Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) memandang rencana pemberian subsidi kendaraan listrik lebih baik dialihkan kepada transportasi umum berupa bus listrik.
Dewan Penasihat MTI Djoko Setijowarno melihat, subsidi untuk bus listrik lebih bermanfaat bagi masyarakat ketimbang rencana penyaluran insentif Rp5 juta untuk 100.000 unit sepeda motor listrik.
“Angkanya setara Rp500 miliar, anggaran ini cukup untuk membenahi transportasi umum di 10 kota,” tegasnya kepada Bisnis, Minggu (24/5/2026).
Mengacu pada anggaran yang pernah digulirkan Kementerian Perhubungan dengan kegiatan Buy the Serice (BTS), anggaran program subsidi senilai Rp500 miliar dapat digunakan untuk membenahi 10 kota.
Setiap kota, dengan anggaran tersebut, dapat membangun 3—5 koridor angkutan umum dengan masing-masing koridor 8—10 armada bus.
Djoko menganalogikan, misal terdapat 100 bus di 10 kota (masing-masing 10 unit) dengan kapasitas 50 orang per bus, artinya dapat mengangkut 5000 orang untuk satu kali jalan.
Baca Juga
- Subsidi Motor Listrik Rp5 Juta, Moeldoko Usulkan Ojol Jadi Prioritas
- VinFast Buka Pre-Order Motor Listrik di RI, Harga Mulai Rp18,9 Juta
- Ancang-Ancang Pabrikan Motor Listrik Sambut Insentif Baru
Jumlah tersebut dapat lebih banyak lagi apabila koridor yang dilayani semakin banyak, frekuensi perjalanan ditambah, dan jumlah unit bus juga meningkat serta mengurangi beban negara terhadap subsidi BBM jangka panjang.
Pengadaan transportasi umum berupa bus listrik bertujuan sebagai jaring pengaman ekonomi masyarakat di tengah kenaikan biaya energi.
Angkutan umum yang murah atau gratis bagi pelajar, buruh, dan masyarakat berpenghasilan rendah berfungsi sebagai "subsidi langsung" yang tepat sasaran.
Djoko menjelaskan, pengalihan subsidi ke transportasi umum dapat meredam gejolak sosial dan memberikan alternatif mobilitas yang murah dan berkualitas.
Pemberian subsidi ke sepeda motor juga dinilai keliru karena nyatanya 75% kecelakaan di jalan melibatkan sepeda motor. Sementara kecelakaan lalu lintas di daerah melibatkan pelajar yang juga menggunakan sepeda motor karena tidak adanya pilihan moda lain.
“Dengan tersedianya angkutan sekolah yang terintegrasi, seperti di Kab. Magelang), angka kecelakaan di usia produktif dapat ditekan secara drastis,” lanjutnya.
Selain itu, dana ini dapat digunakan untuk modernisasi armada, pemberdayaan operator lokal, serta digitalisasi dengan pembayaran non-tunai.
Penyediaan angkutan umum di 200 kota juga akan mengurangi kepadatan kendaraan di jalan raya, yang secara langsung berdampak pada berkurangnya kemacetan di pusat-pusat kota daerah, penurunan emisi karbon secara kolektif, dan penataan ruang kota yang lebih teratur dan manusiawi.
Program ini bahkan akan lebih menarik apabila setelah beroperasi, mahasiswa, pelajar, buruh dan guru dapat diberikan tarif gratis.
“Sayangnya, Menhub Dudy Purwagandhi tidak berinisiatif untuk membenahi transportasi umum di daerah dan kebijakan ekosistem kendaraan listrik nasional mengesampingkan transportasi umum,” tuturnya.
