Video Transaksi Prostitusi Anak Beredar, Gerak Cepat Polisi Dibutuhkan

Tiga rekaman video masing-masing berdurasi 2 menit 20 detik beredar di media sosial X. Video itu memperlihatkan proses transaksi prostitusi yang dilakukan oleh seorang mucikari kepada seorang wisatawan asal Jepang di Kawasan Lokasari, Jakarta Barat. Saat ini, aparat dan pihak terkait masih menyelidiki kebenaran dari video tersebut.

Video diawali saat seorang wisatawan berkebangsaan Jepang sedang berjalan di trotoar di Kawasan Lokasari, Jakarta Barat. Di tengah padatnya lalu lintas, kota, tiba-tiba ia didatangi seorang perempuan yang diduga adalah mucikari. Seketika ia menawari sang wisatawan untuk melihat kemolekan sejumlah wanita muda yang ada di pinggir jalan dan tempat penginapan.

Dalam percakapan itu, sang mucikari menyebutkan kata perawan dan seventeen guna menarik minat sang wisatawan. Di pinggir jalan itu, ada beberapa wanita muda yang dijajakan, namun tak satupun yang dipilih oleh sang wisatawan.

Lalu ia diajak ke sebuat tempat penginapan berbentuk rumah toko bertingkat untuk melihat beberapa wanita muda lainnya. Pintu beberapa kamar pun dibuka dan keluarlah sejumlah wanita muda, bahkan dari antara mereka, ada yang berusia 15 tahun dan 17 tahun. "Masih sekolah dan no baby (belum ada bayi)," kata sang mucikari kepada wisatawan tersebut.

Bahkan dalam video yang sama juga disebutkan harga yang ditawarkan sang mucikari kepada pria asal Jepang itu. Rp 300.000 untuk sekali kencan dan Rp 100.000 untuk penyewaan kamar.

Dalam narasinya, pengunggah @hunter_tnok menuturkan jika video itu diunggah ke Youtube oleh seorang pria Jepang pada April 2026. Di sana tampak sejumlah mucikari di Lokasari berulang kali memberikan kata ”Seventeen” dan ”Perawan” untuk mempromosikan prostitusi anak. Sebuah bukti nyata bahwa praktik prostitusi anak merajalela di Lokasari.

Menanggapi video itu, Kepala Polsek Tamansari Komisaris Bobby Mochammad Zulfikar menegaskan bahwa berita itu tidak benar. "Alhamdulillah setelah dikonfirmasi kejadian tersebut tidak terbukti," kata Bobby, Minggu (24/5/2026).

Lain halnya dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Budi Hermanto yang tidak mau terburu-buru mengambil kesimpulan. Dia menyatakan saat ini Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) dan Direktorat Siber Polda Metro Jaya sedang menyelidiki kasus ini. "Kami sedang melakukan penyelidikan semoga semuga segera terang-benderang," ujar Budi.

Dia berharap masyarakat yang mengetahui mengenai kejadian ini bisa memberikan informasi yang valid sebagai acuan bagi para penyelidik untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Budi memastikan polisi memprioritaskan kasus ini, apalagi yang melibatkan kaum rentan, salah satunya anak.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Lies Dwi Oktavia akan memeriksa kebenaran video tersebut. "Akan kami cek dulu, terima kasih," ujarnya singkat.

Kasus ini menambah panjang dugaan adanya kegiatan prostitusi di wilayah Jakarta seperti Blok M dan Lokasari. Pada Senin (11/5/2026), beberapa unggahan memilukan beredar di media sosial X. Sejumlah akun berbahasa Jepang menyampaikan secara vulgar mengenai pengalaman mereka menjelajahi dunia prostitusi anak di Jakarta dan Bekasi.

Dalam akun @intinyadeh, tertera sejumlah unggahan berbahasa Jepang yang mengandung unsur pornografi. Tanpa ragu, mereka mengumbar aktivitas mereka di sejumlah tempat, seperti di Lokasari, Jakarta Barat; Lemahabang, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi; dan di suatu tempat yang disebut ”tenda biru”. Istilah itu merujuk pada warung remang yang biasa berada di pinggir rel di kawasan Jakarta dan Bekasi.

Bahkan, salah satu akun menuturkan, saat berada di Lokasari, ada orang yang disebut ”pakaian hitam” (staf/penjaga) yang menemani hingga ke kamar. ”Saya merasa gugup, tetapi percakapan berlangsung dengan ramah sampai mereka meninggalkan kamar. Pertandingannya adalah ’layanan penuh’ (full service) yang panas dan menjadi kenangan yang indah.”

Terkait unggahan ini, Budi mengatakan, penyelidik sudah mendatangi sejumlah lokasi yang disebutkan oleh para pengunggah. Hasilnya tidak ada aktivitas seperti yang dimaksudkan. Terkait peristiwa wisatawan Jepang yang berkunjung di lokasi memang pernah ada di tahun 2025 namun ia memastikan itu tidak melibatkan anak. "Baik pihak perempuan dan laki-laki sudah dewasa dan tidak ada tindak pidana eksploitasi anak di sana," katanya.

Namun, jika ada hal yang baru dan valid untuk diselidiki, petugas akan memeriksanya. Budi memastikan, jajarannya tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kejahatan seksual anak untuk beraksi. ”Kami harus menjaga ruang-ruang yang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak, apalagi terkait tentang adanya dugaan eksploitasi anak,” ucap Budi.

Sementara itu, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Justin Adrian Untayana berpendapat, fenomena prostitusi anak ini sangat mengkhawatirkan. "Bukan hanya karena ada anak-anak di bawah umur kita ini yang dieksploitasi saja. Namun, karena Pemprov DKI sebenarnya sudah punya alat untuk mencegahnya, tetapi tidak berjalan secara efektif hingga saat ini," ucapnya.

Dalam APBD Tahun 2026, Pemprov Jakarta telah mengalokasikan dana sebesar Rp 138 Miliar untuk menggaji pegawai-pegawai PPAPP Jakarta. Dinas tersebutlah yang seharusnya dapat mendeteksi adanya kejadian-kejadian prostitusi anak seperti ini secara lebih cepat lagi dan dengan segera melaporkannya kepada pihak-pihak berwajib.

"Tapi, dalam kenyataannya fungsi ini gagal dilaksanakan," ucapnya.

Lantas, buat apa pemerintah menganggarkan miliaran rupiah kalau Pemprov Jakarta tidak bisa menjalankan tugas-tugasnya melindungi anak-anak kita dari praktik eksploitatif seperti ini.

Justin mengatakan, Pemprov Jakarta harus meningkatkan kewaspadaan. Dengan anggaran yang sudah besar, Dinas perlu turun ke lapangan dan benar-benar mengecek kondisinya seperti apa. Bila ada indikasi awal terdapat anak-anak yang dieksploitasi, maka harus langsung diambil tindakan.

Mestinya, Pemprov Jakarta menjalin koordinasi dengan Polda Metro Jaya dan aparat-aparat lainnya yang berkewajiban untuk menindak praktik-praktik eksploitasi anak, terlebih jika sudah menjadi prostitusi. "Anak-anak kita seharusnya aman belajar di sekolah dan rumahnya masing-masing, bukan diserahkan kepada dunia gelap prostitusi yang penuh bahaya dan merugikan bagi masa depannya," ujar Justin.