REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Penguatan tata kelola ekonomi dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga stabilitas rupiah, pasar modal, dan iklim investasi nasional di tengah ketidakpastian geoekonomi global. Pembenahan dinilai perlu dilakukan, mulai dari pengelolaan program pemerintah hingga penguatan kepercayaan investor terhadap pasar keuangan domestik.
Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) Prof Didin S Damanhuri mengatakan, pemerintah perlu terus memperkuat langkah konkret pada sektor-sektor yang mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional.
Baca Juga
Akademisi UMY Nilai Rupiah Melemah Bisa Jadi Ancaman untuk Perbankan Syariah
Pengamat Ekonomi: Pelemahan Rupiah tak Bisa Jadi Satu-satunya Indikator Ekonomi Indonesia
Tak Khawatir Ancaman Krisis, Purbaya: Kalau 1998 Itu Rupiah Melemah dari Rp 2.000 ke Rp 17 Ribu
“Pemerintah perlu terus melakukan pembenahan secara konkret pada aspek-aspek yang mempengaruhi nilai tukar rupiah dan IHSG,” ujar Didin, Ahad (24/5/2026).
Ia menilai penguatan tata kelola program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dapat membantu meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus memperluas ruang fiskal pemerintah.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Menurut dia, langkah tersebut juga dapat mendukung pengelolaan defisit APBN agar tetap terkendali. Selain itu, Didin mendorong penguatan tata kelola pasar modal guna meningkatkan kepercayaan investor domestik maupun asing terhadap iklim investasi di Indonesia.
“Hal ini penting dilakukan untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari dalam maupun luar negeri terhadap pasar modal sebagai wahana peningkatan modal dan industrial baik korporasi nasional besar maupun UMKM serta asing,” ujar Didin.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas sektor perbankan dan pasar modal agar arus investasi portofolio tetap sehat di tengah ketidakpastian geoekonomi global.
“Langkah ini akan membantu Indonesia untuk memacu pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian geoekonomi-politik global,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah mantan pejabat era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/5/2026). Pertemuan tersebut membahas pengalaman penanganan krisis ekonomi 2008.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, lsejumlah pengalaman pengelolaan ekonomi pada periode 2004-2014 turut dibahas dalam pertemuan tersebut.
