JAKARTA, DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara konsisten mengalokasikan anggaran untuk penataan kawasan atau RW kumuh melalui berbagai program peningkatan kualitas permukiman.
Diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah RW kumuh di Jakarta mengalami penurunan yang cukup drastis.
Saat ini di Jakarta hanya tersisa 221 dari yang sebelumnya 445 di tahun 2017, atau mengalami penurunan sekitar 52,58 persen.
BACA JUGA:Pemprov DKI Didesak Tuntaskan Perda Utilitas, DPRD: Bebaskan Jakarta dari Kabel Semrawut!
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Kelik Indriyanto mengatakan, sejak periode 2018 sampai dengan 2025 kurang Rp1,9 triliun anggaran yang digelontorkan untuk penataan kawasan kumuh.
"Dengan demikian, rata-rata alokasi anggaran setiap tahunnya berada pada kisaran kurang lebih Rp200 miliar," kata Keliek dalam keterangannya dikutip Minggu, 24 Mei 2026.
Penanganan RW kumuh di Jakarta dilakukan melalui beberapa pola, yaitu pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali.
BACA JUGA:Pemprov DKI Prediksi Penjualan Hewan Kurban 2026 Capai 83 Ribu Ekor, Harganya Dipastikan Stabil!
Sebagian besar dilakukan melalui pola pemugaran yakni dengan penataan dan peningkatan kualitas RW kumuh secara eksisting agar lingkungannya menjadi lebih layak.
Untuk pola peremajaan, Pemprov DKI Jakarta telah melaksanakan pada beberapa lokasi seperti Kampung Akuarium, Kunir, Palmerah, dan Tanah Tinggi melalui penataan menyeluruh terhadap rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas.
Sementara untuk pola pemukiman kembali dilakukan pada kawasan yang tidak memungkinkan dipertahankan karena faktor tata ruang dan keselamatan seperti di Kampung Bukit Duri yang direlokasi ke Rusun Tumbuh Kembang Cakung dan Rusunawa lainnya.
BACA JUGA:Pramono Lantik 884 Pejabat Pemprov DKI, Pelayanan Publik Harus Lebih Cepat dan Nyaman
Secara tidak langsung penataan RW kumuh berdampak pada mengurangnya angka kemiskinan karena akses untuk pengembangan ekonomi lebih baik.
Selain itu tingkat kesehatan turut meningkat karena kualitas kawasan permukiman yang jauh lebih sehat, dan banjir berkurang dengan saluran drainase menjadi lebih lancar.
"Kendala terbesar dalam penanganan kawasan kumuh di Jakarta antara lain tingginya kepadatan permukiman, minimnya ketersediaan lahan pembangunan prasarana, sarana permukiman, permasalahan kesesuaian tata ruang, serta legalitas kepemilikan tanah," ujarnya.
