional dan juga mendukung transisi energi.
“Kemandirian energi dan transisi energi merupakan dua strategi yang dijalankan oleh Pertamina secara bersamaan. Kedua hal ini memperkuat satu dengan yang lainnya. Ini juga merupakan implementasi Dual Growth Strategy Pertamina,” ujar Direktur Strategi Portofolio dan Pengembangan Usaha (SPPU) Pertamina Emma Sri Martini dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Minggu.
Emma menyampaikan bahwa Pertamina berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam mendukung kemandirian energi nasional dan juga mendukung transisi energi.
Untuk itu, Pertamina terus mengembangkan kapabilitasnya dan kemampuannya dengan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk di dalamnya lembaga-lembaga pemikir (think tank).
Emma menjelaskan, Pertamina saat ini menjalankan dua pilar utama strategi bisnis, yakni mengoptimalkan bisnis eksisting berbasis energi fosil serta mempercepat pengembangan bisnis rendah karbon.
Nota Kesepahaman ini mencakup dua pilar utama kerja sama, yakni analisis kebijakan dan ekonomi di sektor energi, serta pengembangan kapasitas (capacity building) dan pertukaran pengetahuan.
Implementasi nota kesepahaman akan dilaksanakan oleh Pertamina Energy Institute (PEI) sebagai lembaga pemikir strategis di Pertamina.
"Melalui kemitraan dengan ERIA, Pertamina akan memperoleh dukungan berupa kajian kebijakan berbasis riset, analisis ekonomi energi yang komprehensif, serta penguatan kapasitas institusional yang selaras dengan pengembangan portofolio bisnis dan strategi jangka panjang Perusahaan," kata Emma.
Emma juga menyampaikan bahwa kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat posisi strategis Pertamina di kawasan regional di tengah dinamika transisi energi global yang terus berkembang.
"Dengan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk di dalamnya lembaga pemikir level internasional akan meningkatkan kapasitas para pihak," kata dia.
Baca juga: Pakar nilai penerapan B50 bisa kurangi ketergantungan impor energi
Baca juga: Pemerintah siapkan tahap awal PLTS 100 GW sebesar 17 GW
Baca juga: Pertamina NRE jajaki pengembangan energi terbarukan di Bangladesh
“Kemandirian energi dan transisi energi merupakan dua strategi yang dijalankan oleh Pertamina secara bersamaan. Kedua hal ini memperkuat satu dengan yang lainnya. Ini juga merupakan implementasi Dual Growth Strategy Pertamina,” ujar Direktur Strategi Portofolio dan Pengembangan Usaha (SPPU) Pertamina Emma Sri Martini dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Minggu.
Emma menyampaikan bahwa Pertamina berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam mendukung kemandirian energi nasional dan juga mendukung transisi energi.
Untuk itu, Pertamina terus mengembangkan kapabilitasnya dan kemampuannya dengan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk di dalamnya lembaga-lembaga pemikir (think tank).
Emma menjelaskan, Pertamina saat ini menjalankan dua pilar utama strategi bisnis, yakni mengoptimalkan bisnis eksisting berbasis energi fosil serta mempercepat pengembangan bisnis rendah karbon.
Nota Kesepahaman ini mencakup dua pilar utama kerja sama, yakni analisis kebijakan dan ekonomi di sektor energi, serta pengembangan kapasitas (capacity building) dan pertukaran pengetahuan.
Implementasi nota kesepahaman akan dilaksanakan oleh Pertamina Energy Institute (PEI) sebagai lembaga pemikir strategis di Pertamina.
"Melalui kemitraan dengan ERIA, Pertamina akan memperoleh dukungan berupa kajian kebijakan berbasis riset, analisis ekonomi energi yang komprehensif, serta penguatan kapasitas institusional yang selaras dengan pengembangan portofolio bisnis dan strategi jangka panjang Perusahaan," kata Emma.
Emma juga menyampaikan bahwa kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat posisi strategis Pertamina di kawasan regional di tengah dinamika transisi energi global yang terus berkembang.
"Dengan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk di dalamnya lembaga pemikir level internasional akan meningkatkan kapasitas para pihak," kata dia.
Baca juga: Pakar nilai penerapan B50 bisa kurangi ketergantungan impor energi
Baca juga: Pemerintah siapkan tahap awal PLTS 100 GW sebesar 17 GW
Baca juga: Pertamina NRE jajaki pengembangan energi terbarukan di Bangladesh
