Amerika Serikat dan Iran dilaporkan semakin dekat mencapai kesepakatan gencatan senjata selama 60 hari. Kesepakatan ini berpotensi membuka kembali jalur pelayaran Selat Hormuz dan menghidupkan kembali ekspor minyak Iran ke pasar global.
Laporan Axios menyebutkan, rancangan kesepakatan tersebut juga akan menjadi pintu pembuka bagi negosiasi baru terkait program nuklir Teheran yang selama ini menjadi sumber ketegangan antara kedua negara.
Seorang pejabat AS yang mengetahui isi rancangan memorandum itu mengatakan kesepakatan bisa diumumkan secepatnya pada Minggu (24/5/2026) waktu setempat. Meski demikian, para pejabat memperingatkan bahwa negosiasi masih dapat gagal sebelum penandatanganan resmi dilakukan.
Dalam rancangan perjanjian tersebut, Iran disebut akan membersihkan ranjau di Selat Hormuz dan menjamin kapal-kapal internasional dapat melintas tanpa pungutan biaya tambahan.
Sebagai imbalannya, Washington akan melonggarkan blokade terhadap pelabuhan Iran dan memberikan pengecualian sanksi terbatas agar Teheran dapat kembali menjual minyak secara bebas selama periode 60 hari.
Seorang pejabat AS menggambarkan skema itu sebagai “relief for performance”, yakni pelonggaran ekonomi diberikan setelah Iran menjalankan komitmen tertentu, bukan diberikan di awal kesepakatan.
Dilansir dari Anadolu, selain isu pelayaran dan ekspor minyak, rancangan tersebut juga memuat komitmen Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir serta membuka pembicaraan mengenai penghentian pengayaan uranium dan penghapusan stok uranium dengan tingkat pengayaan tinggi.
Namun, pembahasan mengenai pencabutan sanksi yang lebih luas maupun pembebasan aset Iran yang dibekukan disebut baru akan dilakukan selama masa gencatan senjata berlangsung dan hanya diterapkan jika tercapai kesepakatan final yang terverifikasi.
Di sisi lain, pasukan militer AS yang saat ini ditempatkan di kawasan Timur Tengah tetap akan dipertahankan selama periode 60 hari. Penarikan pasukan baru akan dilakukan apabila kesepakatan permanen berhasil dicapai.
Kesepakatan ini juga dikaitkan dengan upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik antara Israel dan Hizbullah di Lebanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan telah menyampaikan kekhawatiran terkait poin tersebut dalam percakapan dengan Presiden AS Donald Trump pada Sabtu.
Meski demikian, pejabat AS menegaskan Israel tetap diperbolehkan mengambil tindakan apabila Hizbullah kembali mempersenjatai diri atau melancarkan serangan baru.
Sejumlah negara Arab dan Muslim disebut mendukung proses diplomatik ini, termasuk Arab Saudi, Qatar, Mesir, Turki, Pakistan, dan Uni Emirat Arab.
Pakistan bahkan memainkan peran penting sebagai mediator. Panglima Angkatan Darat Pakistan, Field Marshal Asim Munir, dilaporkan melakukan perjalanan ke Teheran untuk membantu finalisasi kesepakatan.
Gedung Putih berharap seluruh persoalan tersisa dapat diselesaikan dalam hitungan jam. Namun pejabat AS menegaskan gencatan senjata dapat dihentikan lebih awal apabila Washington menilai Iran tidak serius dalam negosiasi nuklir. (saf/ham)
