JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menilai kehadiran RUU Satu Data Indonesia merupakan langkah penting untuk mengatasi berbagai persoalan layanan publik yang selama ini kerap dipicu oleh data yang tidak terintegrasi.
Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia menilai Indonesia selama puluhan tahun menghadapi berbagai hambatan pembangunan akibat lemahnya sistem pengelolaan data nasional. Ia menyebut pemerintah saat ini tengah berupaya membangun sistem data yang lebih terintegrasi dan sistematis.
“Kita bersyukur setelah 80 tahun ini, kita sekarang sedang berupaya untuk membangun sebuah konsep, sebuah sistem bagaimana data-data yang selama ini kita miliki itu bisa terintegrasi sistematis,” kata Doli dikutip Minggu (24/5/2026).
Ia menjelaskan, persoalan data paling sering terlihat dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Banyak warga merasa berhak menerima bantuan, namun tidak terdaftar, sementara di sisi lain ada penerima yang dinilai tidak sesuai kriteria.
“Contoh yang paling konkret adalah ketika kita menghadapi bencana, ada bantuan sosial dari masyarakat, itu selalu ada masalah. Ada masyarakat yang merasa bahwa dia punya hak, tidak dapat haknya,” ujarnya.
