HARIAN FAJAR, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham merespons Narasi yang menyebut Indonesia berada di ambang krisis ekonomi seperti 1998 terus menuai respons.
Idrus Marham menegaskan kondisi Indonesia saat ini sangat berbeda dibanding masa krisis dua dekade lalu.
Menurut Idrus, pandangan pesimistis yang berkembang belakangan terlalu dipengaruhi cara berpikir neoliberalisme yang menempatkan pasar bebas sebagai penentu utama arah ekonomi nasional.
Padahal, kata dia, Indonesia memiliki fondasi ideologi ekonomi yang berbeda “Ideologi Pancasila itu bukan Liberalisme dan bukan Sosialisme. Pancasila adalah Ideologi Wasathiyah- jalan tengah,” kata Idrus dalam keterangannya pada Minggu, 24 Mei 2026.
“Di satu sisi mengakui hak-hak individual, tetapi di sisi lain juga mengakui hak komunitas dan kepentingan sosial masyarakat. Lihat buku saya, Pancasila: Ideologi Wasathiyah, 571 halaman,” lanjutnya.
Pernyataan Idrus tersebut sekaligus memperkuat pandangan Ketua Komisi XI DPR RI/Ketua Umum Depinas SOKSI, Mukhamad Misbakhun yang sebelumnya menilai kekhawatiran berlebihan terhadap kondisi ekonomi nasional tidak memiliki dasar kuat jika melihat data makroekonomi Indonesia saat ini.
Misbakhun menegaskan Indonesia masih memiliki fundamental ekonomi yang relatif solid. Ia menyoroti posisi cadangan devisa yang kuat, rasio utang pemerintah yang masih terjaga, serta ketahanan sektor perbankan nasional yang jauh lebih baik dibanding periode menjelang krisis 1998.
Menurut Misbakhun, pembangunan infrastruktur dan keterlibatan negara melalui BUMN juga tidak bisa langsung dipersepsikan sebagai ancaman fiskal.
Ia menilai langkah tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.
“Pemerintah sedang membangun fondasi ekonomi jangka panjang. Infrastruktur itu bukan proyek sesaat, tetapi instrumen untuk menurunkan biaya logistik dan memperkuat daya saing nasional,” ujar Misbakhun.
Idrus pun menilai kritik yang menyebut proyek strategis nasional sebagai proyek “prestise” lahir dari cara pandang ekonomi yang terlalu berorientasi pada keuntungan pasar jangka pendek.
Padahal, menurut dia, banyak proyek strategis yang memang tidak akan disentuh swasta karena membutuhkan investasi besar dengan masa pengembalian sangat panjang.
Karena itu, kata Idrus, negara harus hadir secara aktif melalui BUMN sebagai instrumen intervensi ekonomi demi menjaga keseimbangan sosial.
“BUMN jangan dipandang sekadar entitas bisnis. BUMN adalah alat negara untuk menjaga stabilitas harga, mendistribusikan energi, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan rakyat mendapat akses pembangunan secara merata,” ujarnya.
Idrus juga mengingatkan bahwa negara tidak boleh sepenuhnya menyerahkan nasib rakyat kepada mekanisme pasar bebas. Sebab, tanpa kontrol negara, ketimpangan ekonomi berpotensi semakin melebar.
“Kalau semuanya dilepas ke pasar, maka yang kuat akan semakin menguasai. Negara harus hadir menjadi penyeimbang agar kesejahteraan tidak hanya dinikmati kelompok tertentu,” katanya.
Idrus menegaskan bahwa Indonesia saat ini tidak sedang menuju jurang krisis, melainkan sedang membangun model ekonomi nasional yang lebih mandiri, berdaulat, dan berkeadilan sosial sesuai semangat dan nilai-nilai Pancasila sebagai Ideologi Wasathiyah.
Dalam kerangka itu, Idrus mengajak kepada kita semua sesama anak bangsa, agar dengan niat yang tulus ikhlas, melihat pemikiran Prabowo secara utuh, konprehensif dan integrated, baik dalam perspektif idelogis, filosofis, konsepsi Astacita maupun dalam perspektif implementasinya.
“Mari kita semua berpikir positif, Indonesia Rumah Besar kita yang harus dirawat bersama. Bangsa ini jangan terus menerus disuguhi Narasi Kegelapan,” bebernya.
“Kritik boleh, bahkan penting dalam demokrasi. Prabowo sama sekali tidak anti kritik. Tapi kritik harus menghadirkan sikap optimisme, solusi, dan semangat persatuan. Jangan sampai rakyat dibuat semakin cemas menghadapi keadaan,” pungkas Idrus. (ams)
